blank
Wakil Ketua DPRD Kebumen H Agung Prabowo.(Foto:SB/Ist)

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – DPRD Kebumen bertindak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkab bersama Hiswana Migas berkoordinasi mengatasi kelangkaan gas elpijii 3 kg dan 5 kg.

Wakil Ketua DPRD Kebumen H Agung Prabowo kepada Suarabaru.id, Jumat (6/8) berterima kasih atas informasi media terkait kelangkaan gas elpij. Bahkan dia mengaakui, kelangkaan gas elpiji 3 kg dan 5 kg telah menjadi isu publik sehingga harus diatasi bersama oleh pihak terkait secepatnya.

“‘Kami menerjunkan Komisi B ke lapangan dan menindaklanjuti temuan kelangkaan gas elpiji ini. Memang faktanya di wilayah seperti itu. Bahkan di sekitar tempat tinggal kami juga terjadi kelangkaan,”ujar  politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kebumen itu.

Menurut Agung, dari pemantauan sebenarnya stok atau pasokan gas elpiji di Kabupaten Kebumen sama atau normal. Bahkan saat inibukan musim Lebaran saat kebutuhan masyarakat meningkat. Namuan di lapangan masyarakat mengalami kesulitan membeli gas elpiji terutama yang 3 kg.

Pihaknya juga mengapresiasi  respons Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang lansung meminta tambahkan pasokan kepada pihak Pertamina. Bahkan dalam satu dua hari ini pasokan elpiji di Kebumen telah ditambah 2 persen. Namun kelangakan elpiji masih disuarakan masyarakat.

“Kami akan kawal dan tindak lanjuti segera soal kelangkaan elpiji ini. Termasuk mengetahui apa sebabnya  terjadi kelangkaan ini, secara komperhensif harus kita cermati,”ujar wakil rakyat asal Kecamata Petanahan itu.

blank
Ketua Hiswana Migas Kedu yang juga pengusaha BBM dan elpiji di Kebumen Sutarto Murti Utomo.(Foto:SB/Ist)

Utamakan Pembeli Langsung

Secara terpisah Ketua Hiswana Migas Kedu yang juga pengusaha BBM dan elpiji di Kebumen Sutarto Murti Utomo menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda. Melalui Disperindagkop dan UKM, serta dengan  Pertamina.

Bahkan pihaknya telah berkoordinasi pula dengan para agen LPG  Public Service Obligation (PSO) atau barang bersubsidi, PSO anggota Hiswana Migas dan para pangkalan.

”Kami meminta agar Pangkalan mengutamakan pembeli langsung bukan pengecer. Selain itu, kita juga mendorong wilayah-wilayah yang kelangkaan,”jelas Sutarto serayamengaku  lega karena ada tambahan pasokan dari Pertamina.

Sutarto memperkirakan, di tengah pandemi Covid-19, membuat banyak pihak yang berjualan melalui on line. Termasuk warung dan kios mereka yang jualan off line bermigrasi ke on line sehingga pengawasannya menjadi sulit.

”Dugaan kami, warung off line yang biasanya pakai LPG nonsubsidi  bermigrasi ke LPG PSO dan jualan secara on line. Kondisi ini sulit terdeteksi sehingga  LPG PSO yang tadinya cukup menjadi kurang,”ucap Sutarto.

Komper Wardopo