SEMARANG (SUARABARU.ID)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Kabar itu diketahui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada Kamis (11/8/2022) malam.
Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Sebab dia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah, agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.
”Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan. Saat ini saya hanya bisa menunggu perkembangan yang ada,” kata Ganjar, usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib, di Hotel Tentrem, Semarang.
BACA JUGA: Maksimalkan PAD, Dinperkim Lakukan Perbaikan Rusunawa
Ditegaskan dia, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi, terus dilakukannya secara intens. Apalagi Jateng, imbuhnya, sudah lama bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
”Saya selalu mengingatkan, karena sebenarnya kerja sama kita dengan para penegak hukum termasuk dengan KPK, sudah terlalu sering,” ujarnya.
Ganjar juga menyatakan, KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng, tak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi saja. Tetapi juga terselip peringatan-peringatan atau kode-kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya adalah kontrol diri pada individu.
BACA JUGA: Inovasi Jogo Tonggo Solusi Hebat Atasi Pandemi Berbasis Kultural
”Hati-hati ya, di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek. Ada lho yang seperti ini. Nah, pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” tegas Ganjar.
Disampaikan juga, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukkan Sekretaris Daerah yang baru, karena Sekda sebelumnya, MA, mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi, dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
”Kami kemarin sedang mendampingi di sana dari problem yang dihadapi Sekda-nya. Maka kemudian kami coba intens. Saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.
BACA JUGA: Paskibraka Pemalang Ditawari Binlat untuk Bekal Seleksi Penerimaan Polri
Ganjar sendiri juga belum mengetahui informasi lengkap, terkait OTT itu. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar menyampaikan, komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan, seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
”Ini peringatan untuk semuanya. Sudahlah, hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan. Dan ini sudah terlalu banyak, beberapa kasus kan muncul. Mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya berpotensi korupsi,” tandasnya.
Seperti dikabarkan, informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi pada Kamis (11/8/2022) malam. Diberitakan, Mukti Agung Wibowo terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta.
Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT itu.
Riyan
