WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Pemkab Wonosobo tengah berupaya menguatkan peran teknologi informasi sebagai pilar pembangunan daerah. Seiring dengan masih berjalannya program kota cerdas (smart city), Bupati Afif Nurhidayat menginginkan jajaran pemerintahan untuk berupaya menggali potensi, melakukan terobosan serta berinovasi demi menjawab tantangan berat era digital.
Dalam forum diskusi dengan pakar IT yang juga pimpinan masyarakat anti fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho, bersama jajaran pejabat terkait, Bupati mengemukakan pentingnya jajaran ASN untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan publik.
Sehingga program-program maupun capaian kinerja pemerintahan lebih cepat diterima masyarakat. Melalui fasilitas digital, layanan publik bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan murah.
“Memang benar, bahwa pada era modern serba digital seperti saat ini diperlukan inovasi-inovasi dan terobosan agar upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada publik dapat diwujudkan secara efektif dan efisien,” kata Afif.
Mengingat pentingnya teknologi informasi tersebut, Bupati mengaku sengaja menghadirkan narasumber yang telah memiliki kompetensi bahkan sampai ke tingkat Internasional seperti Septiaji.
“Mas Aji dengan pengalamannya dalam bidang IT saya minta untuk support, mendukung dan mengedukasi kami di jajaran pemerintah Kabupaten Wonosobo agar tidak gaptek serta semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi, utamanya dalam hal pemanfaatan media sosial,” tegas Bupati.
Dengan bertambahnya ilmu dan terbukanya wawasan para ASN dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, Afif berkeyakinan Pemkab Wonosobo nantinya akan mampu menapak era Digital Gonvernment, alias pemerintahan yang memiliki basis kuat dalam pemanfaatan data dan perangkat digital.
“Imbasnya kedepan adalah pelayanan kita juga akan lebih cepat, lebih akurat dan lebih tepat serta berkualitas,” tandasnya.
Digital Goverment
Menyambut arahan Bupati, pimpinan MAFINDO Septiaji Eko Nugroho mengaku pihaknya telah menyiapkan materi-materi terkait hal tersebut.
Melalui paparan bertajuk “Tantangan Pemerintah Daerah Menghadapi Transformasi Digital,” pria yang akrab disapa Aji itu menyebut era digital hari ini tidak dapat lagi dielakkan dan memang harus dihadapi.
“Masyarakat di era digital semakin menuntut pelayanan yang serba cepat, serba mudah dan minim biaya,” terang Aji.
Hal itu, secara perlahan, disebut Aji, juga menuntut pemerintah menyiapkan sarana pendukung agar mampu mengimplementasikan digital government.
Pemerintah Daerah, menurut Aji mesti berupaya untuk menguatkan infrastruktur teknis, seperti hardware, networking sampai software atau perangkat lunaknya.
“Kemudian, diperlukan pula perubahan prosedur birokrasi, yaitu SOP birokrasi yang nantinya mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pemberdayaan SDM nya mulai dari pejabat, operator, sampai pada SDM teknisnya,” lanjutnya.
Tidak kalah penting, Aji menyebut pemerintah daerah juga mesti menyiapkan operasional dan pemeliharaan dengan menjamin keamanan sistem.
Dalam paparannya, Aji mencontohkan penerapan teknologi berbasis internet pada sistem pertanian di Desa Gobeg, Bali.
Menurut Aji, para petani di desa Gobeg telah memanfaatkan aplikasi yang dapat digunakan melalui telepon genggam (smartphone) saat hendak menyirami tanaman di persawahan, bahkan untuk pemupukan, sampai pada mengecek kelembaban tanah.
Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, maka petani disebut Aji akan menuai hasil panen yang lebih berkualitas, serta efisien dan efektif dalam perawatan maupn pemeliharaan tanamannya.
Keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanian tersebut, menurut Aji mestinya menginspirasi bagaimana nantinya apabila sistem pemerintahan daerah juga akan menerapkannya.
Muharno Zarka
