SEMARANG (SUARABARU.ID)– Sejumlah pekerjaan rumah dalam pelayanan kesehatan terkait penanggulangan kanker di Tanah Air, harus segera dituntaskan lewat langkah nyata, dan didukung semua pihak.
”Pencegahan kanker sangat terkait dengan upaya mewujudkan ketangguhan bangsa. Karena dengan bangsa yang sehat, akan melahirkan negara yang kuat,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
Dia menyampaikan hal itu, saat membuka diskusi daring bertema ‘Ketangguhan Bangsa dalam Upaya Preventif Risiko Kanker di Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/2/2023).
BACA JUGA: Di Wonogiri, Longsor Menutup Jalan Desa dan Meninggal Tertimpa Pohon
Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD (Direktur Utama BPJS Kesehatan).
Ada juga dr Sandra (Ketua Tim Kerja Kanker dan Kelainan Darah, Kemenkes RI), dr Reni Wigati SpA (K) (Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RS Dharmais), dan dr Inez Nimpuno MPS MA (Staf Kemenkes Australian Capital Territory).
Selain itu, hadir pula Drg Hj Hasnah Syams MARS (Anggota Komisi IX DPR RI) dan Aryanthi Baramuli Putri SH MH (Ketua Umum Cancer Information and Support Center/CISC) sebagai penanggap.
BACA JUGA: 72 Peserta Ikuti Kursus Orientasi Pembina Pramuka Prasiaga
Menurut Lestari, berbagai upaya pencegahan kanker harus didekati dengan persiapan konkret, untuk merealisasikan sejumlah target yang telah ditetapkan. Seperti bagaimana Indonesia bisa mewujudkan bebas kanker payudara.
Penderita dan penyintas kanker, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini seringkali masih menghadapi berbagai hambatan, setiap menjalani pengobatan.
Karena itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, untuk membangun ketangguhan bangsa lewat upaya pencegahan dari risiko kanker, diperlukan tata kelola kesehatan yang dapat memperkecil kesenjangan dalam akses pencegahan, deteksi dini dan tahapan pengobatan.
BACA JUGA: LPPM Puas, Program Kerja Mahasiswa KKN USM Selesai Tepat Waktu
Upaya itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, harus mampu melibatkan semua pihak, civil society, komunitas dan swasta, untuk mendorong pemerintah agar memiliki political will, dalam mewujudkan sistem pencegahan dan pengobatan kanker yang memadai.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, dari pembiayaan pengobatan penyakit katastrofik senilai Rp 20 triliun pada 2022, sebesar 18 persennya untuk membiayai pengobatan kanker.
Ali mengungkapkan, pihaknya juga mendorong upaya pencegahan lewat tes skrining berkala, sehingga sejumlah potensi penyakit bisa dideteksi sejak dini. Disamping imbauan untuk menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian.
BACA JUGA: Terpeleset, Bocah di Pemalang Meninggal Tenggelam di Sungai
Upaya itu, jelas Ali, harus diwujudkan lewat gerak bersama. Dari sisi masyarakat juga harus termotivasi, untuk melakukan deteksi dini dan pola hidup sehat, serta memahami sejumlah regulasi dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sedangkan Ketua Tim Kerja Kanker dan Kelainan Darah, Kemenkes RI, Sandra menyampaikan, potensi kasus baru kanker cenderung meningkat, karena 70 persen kasus kanker ditemukan pada stadium lanjut.
Padahal, tambahnya, bila kanker terdeteksi pada stadium I-III, peluang sembuhnya bisa 9/10. Dan bila kanker terdeteksi pada stadium IV, peluang sembuhnya hanya 1/10.
BACA JUGA: Kejutan Wakil Asia di Piala Dunia Klub
Karena itu, ujar Sandra, Kemenkes menargetkan deteksi dini terhadap 41,8 juta perempuan berusia 30-50 tahun, dengan capaian kinerja hingga saat ini 20,77 persen.
Selain itu, pada tahun ini pemerintah juga akan melakukan vaksinasi HPV di seluruh Indonesia, juga ada penambahan manfaat dari JKN, yang bisa membiayai pengobatan kanker paru dan usus, serta peningkatan kapasitas layanan kanker pada sejumlah rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia.
Riyan
