BLORA (SUARABARU.ID) – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Bupati Blora menandaskan, di tahun 2024 Pemkab Blora masih akan fokus untuk melanjutkan bidang infrastruktur.
Pasalnya, sampai saat ini ekspektasi masyarakat untuk pembangunan jalan masih tinggi.
Musrenbang RKPD Pemkab Blora digelar di gedung PPSDM Migas Cepu, Senin 13 Maret 2023. Hadir Forkopimda Blora, Sekda Blora, TP2D, seluruh Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, organisasi wanita, difabel, akademisi, pelajar, hingga lembaga swadaya masyarakat.
“Selain pembangunan infrastruktur jalan, juga pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah melalui ekonomi kerakyatan, UMKM dan ekonomi kreatif lainnya. Termasuk penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting,” kata Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si..
Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, Bupati Blora melaporkan bahwa ada kabar baik dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan jalan jalan utama.
“Alhamdulillah kemarin hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR, dan kemarin saat Presiden berkunjung ke Blora kami laporkan juga bersama Pak Gubernur. Bahwa tahun ini semoga akan ada tambahan pembangunan infrastruktur melalui Inpres pembangunan jalan dari pemerintah pusat. Baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten,” ucap Bupati Blora.
Untuk jalan provinsi, Bupati Blora merinci ada anggaran hingga ratusan miliar. Pasalnya saat ini kondisi jalan provinsi di wilayah Kabupaten Blora mayoritas dalam kondisi rusak dan banyak dikeluhkan masyarakat.
“Untuk jalan provinsi ruas Purwodadi – Wirosari- Blora, nyambung Kunduran – Ngawen sampai Blora ada anggaran Rp 240 miliar. Termasuk Ngawen – arah Japah – Todanan inshaAllah akan ditangani juga,” ungkap Bupati Blora.
“Kemudian jalan kabupaten ruas Randublatung – Getas kemungkinan dapat Rp 76 miliar, dan Getas sampai batas Ngawi kemungkinan Rp 20 miliar. Lalu Peting – Sumber insyaAllah tuntas tahun ini hampir Rp 7 miliar. Temulus – Sumber diusulkan Rp 23 miliar, Wulung – Klatak diusulkan Rp 26 miliar. Kemudian jalan provinsi Cepu – Randublatung diusulkan hampir Rp 60 miliar. Semoga saja terealisasi tahun ini. Alhamdulillah cukup besar, akan terus kita kawal ke Kementerian PUPR,” imbuh Bupati Blora.
Gandeng Pemprov Jateng
Untuk jalan kabupaten di ruas lainnya yang menjadi konsen publik, menurut Bupati Blora akan diupayakan pembangunannya dengan menggandeng Pemprov Jateng agar bisa memperoleh Bantuan Provinsi atau Banprov.
“Seperti Cabak Nglebur arah Bleboh kelanjutannya kita usulkan ke Provinsi. Kemudian Kunduran – Doplang sisanya yang belum dibangun juga kita usulkan ke Provinsi. Termasuk ruas jalan lainnya insyaAllah akan kita selesaikan. Target kami sampai akhir periode tuntas. Kalau 2022 kemarin dengan anggaran hampir Rp 400 miliar berhasil membangun jalan kurang lebih 160 kilometer. Maka semoga nanti bisa tuntas di 2023 dan 2024. Mohon doanya,” jelas Bupati Blora.
Selain pembangunan infrastruktur jalan. Bupati juga memprioritaskan pembangunan sanitasi air bersih, termasuk penerangan jalan akan ditingkatkan.
“Selanjutnya di bidang pertanian, mengingat keterbatasan pupuk dari pemerintah pusat. Maka kita akan menggandeng berbagai stakeholder untuk mengembangkan pertanian organik bagi petani milenial. Yang mana pupuknya bisa bikin sendiri, lebih sehat, dan secara ekonomi hasilnya lebih bagus,” sambung Bupati Blora.
Sedangkan terkait aset lahan Pemkab yang masih banyak kosong. Pihaknya mengaku sudah mulai ada beberapa calon investor yang akan menawarkan sejumlah project untuk dipelajari bersama. Tentunya yang akan berujung pada pembukaan lapangan pekerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga memberikan masukan untuk ikut memprioritaskan pembangunan jembatan, penanganan tanah longsor, pengadaan event pameran UMKM bertaraf Nasional dan Internasional, hingga penataan kawasan wisata.
Termasuk penanganan wabah penyakit ternak sapi yang saat ini masih terjadi agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian.
Kudnadi Saputro
