Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Semarang.
“Karena bantuan yang diberikan oleh BSPS lebih fleksibel maka bisa diarahkan pada rumah-rumah dengan kondisi yang kurang layak huni, seperti di daerah Mijen, Mangkang, Bandarharjo, Tanjungmas. Sehingga ke depannya hasilnya akan terlihat lebih maksimal,” ujar Plt. Wali kota.
Dia menekankna, perlunya dilihat potensi masing-masing yang akan dibantu RTLH-nya. “Berdasar data yang ada tinggal 6.111 rumah saja yang belum ditangani,” imbuh Ita.
Pemerintah Kota Semarang untuk saat ini sedang membuat klaster kemiskinan prioritas. Dengan data kemiskinan prioritas nantinya akan lebih terlihat dan mudah dalam pembagian bantuan tersebut.
“Jadi nanti bagi yang memang sudah terdata dapat bantuan akan tetap dapat tetapi tetap diprioritaskan. Kalau BSPS ini kan swadaya dengan anggaran yang lebih besar maka ini bisa digunakan untuk daerah yang kondisinya sangat tidak bagus,” pungkas Ita.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali, menjelaskan untuk rekapitulasi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota Semarang tahun 2022 yang sudah ditangani adalah sebanyak 1.713 unit RTLH.
“Rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana APBN atau DAK sebanyak 81 unit, APBN (BSPS) sebanyak 916 unit, APBD kota Semarang sebanyak 711 unit dan yang berasal dari dana CSR adalah sebanyak 5 unit,” terang Ali.
Hery Priyono
