blank
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat ketika memimpin apel ASN di lingkungan Setda setempat. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan Pancasila harus bisa menjadi dasar bagi ASN dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat.

“Pancasila adalah dasar pengabdian bagi ASN dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat,” demikian ditegaskanya saat menjadi pembina apel pagi bagi ASN di Setda, Rabu (2/6), di halaman Gedung Sasana Adipura Kencana.

Sehingga nilai yang terkandung disetiap sila dari Pancasila, imbuhnya, harus diterapkan pada masing-masing ASN. Maka segala perilaku dan tindakan yang dilakukan tentunya harus tercermin dari apa yang dijabarkan oleh Pancasila.

“Apabila masih ada di dalam diri ASN yang belum sesuai dengan Pancasila, marilah jadikan sebagai bagian instropeksi diri untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang,” tegasnya.

Selain itu, Bupati mengatakan, di era digitalisasi seperti saat ini, pasti ada tantangan-tantangan besar bagi eksistensi Pancasila itu sendiri. Hal itu menjadi bagian terpenting bagi Pemkab Wonosobo untuk bisa hadir.

Tantangan Besar

blank
Sejumlah ASN Setda Wonosobo ikut apel di halaman Gedung Sasana Adipura Kencana. Foto : SB/Muharno Zarka

Dikatakan Afif, di era digitalisasi yang dahsyat ini, tidak menutup kemungkinan ada tantangan besar bagi eksistensi Pancasila itu sendiri. Hal itu menjadi bagian terpenting Pemkab untuk bisa hadir.

“Apakah selaku ASN benar-benar sudah melaksanakan itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Jangan sampai ASN, berperilaku tidak sesuai dengan Pancasila,” katanya.

Bupati memerintahkan kepada ASN terkait agar segera merumuskan kebijakan sesuai Pancasila. Karena di Setda ini tugasnya adalah merumuskan kebijakan.

Kebijakan tersebut nantinya yang akan menjadi dasar pedoman penyelenggaran pemerintahan. Sehingga dibutuhkan inovasi dan inisiasi.

“Segera rumuskan kebijakan sesuai Pancasila. Karena di Setda ini tugasnya merumuskan kebijakan, yang nanti jadi dasar pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dibutuhkan inovasi dan inisiasi,” pungkasnya.

Muharno Zarka