SEMARANG (SUARABARU.ID) – Bermula dari cuitan salah satu netizen di akun Instagram Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, akhir Desember 2020 lalu, membuat hal tersebut menjadi masukan berharga bagi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang.
Akun bernama @rinapujianti93 pada 23 Desember 2020 mengkomentari salah satu postingan wali kota yang biasa disapa Hendi ini secara lugas. Dia mengkritisi para pejabat dan pegawai Pemkot Semarang serta menantang untuk melakukan pengawasan menggunakan CCTV.
“kerjomu kok golek Rai caper terus to pak2. Rakyat seng d pantau kesalahn2 ne. Sedangkan neng ngarep MATAMU pejabat Karo anak buahmu seng do akeh salahebok Jarno. Dadi pejabat Ki Ojo gur golek salahe rakyat. Jal anak buahmu Karo seng neng kantor instansi Nek wani mbok awasi jos. Setiap ruang pejabat, camat PNS, lurah dll, wani rak mbok kai Cctv??,” cuit akun tersebut.
Ternyata, dari cuitan salah satu netizen tersebut malah disambut baik Pemerintah Kota Semarang dengan mengembangkan sistem monitoring pegawai Pemerintah Kota Semarang dengan memanfaatkan perangkat CCTV.
Selama ini sistem monitoring tersebut sebelumnya digunakan untuk mendeteksi genangan banjir hingga parkir liar dengan sebuah perangkat lunak analitik. Kini, transparansi Pemerintah Kota Semarang pun didorong dengan memanfaatkan CCTV tersebut.
Hal itu dilakukan Pemkot Semarang dengan membuka akses publik untuk CCTV yang berada pada tempat pelayanan publik di Kota Semarang. Masyarakat pun kini bisa mengawasi kerja pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang secara real time melalui portal analyticscctv.semarangkota.go.id.
Publik Diminta Ikut Awasi Melalui CCTV
Lebih jauh Hendi mengungkapkan, gagasan untuk membuka akses publik pada CCTV di pelayanan publik itu merupakan masukan masyarakat. Pasalnya sejak Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program Tilik Semar, banyak pihak yang juga mendorong agar juga ada CCTV untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kota Semarang sendiri.
“Intinya memperkuat transparansi pemerintah kepada masyarakat. Saya juga sudah sering menyampaikan, Pemkot Semarang saat ini seperti bekerja dalam sebuah aquarium kaca, di mana seluruh masyarakat bisa memonitor dan memantau secara langsung melalui CCTV,” katanya, Selasa (18/5/2021).
Hendi pun menegaskan, dibukanya CCTV di tempat pelayanan publik tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk membangun pemerintah yang berintegritas dan bebas dari pungli.
“Masih ditemukannya kasus pungli beberapa waktu lalu tentu menjadi bahan evaluasi besar supaya tidak ada lagi kasus serupa. Adanya CCTV ini sekaligus juga menjadi warning untuk menekan penyalahgunaan wewenang, karena semua akan terekam, dan dapat dilihat oleh siapa saja bila ada gerak gerik yang mencurigakan,” katanya.
Hendi pun mengaharapkan masyarakat bisa mendukung Pemerintah Kota Semarang dengan memanfaatkan siaran CCTV tersebut untuk ikut mengawasi kinerja jajarannya. Pasalnya CCTV tersebut memang didedikasikan untuk merekam aktifitas di ruang pelayanan publik, seperti loket pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
“Integrasi CCTV yang ada di loket pelayanan publik terutama kecamatan dan kelurahan terus diupayakan dapat sempurna. Saat ini kami terus berproses. Kelurahan yang sudah terpasang CCTV dan tersambung internet, kami tarik,” katanya.
Adapun selain di loket-loket pelayanan di Kecamatan dan beberapa kelurahan, CCTV di 3 pasar tradisional juga sudah terintegrasi dan bisa diakses masyarakat melalui laman Tilik Semar. Tiga pasar tradisional tersebut adalah Pasar Jatingaleh, pasar Karangayu dan pasar Pedurungan.
“Ditargetkan pekan depan 1.100 CCTV di lingkungan RT di Kota Semarang akan terintegrasi di Tilik Semar dan bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.
