KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kudus secara tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakr bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan membuat masyarakat kecil semakin susah.
“Kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, alasannya masih banyak masyarakat yang perekonomiannya susah dan jika BBM akan dinaikkan maka akan berdampak terhadap rakyat,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Mardijanto, Senin (29/8).
Mardijanto menjelaskan, masyarakat saat ini belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19. Ia berharap pemerintah agar melakukan kajian terlebih dahulu terkait kenaikan harga BBM, pasalnya, kenaikan harga BBM turut berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, utamanya kelas menengah ke bawah.
“Untuk itu, kami meminta agar kajian dilakukan sebelum dinaikan harga BBM. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat. Apalagi kenaikan harga BBM sudah sering terjadi di Indonesia,” tegasnya
Lebih jauh Mardijanto menambahkan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dipastikan akan membuat harga barang-barang kebutuhan pokok akan melonjak. Dan hal ini tentu akan membuat daya beli dan konsumsi masyarakat menurun sehingga inflasi semakin tak terkendali.
“Mengurangi subsidi energi bagi rakyat akan berdampak pada jurang kemiskinan. Kerugian yang ditanggung negara akan jauh lebih besar,” ujar dia.
Ia mengingatkan pemerintah, bahwa pencabutan atau pengurangan subsidi BBM akan memberikan pengaruh yang besar juga bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan usaha informal lainnya.
“Kenaikan BBM dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan sektor informal lainnya semakin terpuruk, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat. Jadi DPC Partai Demokrat Kudus berharap kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali untuk wacana menaikkan harga BBM” pungkas dia.
Disinggung alasan besarnya subsidi BBM yang ditanggung pemerintah, kata Mardijanto, bukan alasan tepat untuk menaikkan harga BBM. Sebab, subsidi yang dikucurkan selama ini ditengarai banyak kebocoran dan dinikmati pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Pun demikian dengan rencana pemberian BLT yang saat ini sudah diumumkan pemerintah untuk masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurut Mardijanto, skema tersebut bukan solusi karena hanya bersifat jangka pendek.
“BLT sifatnya hanya sementara, tapi dampak kenaikan harga BBM dan inflasi akan ditanggung masyarakat cukup lama,”paparnya.
Ali Bustomi
