blank
Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah melakukan tinjauan ke lokasi terdampak banjir akibat tanggul jebol, Selasa (24/5/2022). (foto: Humas Ombudsman)

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah melakukan pemantauan pelayanan publik bagi warga terdampak banjir rob di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (24/5/2022).

Pemantauan dilakukan untuk memastikan agar masyarakat Kota Semarang yang terdampak langsung banjir rob dapat terpenuhi kebutuhannya oleh otoritas setempat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Siti Farida menyampaikan Ombudsman mendengar langsung keluhan dan kebutuhan dari warga terdampak banjir rob di wilayah Kelurahan Tanjung Emas serta memonitor secara langsung posko-posko dan dapur umum yang didirikan warga.

“Warga banyak menyampaikan tentang kebutuhan energi listrik karena di beberapa lokasi
yang masih padam. Pada saat yang sama, PLN melakukan gerak cepat untuk memulihkan
kelistrikan di lokasi musibah banjir. Selain itu, kebutuhan akan makanan dan layanan kesehatan juga diperlukan warga terdampak banjir rob,” ujar Farida.

Ombudsman telah melakukan koordinasi dengan PLN dan beberapa titik sudah mulai pulih
kembali. Selain itu, Ombudsman juga meminta kepada pemerintah setempat untuk senantiasa memenuhi kebutuhan makanan dan kesehatan secara merata dan adil.

“Ombudsman juga mendengar keluhan warga terdampak banjir rob mengenai adanya dugaan diskriminasi pemberian bantuan. Lansia, perempuan dan anak-anak perlu menjadi prioritas untuk menjadi sasaran pelayanan. Kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait yang bergerak cepat dalam sistem tanggap darurat bencana,” tambah Farida.

Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah melihat peristiwa banjir rob yang terjadi di Kota
Semarang pada Senin (23/5/2022) ini menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung publik.

“Peristiwa banjir rob besar ini mestinya sebagai peringatan kepada pemerintah
agar melakukan langkah jangka pendek maupun jangka panjang seperti mempercepat
pembangunan sabuk laut. Harapan masyarakat telah disampaikan sejak lama, tetapi belum
direalisasikan. Pemerintah Pusat dan Daerah mestinya segera mempercepat realisasi
pembangunan sabuk laut”, tutup Farida.

(Hery Priyono)