KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus belum kunjung membahas APBD Perubahan 2021. Padahal, saat ini banyak kerusakan infrastruktur publik yang harus segera diperbaiki.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan saat ini pihaknya masih bekerja keras untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang nantinya akan menjadi KUA PPAS APBD Perubahan 2021.
“Masih ada satu OPD yakni Dinas Kesehatan yang belum selesai menginput program kegiatan dalam RKPD Perubahan,”kata Bergas, Selasa (14/9).
Menurut Bergas, kendala tersebut terjadi karena masih ada persoalan pada pengalokasian anggaran untuk program BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana kendala tersebut, Bergas berharap proses penyusunan RKPD Perubahan bisa segera diselesaikan di akhir bulan ini.
“Targetnya bulan ini selesai bulan ini, sehingga pembahasan APBD Perubahan 2021 bisa segera dilaksanakan,”tandasnya.
Lebih lanjut, Bergas mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2021 masih penting dilaksanakan. Karena dalam setiap penyusunan anggaran, pasti banyak perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi.
“Namanya penganggaran, tentu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, APBD Perubahan tetap dibutuhkan,”paparnya.
Apalagi, selama tahun 2021 ini APBD juga mengalami refocusing akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, banyak pula kerusakan infrastruktur publik yang butuh penanganan segera. Beberapa diantaranya seperti kerusakan jalan dan gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan dalam waktu cepat.
Sengaja Diulur
Sementara, Wakil DPRD Kudus Ilwani melihat ada indikasi Pemkab sengaja mengulur waktu pembahasan APBD Perubahan. Hal ini, kata Ilwani ditengarai akibat kepentingan politik tertentu.
“Kelihatannya ada upaya agar pembahasan APBD Perubahan diulur-ulur, demi kepentingan tertentu,”ujar Ilwani tanpa mau membeberkan detil apa kepentingan yang dimaksud.
Politisi asal PKB tersebut juga menyatakan, selama ini pihaknya belum pernah diajak koordinasi terkait pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan tersebut. Padahal, secara kelembagaan, dirinya merupakan bagian dari Pimpinan DPRD.
“Tiga Wakil Ketua DPRD merupakan bagian dari Pimpinan DPRD. Tapi kami tidak pernah diajak koordinasi terkait persoalan ini,”paparnya.
Atas kondisi tersebut, Ilwani mengaku tidak terlalu memusingkan pembahasan APBD Perubahan 2021. “Mau dibahas Bupati dan Ketua DPRD saja ya silahkan. Wong saat ada perubahan penjabaran APBD kami juga tidak pernah dilibatkan,”paparnya.
Tm-Ab
