KUDUS (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Kudus siap melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun 2021. Pembahasan akan difokuskan untuk menilai kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun silam.
Pembahasan LKPJ ditandai dengan digelarnya sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian LKPJ. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Masan sekaligus dihadiri oleh OPD, camat, berserta lainnya. Penyampaian LKPJ ini disampaikan langsung oleh Plt Bupati Kudus Hartopo.
Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan, pihaknya mengapresiasi pelaporan LKPJ itu. Menurutnya, LKPJ ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD Kudus. Untuk detailnya, akan dibahas bersama komisi.
“Berdasarkan jadwal dari Banmus, penyelenggaraan pembahasan akan di langsung kepada empat komisi,” kata Masan, Jumat (8/4).
Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo saat penyampaian LKPJ dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (7/4) menyatakan, mengucapkan banyak terimakasih kepada semua elemen yang telah membantu program pembangunan pemerintah daerah. Hal ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
Hartopo juga menyampaikan, APBD ini merupakan refleksi formal penyelenggaraan tugas yang secara besar dibagi tiga komponen anggaran. Antara lain, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2021, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Kudus tahun anggaran 2021 masih fokus dalam penanganan Covid-19.
“LKPJ 2021 ini kan penyampaiannya paling lambat 3 bulan setelah tahun 2021 berlalu. Karena masih ada pandemi luar biasa, tentunya banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Ia berharap anggaran di tahun 2022 ini, anggaran untuk penanganan covid-19 bisa dialihkan untuk penanganan yang lain. Mengingat covid-19 sudah mulai mereda.
“Harapan kami di 2022 ini, Covid-19 tidak ada. Sebab meskipun ada dana TT untuk penanganan Covid-19, tapi kondisis saat ini dana TT dianggarkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang urgent seperti di taman krida, dan atap di pasar kliwon,” ungkapnya.
Hartopo menjelaskan dalam APBD TA 2021, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sekitar 137,88 persen dari target. Sementara pendapatan transfer terealisasi 102,29 persen dari target. Selanjutnya pelaksanaan Belanja Daerah pada tahun 2021 terserap sebesar 82,53 persen.
Tm-Ab
