KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Pemkab Kebumen menerima kunjungan anggota Komisi VIII DPR RI. Mereka diterima oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih di Gedung Pertemuan Setda, Rabu (17/11/).
Kunjungan Komisi VIII DPR dipimpin oleh anggota dari Fraksi Parta Gerindra asal Jateng Abdul Wachid, secara sepesifik untuk menyerap aspirasi, dalam mengawal program Pemerintah terutama dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.
“Jadi selain fungsi anggaran, kita juga punya fungsi pengawasan. Kita ingin melihat bagaimana program bantuan Pemerintah dari Kementerian Sosial dan Agama yang masuk dalam ruang lingkup kerja kami bisa tepat sasaran. Sekaligus kita ingin tahu persoalan sosial apa yang ada di Kebumen,”ujar Wachid.
Wachid menuturkan, pada masa pandemi Covid-19 ini, DPR telah mengusulkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan bantuan sosial maupun bantuan tunai bagi masyarakat.”Alhamdulillah sampai saat ini bantuan sosial maupun tunai masih terus berlanjut digelontorkan Pemerintah,”jelasnya.
Sedangkan Bupati Arif Sugiyanto menyampaikan, pada masa pandemi kemiskinan di Kebumen memang mengalami kenaikan menjadi 17,59 %. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kebumen dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-Oktober 2020, ada 529,219 jiwa.
Bupati menyatakan, berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen, seperti pemetaan warga per desa, verifikasi dan validasi data, identifikasi potensi, perhitungan RAB hingga monitoring dan evaluasi keberlanjutan program.
“Terkait dengan program Bansos Gulkin Tahun 2021 melalui program sembako sudah dilakukan sebesar 118.506 transaksi KPM atau 97.21% transaksi. Sementara program Keluarga Harapan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 hingga tahap ketiga sudah mencapai 61.637 KPM transaksi atau 99.66%,”terang Arif Sugiyanto.
Bahan Pangan Kurang Berkualitas
Menurut Bupati, tentu hal itu berjalan bukan tanpa kendala dalam program sembako. Setidaknya kendala yang dihadapi seperti bahan pangan kurang berkualitas, saldo Rp 0, sebaran dan agen penyalur yang jadi kewenangan Himbara, perebutan KPM, hingga mekanisme penentuan harga program sembako melalui rapat tikor.
Demikian pula persoalan lain, seperti KKS yang tidak terdistribusi dan tidak transaksi di Kabupaten Kebumen, bisa jadi karena keluarga yang merantau dan tidak bisa dihubungi, meninggal dan tidak ada ahli waris, atau ahli waris menolak bantuan. Bisa juga karena pindah domisili, hingga tidak hadir saat penditribusian KKS.
Arif Sugiyanto berharap, melalui kunjungan kerja ini, akan terlaksana dialog dan tukar pikiran antara Pemkab Kebumen dan DPR RI sehingga akan muncul masukan yang membangun. Utamanya meningkatkan kinerja dan menambah penyempurnaan pada pelaksanaan kebijakan yang dirasa masih kurang optimal penerapannya di Kabupaten Kebumen.
Dalam kunjungan ini, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 juta yang diterima Pemkab Kebumen untuk masyarakat. Bantuan berupa sembako, dua kendaraan motor roda tiga, alat bantu bagi penderita disabilitas. Kemudian bantuan untuk para UMKM.
Bantuan yang sama juga diberikan dari Kementerian Agama sebesar Rp 2,1 miliar untuk 1.502 para guru ngaji. Kemudian bantuan untuk para guru TK atau Raudlatul Athfal sebesar Rp 2,6 miliar untuk 4.549 penerima. Ada juga bantuan untuk 4.748 santri dengan total bantuan Rp 7,4 miliar.
Komper Wardopo
