SEMARANG (SUARABARU.ID) – Provinsi Jawa Tengah yang selama ini disebut – sebut sebagai salah satu lumbung padi nasional, menghadapi kendala yang kemungkinan bisa berdampak pada ketahanan pangan seluruh bangsa.
Kurangnya minat generasi sekarang ini untuk terjun menjalani profesi petani dinilai mulai menjadi ancaman yang semakin lama mengkhawatirkan bagi stabilitas, ditambah lagi segala problematika yang dialami dalam hal produksi sektor pertanian ikut memperparah keadaan.
Hal ini pula yang saat ini menjadi perhatian para wakil rakyat yang duduk di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, terkhusus di Komisi B yang salah satu kerja legislasinya membidangi masalah pertanian seluruh Jawa Tengah.
“Ketahanan pangan Jateng lewat produksi pertanian jadi perhatian utama kami di dewan, terlebih masih banyaknya produksi pertanian dalam negeri kurang mendapat perhatian dan diperparah dengan kondisi kesejahteraan petani cukup memprihatinkan,” kata Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto, belum lama ini.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah ini menjelaskan, saat ini terjadi tren penurunan profesi petani yang semula 60% dari jumlah penduduk Jateng, kini terjun bebas menjadi 20%.
Tak hanya itu saja, saat ini penghasilan petani jauh dari kata layak atau boleh dibilang penghasilannya dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Karena itulah sekarang ini banyak kalangan masyarakat, terlebih golongan muda lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik yang dirasa lebih terjamin kesejahteraannya.
“Masyarakat Jateng yang berprofesi sebagai petani 3.5 juta jiwa dengan rata-rata usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Sedangkan usia produktif kategori umur usia 20 sampai 40an tahun lebih memilih jadi buruh pabrik karena upah yang didapat lebih menjanjikan,” katanya.
Legislator dari Fraksi PDIP itu menyebutkan, pengelolaan hasil pertanian juga harus memperhatikan harga pasar, terutama beras karena menyangkut sektor ketahanan pangan yang belakangan menjadi sorotan pemerintah pusat.
“Berdasarkan fakta di lapangan, upah atau penghasilan petani jauh di bawah UMR, makanya banyak yang jadi buruh pabrik daripada jadi petani. Keadaan ini juga diperparah harga beras lokal yang cenderung fluktuatif dan jauh dibawah harga pasar bersaing dengan beras import,” katanya.
Lebih lanjut, Sumanto bersama kalangan Komisi B DPRD Jateng saat ini berusaha meningkatkan kualitas sektor pangan lewat raperda penguatan balai pertanian, perkebunan dan peternakan.
Di samping itu, bersama dinas terkait menggandeng perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang serupa terus mengupayakan teknologi pertanian yang mumpuni sehingga bisa menarik minat masyarakat generasi milenial dan generasi Z untuk terjun kembali di dunia agraria.
“Di Jateng ada 35 kabupaten kota dengan luasan lahan mencapai 2.4 juta hektare dan apabila tidak ada gebrakan menjanjikan, maka lahan tersebut menurun juga minat masyarakat generasi saat ini di sektor pertanian akan perlahan menghilang,” katanya.
Sumanto mengungkapkan, pihak pemerintah melalui dinas terkait dan dewan saat ini tengah menyusun raperda peningkatan balai, dengan harapan memfasilitasi masyarakat lewat pemberian bibit juga pelatihan pengelolaan secara baik.
Tak hanya itu saja, kebijakan ini tentunya juga akan didukung melalui kebijakan harga beras lokal agar supaya bisa mengimbangi harga beras import, namun dengan kualitas jauh lebih baik.
“Lewat edukasi bersama dengan dinas terkait memberi gambaran ke generasi milenial dan z bahwa profesi petani juga bisa sejahtera,” pungkas Sumanto. (ADV)
