JEPARA ( SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan proteksi sektor pertanian. Sebab jika kebijakan itu tidak diambil, sektor pertanian dikhawatirkan semakin ditinggalkan.
“Perlu segera dilakukan upaya penyiapan sarana dan prasarana pertanian yang mumpuni serta penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian, baik petaninya maupun petugas penyuluhnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso, saat berbicara sebagai narasumber dialog interaktif “Tamansari Menyapa” di Radio R Lisa FM Jepara, Jum’at (5/11/2021) pagi.
Selain Junarso, terdapat 3 anggota DPRD Jepara lainnya yang juga menjadi narasumber dialog tersebut. Mereka adalah Chairul Anwar, Muzaidi, dan Dendie Khisma Widyanto. Ketiganya dari Komisi B, komisi yang membidangi sektor pertanian.
Junarso menjelaskan, dari sisi sarana vital pertanian saja kondisi yang dihadapi petani untuk memaksimalkan potensi lahan dalam memproduksi padi sangat berat. Dari keseluruhan sarana irigasi di Jepara, hanya 20 persennya yang berada dalam kondisi baik.
“Padahal yang baik ini pun, perlu kita hitung pasti, berapa yang benar-benar ada pasokan airnya. Kita tahu daerah tangkapan air kualitasnya semakin menurun,” jelas wakil ketua DPRD dalam dialog yang dipandu Indra Sadewa dan Dinda Kirana.
Setidaknya, perlu dilakukan dorongan agar sarana irigasi yang kondisinya baik mencapai 50 persen.
“Karena bagaimana pun ini sektor strategis. 26 persen lahan di Jepara adalah lahan pertanian. Jumlah petani kita tidak taju pasti. Tapi kalau indikasinya adalah mereka yang memiliki kartu tani saja, jumlahnya sudah mencapai 58 ribu jiwa,” jelasnya.
Sementara dari sisi SDM, belum terlihat adanya teknologi modern yang dikuasai petani Jepara.
Anggota Komisi B Chairul Anwar menambahkan, lahan pertanian juga mendapat ancaman alih fungsi lahan akibat kemajuan zaman dan perkembangan industri.
“Maka perlu dilakukan proteksi agar lahan-lahan produktif aman dari ancaman alih fungsi ke sektor non pertanian,” tandas Chairul.
Saat ini kawasan Jepara selatan mengalami peralihan sumber ekonomi ke sektor industri secara besar-besaran. Sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut, Muzaidi yang beradal dari Desa Brantaksekarjati menambahkan, mumpung pabrik-pabrik besar belum menggerus lahan-lahan pertanian di desa-desa produsen beras, upaya proteksi harus segera dilakukan.
Sedangkan Dendie Khisma Widyanto menambahkan, indikasi pertanian masih menjadi sektor strategis juga bisa dilihat dari kemampuan produksi di tingkat petani.
“Saat ini kita bersyukur Jepara terus surplus beras. Tapi bisa kita lihat bagaimana perbandingan biaya produksi dengan nilai ekonomi yang dipetik petani. Sebenarnya memprihatinkan,” kata Dendi.
Dendi melihat salah satu persoalan yang kini harus dipastikan efektif adalah pemegang kartu tani yang tetap kesulitan mendapatkan pupum bersubsidi pada masa tanam.
“Di luar itu, masalah kebutuhan air yang memang semakin sulit dipenuhi dari air permukaan, harus dipecahkan dengan pemanfaatan air bawah tanah. Sebisa mungkin kita tekan lahan bero,” katanya.
Junarso dan para anggota Komisi B tersebut menambahkan, saat ini pembahasan APBD 2022 sedang berlangsung. DPRD akan memastikan keberpihakan Pemkab Jepara kepada sektor pertanian tercermin dari alokasi anggaran yang memadai.
Hadepe – Alvaros – S
