SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo menyatakan, bahwa PPKM Darurat dalam pelaksanaannya diluar pemikiran kita.
“Di bidang kita, dampaknya sangat signifikan. Banyak sekali kendalanya, salah satunya pengalihan jalur,” kata Agus dalam Konferensi Pers terkait ‘Menyikapi Dampak PPKM Darurat terhadap Kelancaran Jalur Distribusi Logistik (Isu Pengalihan Arus & Syarat Rapid Test) yang berlangsung secara daring pada Kamis malam (8/7/2021).
Selain masalah pengalihan jalur, Agus juga mengeluhkan terkait diwajibkannya Rapid Antigen untuk pengemudi angkutan barang. Pasalnya selama PPKM Darurat, para pengemudi angkutan barang diharuskan melakukan tes Rapid Antigen setiap kali masuk perbatasan wilayah saat mendistribusikan barang.
“Kalau setiap 2 hari sekali harus melakukan swab antigen, lama-lama hidungnya malah bengkak, belum lagi biayanya harus ditanggung sendiri,” ungkap Agus.
Selain itu, pihaknya juga meminta supaya program vaksin untuk pengemudi angkutan barang bisa dipermudah. Menurutnya, ada sejumlah pabrik yang menolak kedatangan para pengemudi angkutan barang lantaran belum mempunyai sertifikat vaksin.
“Tolong pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk para pengemudi agar mereka bisa mengikuti vaksin, dan mempunyai sertifikat,” ujarnya.
“Kami dukung PPKM Darurat, akan tetapi kami juga minta fasilitas yang sepantasnya untuk kami,” tambahnya.
Menurut Ketua DPC Aptrindo se ex Karisidenan Pekalongan (Brebes, Tegal, Pemalàng dan Pekalongan), Ari Andrian, bahwa pemerintah dalam memberlakukan PPKM Darurat, semakin hari semakin ketat, terutama dalam pembatasan jalan.
“Dari perusahaan yang kebetulan saya angkut, semua driver dan kernet wajib Rapid Antigen sebelum masuk pabrik. Kami harus mengeluarkan biaya lebih, belum lagi harus bayar tol, dan untuk sampai di tempat bongkaran harus muter-muter terlebih dahulu. Indonesia saat ini memang masih perang terhadap virus. Kita bantu dan dukung pemerintah, namun pemerintah juga harus memperhatikan sektor usaha kami,” ujar Ari.
Untuk itu pihaknya minta dalam pendistribusian barang agar diberi kemudahan akses jalan. “Kita tidak minta muluk-muluk, kita hanya minta fasilitas akses jalan dan Rapid Antigen bisa diberikan secara gratis, karena kita sebagai ujung tombak roda perekonomian,” tandasnya.
Pihaknya juga minta kejelasan terkait surat Rapid Antigen, bisa digunakan sampai berapa lama. Karena pengemudi angkutan barang setiap waktu harus mendistribusikan barang yang lokasinya berbeda.
Sementara itu Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY, Chandra Budiwan menyampaikan, bahwa PPKM Darurat sebenarnya banyak manfaatnya, meski ada dampak negatif dan positifnya.
“Sebetulnya PPKM Darurat bermanfaat, namun jika dilakukan ke bawahnya tidak terstruktur, ekonomi jadi mawut. Ditambah lagi adanya Rapid Antigen yang harus ditanggung sendiri,” kata Chandra.
” Jujur ini masih sulit diurai. Pemerintah sendiri tentunya bingung melihat seperti ini,” pungkas Chandra.
Ning
