Anggota Fraksi PKS DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, menandaskan ini terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021.
Hamid, Anggota Komisi V DPR-RI, menyatakan, pemerintah telah mengumumkan daerah yang masuk dalam kategori PPKM Level 3 dan 4 ke dalam Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 di Jawa-Bali.
Berikut ke dalam Inmendagri Nomor 28 Tahun 2021, untuk Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Berkait itu, ketentuan perjalanan di sektor transportasi, masih mensyaratkan harus ada surat keterangan telah vaksin dan menggunakan antigen H-1 untuk moda mobil, bis dan kereta api.
Angkutan Udara
Berikut memakai PCR H-2 untuk moda angkutan udara. Sedangkan untuk di wilayah aglomerasi, masyarakat wajib membuat STRP untuk perjalanannya.
Pemerintah mengklaim, PPKM berhasil membatasi pergerakan masyarakat dan mengendalikan laju penularan Covid19. Bulan Juli, pergerakan orang di tempat retail dan rekreasi berkurang 6 persen.
Di tempat wisata berkurang 6 persen, pusat transportasi umum berkurang 33 persen dan di tempat kerja berkurang 28 persen.
Awal Agustus 2021, pergerakan di tempat retail dan rekreasi berkurang 19 persen, tempat wisata 20 persen, pusat transportasi 44 persen, dan di tempat kerja berkurang 27 persen.
Pengurangan pergerakan berkorelasi dengan penurunan jumlah kasus harian Covid19. Pada awal Juli jumlah kasus harian sekitar 25 ribu-40 ribu orang per hari.
Pertengahan Juli sebesar 40 ribu-55 ribu orang per hari, sedangkan akhir Juli dan awal Agustus jumlah kasus sedikit turun menjadi 22 ribu-48 ribu orang per hari. ”Namun tingkat penurunannya masih belum signifikan,” tegas Hamid.
Roda Perekonomian
Hamid, legislator asal Dapil-IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen), menyatakan, pembatasan pergerakan menyebabkan melambatnya kembali roda perekonomian.
Terutama di sektor transportasi, pemulihannya kembali menurun selama masa PPKM Darurat Level 4. Di sektor penerbangan, Lion Air Group merumahkan 8.050 karyawan atau setara 35 persen dari total karyawan.
”Oleh sebab itu, perlu adanya bantuan dari pemerintah guna meminimalisir dampak pandemi Covid19 di sektor transportasi,” tegas Hamid.
Yakni mempercepat realisasi insentif di sektor transportasi. Misalnya, skema Buy The Service untuk angkutan dalam kota bagi 5 kota percontohan dan 11 kota lanjutan.
”Maupun realisasi bantuan-bantuan lainnya di sektor transportasi,” usul Hamid.
Selain itu, perlu ada tambahan insentif melalui pemberian keringanan dari sisi pembiayaan, pajak dan biaya lain-lain. Seperti biaya KIR, izin trayek atau bahkan biaya retribusi.
Insentif khusus, tegas Hamid, juga perlu diberikan kepada awak angkutan seperti pengemudi, kenek hingga tukang cuci kendaraan.
Perlu menyediakan fasilitas vaksinasi calon penumpang melalui pos pelayanan tes PCR atau tes antigen, untuk percepatan target vaksinasi dan membangkitkan sektor transportasi di Indonesia.
Bambang Pur
