blank
Ganjar dan Bupati Kendal, mengecek ketersediaan solar di Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal. Foto: humas

KENDAL (SUARABARU.ID)– Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan di Kabupaten Kendal, ternyata masih kurang. Mendengar laporan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, langsung berkomunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas, agar alokasi BBM, khususnya solar bagi nelayan, ditambah.

”Kita mau bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina, agar alokasinya ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini memang butuh untuk itu,” kata Ganjar, usai mengecek pasokan solar bagi nelayan di SPBN Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal, Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan keterangan dari nelayan di Kampung Nelayan Bandengan, pasokan BBM di daerah itu sering tidak menentu. Bahkan jumlah pasokan tiap pekan tidak menentu, sehingga membuat nelayan kesulitan untuk melaut. Sementara keterangan dari Bupati Kendal, Dico Mahtado Ganinduto, alokasi BBM subsidi untuk nelayan di Kendal masih kurang sekitar 6.000 kilo liter.

BACA JUGA: Bekali Calon Wisuda, UCAC USM Gelar Interpersonal Skill for Your Career

”Kami akan jagain di tengah situasi kenaikan ini, untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan mengakses solar dengan gampang. SPBN ini ternyata jalan, hanya sampai hari ini dari kuota yang diperlukan, masih kurang. Secara keseluruhan di Kabupaten Kendal, masih kurang,” ujar Ganjar, didampingi Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto.

Kedatangan Ganjar ke Kampung Nelayan Bandengan ini, untuk mengecek langsung pasokan solar nelayan. Termasuk cara nelayan mendapatkan solar untuk melaut. Sebab, sebelumnya nelayan setempat mengeluhkan tidak mudah untuk menebus atau mendapatkan BBM.

”Dampak kenaikan BBM ini kan kita harus mengecek kondisi yang ada. Ada dua yang menjadi perhatian kita, satu di antaranya petani dan nelayan. Kemarin mereka tidak mudah untuk menebus BBM,” imbuhnya.

BACA JUGA: Dukung Peningkatan Keselamatan, Pertamina Patra Niaga Bagikan Jaket Keselamatan untuk Nelayan di Tegal

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan bantuan kepada 1.019 nelayan di Kabupaten Kendal, yang memiliki Kartu Nelayan Jateng penerima BBM subsidi. Kampung Nelayan Bandengan mendapatkan kuota terbanyak dengan jumlah 413 nelayan.

Bantuan itu diberikan sebagai insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi. Sementara untuk total anggaran bantuan nelayan se-Jateng senilai Rp 4.743.750.000, dengan total 14.375 nelayan.

Selain bantuan itu, Ganjar juga menyerahkan asuransi nelayan tahun anggaran 2022, untuk 500 nelayan. Masing-masing sebesar Rp 100 ribu. Sebagai catatan, pada tahun anggaran 2021 asuransi diberikan kepada 951 nelayan di Kabupaten Kendal, dengan masing-masing mendapatkan Rp 175 ribu.

BACA JUGA: Truck Masuk Makam di Karangjati Gara-gara Ngantar Dua Wanita Telah Dievakuasi

”Maka tadi dari HNSI, Dinas, dari kelompok nelayan yang ada, kami minta untuk berkumpul, kita data, kebutuhan apa sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang seperti yang disampaikan Bupati tadi, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkan. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus,” ungkapnya.

Sejauh ini, rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, masih diberikan secara manual. Rata-rata setiap hari ada 500 rekomendasi yang harus ditandatangani kepala dinas.

Maka dari itum Ganjar mendorong pendataan yang bagus. Bila mungkin sudah menggunakan digital atau elektronik, sehingga penerima rekomendasi bisa secara otomatis terdata.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Jalani Pertukaran Mahasiswa di Universitas Mataram

”Saya membayangkan, kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu, di sana sudah ada kuotanya. Otomatis kita tinggal mengatur saja. Itu jauh lebih gampang. PR ini tentu tidak bisa dikerjakan besok pagi, kita harus menyiapkan tetapi butuh dukungan dari kawan-kawan nelayan,” jelas Ganjar.

Sementara untuk optimalisasi tempat pelelangan ikan TPI, Ganjar meminta agar nelayan, pedagang, dan dinas terkait untuk duduk bersama. Dengan begitu, persoalan dapat diselesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak.

”Saya minta untuk nelayan dan pedagang, semuanya bisa duduk bareng. untuk kita selesaikan, sehingga keuntungannya ada di dua pihak. Tugas kita dari pemerintah adalah memfasilitasi,” tukasnya.

Riyan