blank
Wakil Ketua Komisi X-DPR-RI, Dr H Abdul Fikri Faqih MM. (foto: nino moebi)

SLAWI (SUARABARU.ID) – Sektor Pariwisata di daerah butuh sentuhan dari Pusat. Sentuhan berupa pembenahan dan penataan pada kelembagaan maupun sektor pendanaan.

Wakil Ketua Komisi X-DPR-RI, Dr H Abdul Fikri Faqih MM menyampaikan, secara kelembagaan pariwisata di daerah cukup karena dibawah ada pada dinas yang judulnya pariwisata tapi kalau ekonomi kreatif di daerah tidak mesti. Seperti di Kabupaten Tegal namanya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sedangkan ditempat lain ada Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara ekonomi kreatifnya tidak ikut serta. Hal tersebut secara kelembagaan perlu ada penataan dan pembenahan dari pusat.

Mudah-mudahan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak seperti sekarang dengan lokasi anggarannya hanya 3,7 Triliun. Anggaran tersebut untuk menyentuh kebawah sampai kapan juga susah. Mestinya ada peningkatan anggaran sehingga manfaatnya bisa menyentuh ke daerah.

“Hal itu kalau kita sepakat apabila Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang disampaikan Presiden akan menjadi backbond atau tulang punggung ekonomi Indonesia,” kata Abdul Fikri Faqih Rabu (27/4/2022).

Komitmen dari pemerintah pusat untuk mealokasikan anggaran agar akses jalan-jalan yang menuju destiwisata akan dibangun tetapi, realisasinya kata Fikri perlu dikawal bersama. Baik jalan yang mau ke obyek wisata Guci, Bendungan Cacaban maupun jalan mau ke destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tegal.

Untuk beberapa tempat yang nantinya akan menjadi destinasi wisata harus disiapkan. Baik persiapan infrastruktur fisik maupun SDM.

Fikri berharap untuk persiapan bukan hanya menggelar pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) saja tapi, harus terus ada tindaklanjutnya. “Sehingga pada 2022 menuju 2023 pemulihan dan 20024 kita akan melesat,” pungkasnya.

Nino Moebi