JAKARTA (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menargetkan seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya, memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Sampai saat ini, sudah ada 21 MPP, ditambah dengan MPP milik provinsi.
Hal itu Ganjar sampaikan, usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia, dan 22 di antaranya berada di Jateng. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jateng yang masih belum memiliki MPP.
BACA JUGA: Delapan Ranperda Inisiatif DPRD Kudus Mulai Digulirkan
”Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita, yang mesti diselesaikan oleh daerah,” ujar Ganjar.
Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun keberadaan MPP harus dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.
”Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, tapi harus memudahkan orang untuk terlayani. Dan harus berpindah ke sistem digital,” paparnya.
BACA JUGA: Ratusan CCTV Disiapkan Polda Jateng Menjelang Resepsi Kaesang – Erina untuk Pantau Situasi Surakarta
Ke depan, Gubernur berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di provinsi yang dipimpinnya ini, memiliki MPP.
”Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen,” tandasnya.
Sampai saat ini, MPP di Jateng berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu, ada juga MPP Pemprov Jateng.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, secara khusus menyampaikan lima arahan kepada lembaga terkait, untuk mengembangkan MPP, agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.
BACA JUGA: KPU Jepara Persiapkan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK, Begini Penjelasannya
”Kementerian PANRB akan segera mrumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis, melalui platform digital,” ujar Wapres.
Kemudian, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
”Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.
Ditambahkan dia, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, harus mendapat perhatian lebih, melalui tambahan anggaran.
BACA JUGA: RTMM Gelar Expo untuk Pamerkan Karya Peserta Pelatihan Kerja DBHCT
”Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas dia lagi.
Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah, diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.
”Para Gubernur, Bupati dan Sekda harus berkomitmen kuat, dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.
Riyan
