JEPARA (SUARABARU.ID) – Pendidikan politik menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan menuju Pemilu serentak 2024. Partai politik, penyelenggara, pengawas, dan seluruh elemen terkait harus bergerak bersama mencerdaskan masyarakat, agar pesta demokrasi menghasilkan calon terpilih yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dinyatakan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dalam dialog interaktif Tamansari Menyapa di Radiio R Lisa Jepara, Sabtu pagi (4/12/2021). Seluruh pimpinan dewan, yang terdiri dari Ketua Haizul Ma’arif (Gus Haiz) beserta ketiga wakilnya, Junarso, Pratikno, dan Nuruddin Amin (Gus Nung), hadir sebagai narasumber dialog tersebut.
“Kita segera masuk tahun 2022 dan pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2024. Tapi jangan kira itu adalah waktu yang lama untuk mempersiapkan pesta demokrasi. Inilah yang engharuskan perencanaan harus lebih awal. Maka sosialisasi pesta demokrasi ini harus dari awal. Itulah sebabnya kami telah menyetujui penetapan Perda tentang Dana Cadangan Pilkada 2024,” kata Ketua DPRD Haizul Ma’arif.
Menyongsong pesta demokrasi itu, kata Gus Haiz, partai-partai politik pun sudah sibuk. Pendaftaran calon peserta pemilu legislatif dimulai tahun 2022. Perolehan kursi pemilu legislatif 2024 yang sejauh ini direncanakan digelar bersama pilpres pada Februari 2024, akan menjadi penentu parpol dan/atau gabungan parpol mengusung pasangan calon pada pilkada yang direncanakan bulan November 2024,” tambah Gus Haiz yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan.
Terkait dana Pilkada 2024 dana cadangan Rp 40 miliar yang perdanya sudah ditetapkan, Wakil Ketua DPRD Junarso menyebut, biaya itu belum final. Bahkan kabupaten/kota masih menunggu sharing pembiayaan dari provinsi.
“Tapi dengan pemilih sukses pendidikan politik, akan menghasilkan pemilih yang cerdas lalu akan memilih pasangan kepala daerah terbaik, yang kapabel memimpin daerah. Pasangan terbaik pasti mampu berinovasi, kreatif mencari dana pembangunan daerah dari pemerintah yang lebih tinggi, serta menggali PAD (pendapatan asli daerah –red) secara maksimal untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga biaya demokrasi akan kembali dalam bentuk kesejahteraan masyarakat,” terang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Dia berharap mendekati pilkada, minimal 50 persen desa di Jepara menjadi desa antipolitik uang.
Hal ini disetujui wakil ketua DPRD asal Partai Nasdem, Pratikno. Menurutnya, pasangan kepala daerah yang kreatif dan inovatif, tidak akan hanya membangun daerah dengan APBD. “Kalau perlu, tarik investasi dari luar negeri untuk membangun dan mengembangkan potensi besar Jepara. Jadi seluruh potensi akan optimal menyejahterakan masyarakat,” kata Pratikno.
Sedangkan wakil ketua dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa Gus Nung menambahkan, pemilih Jepara semakin cerdas. Politik uang tidak akan menggoyahkan penggunaan hak suara untuk memilih calon terbaik.
“Apalagi Bawaslu terus menambah desa antipolitik uang. Pendidikan politik juga terus dilakukan banyak kalangan. Kita harus optimis pemilih semakin cerdas,” katanya.
Hadepe
