JEPARA (SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara akan memastikan laju investasi di daerah tidak semakin menghimpit lahan pertanian. Maka Legislatif berharap swasembada produksi pertanian meningkat untuk selalu mewujudkan ketahanan pangan.
Hal itu mengemuka saat berlangsungnya dialog interaktif Tamansari Menyapa di Radio R-Lisa Jepara pada hari ini Sabtu (11/12-2021). Dialog interaktif khusus bersama DPRD Kabupaten Jepara, menghadirkan empat narasumber yaitu Wakil Ketua DPRD Junarso, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) M Ibnu Hajar, Anggota Komisi A Agus Sutisna, dan Anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto.
Junarso menyampaikan, untuk mewujudkan ketahanan pangan, minimal pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan bahan-bahan pangan, keterjangkauan harga, hingga stabilitas pasokannya. “Jika semuanya terlaksana maka dukungan terhadap investasi pasti diberikan,” ujarnya.
Junarso mengingatkan untuk tidak melupakan ketahanan pangan seiring semakin baiknya laju investasi dan serapan tenaga kerja beberapa tahun terakhir di Jepara. “Kita bangga dengan laju penanaman modal dan serapan tenaga kerja beberapa tahun terakhir di Jepara, tapi jangan sampai upaya mengejar penanaman modal itu melupakan ketahanan pangan,” ujarnya.
Maka dari itu, Junarso menambahkan, perda review rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus segera ditetapkan sebagai patokan memastikan luas lahan pertanian agar bisa dipertahankan. “Infrastruktur pertanian juga harus ditingkatkan. Saluran irigasi sebesar 20 persen harus segera ditingkatkan minimal menjadi 50 persen. Selanjutnya diperhatikan kualitas pasokan airnya,” ujarnya.
Ketua Bapemperda Muhammad Ibnu hajar menyatakan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022, DPRD berkomitmen ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan paling awal. “Perda RTRW harus kita sepakati paling awal agar laju investasi ini bisa berjalan seiring dengan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Pernyataan itu dibenarkan oleh anggota Komisi A Agus Sutisna. “Perda RTRW yang baru dibutuhkan untuk memastikan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apalagi banyaknya investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA – PMDN) dilaporkan telah berdampak pada keberadaan saluran irigasi yang terganggu,” ungkap A Agus Sutisna.
A Agus Sutisna menambahkan total investasi di Jateng tahun 2019 sebesar Rp222 triliun. Jepara ada di peringkat pertama dengan total Rp46,67 triliun. Dan sampai tahun 2021, telah menyerap 30.313 angkatan kerja baru. Ini juga ancaman lain ke sektor pertanian. “Sehingga minat warga terhadap kegiatan pertanian semakin rendah,” tandasnya.
Anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto menambahkan, prioritas RTRW sebagai perda paling awal disetujui tahun 2022. Perda ini menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi agar tidak ada alih fungsi lahan pertanian untuk sektor nonpertanian.
Hadepe – Alvaros
