KUDUS (SUARABARU.ID) – Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kudus, Selasa (1/3) mendatangi gedung DPRD Kudus. Kedatangan PPNI tersebut dalam rangka mengadukan nasib para perawat honorer kepada Ketua DPRD Kudus, Masan.
Dalam kesempatan tersebut, kehadiran para pengurus PPNI ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kudus, Masan yang didampingi Sekretaris Komisi D H Muhtamat.
Ketua PPNI Kudus, Masvan Yulianto mengungkapkan, saat ini banyak perawat honorer di Kabupaten Kudus yang resah atas rencana pemerintah yang akan menghapus keberadaan pegawai honorer.
Padahal, kata Masvan, jumlah perawat honorer di Kudus masih sangat banyak.
“Jumlah perawat berstatus tenaga honorer di Kudus sebanyak 85 orang. Sementara yang di RSUD jumlahnya lebih banyak lagi yakni mencapai 180 an orang,”kata Masvan.
Menurut Masvan, untuk perawat yang ada di RSUD, tidak menjadi masalah karena statusnya kini bisa menjadi pegawai BLUD.
Sedangkan untuk perawat yang ada di Puskesmas, statusnya belum jelas karena banyak Puskesmas yang belum berubah menjadi BLUD.
“Nah, yang di Puskesmas sampai saat ini belum jelas statusnya sebagai pegawai BLUD, termasuk status gajinya,”kata Masvan.
Kondisi tersebut, kata Masvan, membuat para perawat honorer menjadi resah. Apalagi jika nanti kebijakan penghapusan pegawai honorer dijalankan, mereka belum mendapatkan kepastian akan masa depannya.
Oleh karena itu, selaku Ketua PPNI, Masvan berharap agar Ketua DPRD Kudus ikut membantu mencarikan solusi atas keberadaan perawat honorer.
“Harapan kami, para perawat honorer bisa diangkat menjadi ASN baik melalui jalur PNS maupun PPPK,”katanya.
Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan menyambut baik kedatangan para pengurus PPNI Kabupaten Kudus yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Kami memahami apa yang dikhawatirkan para perawat honorer. Hanya saja, untuk masalah kepegawaian ini adalah kewenangan pemerintah pusat,”kata Masan.
Meski demikian, Masan menyatakan siap untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Tm-Ab
