SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kota Semarang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ke kantor gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/4).
Mereka antara lain BEM Universitas Semarang (USM), BEM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), BEM Universitas PGRI Semarang (Upgris), BEM Unnes, BEM UIN Walisongo, dan BEM Udinus, dan BEM Unisbank.
Pukul 13.15 mereka bergerak dari depan kantor POS Johar sebagai titik kumpul menuju kantor gubernur dengan pengawalan dari kepolisian Polrestabes Semarang.
Koordinator lapangan (Korlap) Aldi mengatakan, aksi ini dilaksanakan untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain, menolak rencana penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden, tersedianya pasokan BBM dalam negeri, menuntut mundur menteri perdagangan yang dinilai gagal menjalankan tugas, pengusutan dan penindakan terhadap mafia minyak goreng, menolak pemindahan IKN dan mengkaji ulang UU IKN.
”Kami juga meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan regional untuk tetep berpihak terhadap rakyat, contoh permasalahan tanah wadas,” ujarnya.
Orasi tuntutan disampaikan mahasiswa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang penyampaian suara tuntutan hingga akhir tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah. Aksi berjalan tertib hingga akhir kegiatan.
”Sesuai komitmen mahasiswa, aksi hari ini berjalan dengan lancar dan tertib hingga akhir, meskipun belum ada tanggapan langsung dari pemerintah,” ungkap Aldi.
Hal senada juga disampaiakn Ketua BEM USM, Arnindhita Petra. Menurutnya, dari hasil audiensi dengan pihak pemerintah, belum ada tanggapan mengenai tuntutan tersebut.
”Sesuai kesepakan BEM Semarang raya, setelah aksi ini BEM tidak menyambang pejabat pemerintah, karena dari audiensi yang dilakukan sebelumnya belum ada tanggapan,” tandas Petra.
Dia mengatakan, pihaknya belum puas, karena pihak pemerintah belum memberi tanggapan. Dia berharap, ke depan tuntutannya mendapat tanggapan serius dari pemerintah.
”Polemik apa pun yang disampaikan mahasiswa, seyogyanya ditanggapi pemerintah. Meskipun hanya klarifikasi, mahasiswa butuh jawaban, sehingga mahasiswa bisa menyikapi dan memahami klarifikasi yang disampaikan pemerintah,” ungkap Petra.
HRS/Muha
