BANYUMAS (SUARABARU.ID)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengingatkan kontraktor proyek pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Lumbir, di Kabupaten Banyumas, untuk menjaga kualitas dan integritas. Dia tidak ingin kasus seperti di SMAN Tawangmangu atau puskesmas di Cilacap, terulang lagi.
”Kontraktornya mana ini? Sudah pernah lihat video saya tendang tembok sekolah di Tawangmangu? Satu lagi video saya yang cek puskesmas di Cilacap? Ternyata sudah melihat. Saya ingatkan, hayati dua video itu. Itu sudah cukup, jangan diulangi lagi,” kata Ganjar, saat meninjau proyek pembangunan SMKN Lumbir, Senin (25/7/2022).
Langkah antisipasi agar proyek itu tidak dikorupsi, Ganjar meminta kepada seluruh elemen, mulai dari kepolisian, bupati, camat, kepala desa, RT, dan masyarakat, untuk ikut mengawasi. Termasuk mengawasi dari pungli yang seringkali muncul setiap ada proyek.
BACA JUGA: Laba Bersih PT SMOR Anak Perusahaan Semen Gresik Meningkat 300 Persen
”Semuanya saya minta ikut mengawasi, termasuk mengawasi dari pungli-pungli, karena setiap ada proyek pasti ada yang minta-minta. Pokoknya saya ingatkan, agar kualitas bagus, jaga integritas, kita akan cek,” ujarnya lagi.
Ketegasan agar menjaga integritas itu disampaikan Ganjar, mengingat SMKN Lumbir merupakan harapan masyarakat sejak lama. Tepatnya sejak 2014 silam, saat Bupati masih memegang kewenangan, sampai akhirnya kewenangan itu berpindah ke pemerintah provinsi.
Setelah delapan tahun berjuang, pembangunan SMKN itu akhirnya mulai dikerjakan pada Mei 2022, di atas lahan seluas dua hektar.
BACA JUGA: DPRD Minta Pembangunan Taman Budaya Jepara Dihentikan Sementara
”Perjuangannya sejak 2014. Jadi ini dulu sejak zaman Pak Husein (Bupati Banyumas-red) juga masih memegang kewenangan saat itu. Seiring berjalannya waktu, kewenangannya berpindah. Kita diskusi dengan warga dan kelompok masyarakat. Alhamdulillah, setelah sekitar delapan tahun akhirnya bisa berjalan. Dua gedung akan kita kerjakan, dan nanti akan berkembang,” imbuh Ganjar.
Selain dari usulan warga, pembangunan SMKN di Lumbir juga berdasarkan analisis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait kebutuhan sekolah menengah di daerah itu.
Salah satu pertimbangan lainnya adalah, wilayah Kecamatan Lumbir termasuk dalam remote area atau blank spot. Kemudian analisis keberadaan sekolah menengah swasta yang sudah ada di daerah itu.
BACA JUGA: KKN Unissula Solutif Atasi Permasalahan Desa
”Lumbir ini ada di daerah remote area. Sekarang Dinas Pendidikan sedang menghitung, di Jateng dengan model PPDB pakai zonasi itu, daerah mana yang blank spot, daerah mana yang terlalu jauh, dan daerah mana yang kemudian perlu kita bantu. Tapi kita juga pertimbangkan sekolah swasta juga. Karena sekolah swasta itu juga perjuangan dan pionir, ketika pemerintah belum bisa hadir,” ungkapnya.
Ganjar berharap, sekolah yang baru dibangun itu, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Apalagi sekolah baru itu berbentuk sekolah vokasi, atau sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan jurusan otomotif dan pemesinan.
Nantinya, SMKN Lumbir dapat meniru langkah SMKN Jateng di Purbalingga, yang bekerja sama dengan industri besar.
”Saya dorong mulai dari awal untuk disiplin. Meski nanti ini sekolahnya tidak boarding school, kita harapkan kedisiplinannya bisa seperti yang di SMK Jateng. Karena mereka akan dicetak dengan bekal skill yang memadai,” tukasnya.
Riyan
