KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – Anggota Komisi V DPR RI, Ir H Sudjadi, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dengan peserta para kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Magelang, serta sebagian dari Temanggung dan Wonosobo, hari ini. Acara di Hotel Atria Magelang itu bertema: Membangun Indonesia dari pinggiran dan desa melalui master plan infrastrukrur dasar demi peningkatan sosial ekonomi dasar desa. Serta dengan sub tema: Implementasi kerakyatan dan kesejahteraan desa.
Dia mengajak kades jadi pemimpin, tidak seperti zaman dahulu. Kades diberi kesempatan menyusun silabus kalau ada yang ingin bikin master plan. “Seorang pemimpin perlu menyampaikan konsep pembangunan desa agar meyakinkan,” kata anggota PDI-P asal Surakarta itu.
Eko Priyono
Sebagai contoh di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sekitar 10 desa punya perencanaan. Itu penting karena kades adalah pemimpin desa. Setelah membuat silabus kemudian diberikan pelatihan.
Direktur PSD, Ditjen PDP, Kemendes PDTT, Bito Wikantosa, dalam acara itu mengatakan, desa punya kewenangan mengatur. Boleh menciptakan produk hukum seperti peraturan kades. Seluruh desa disediakan anggaran Rp 72 triliun.
Kades adalah pemimpin desa. Maka kemajuan desa tergantung kadesnya. Sejalan dengan itu kades harus bisa mempertanggungjawabkan pembangunan desa.
Terfokus
Dalam acara itu dia sebutkan, kini jumlah desa sebanyak 7.496. Dana desa harus terfokus dan desa punya kewenangan mengurusnya. Desa tidak bisa meninggalkan jati dirinya. Dana desa diprioritaskan untuk pendataan, pemetaan dan pengembangan teknologi informasi.
Untuk membangun desa perlu pemetaan sumber daya, pemetaan potensi dan aset desa. “Desa punya aset bukit, potensinya matahari terbit. Maka bukit bisa dimanfaatkan untuk melihat matahari terbit dan tenggelam,” tuturnya.
Eko Priyono
Guru Besar UGM, Wiendu Nuryanti dalam kesempatan itu menyampaikan materi: Merancang masterplan desa terbaik yang bisa dilaksanakan”. Dikatakan, sekarang penggerak pembangunan di desa adalah kades. Maka sangat penting adanya rencana pembangunan desa. Itu sebagai alat untuk membawa perubahan ke perbaikan secara tertulis.
Maka kades harus tahu masterplan desa yang baik itu seperti apa. Karena tidak semua masterplan itu baik dan bisa dilaksanakan.
“Maka perlu ada kunci dan trik supaya bisa jadi alat membangun yang efektif,” tuturnya.
Selebihnya dituturkan, kriteria proses perencanaan yang baik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada tahapan. Pertama kelengkapam data. Sesuatu sering dilupakan karena sudah biasa. Itu akibat tidak ada perencanaan yang baik dan tanpa data yang baik. Dari data bisa dilihat masalah dan potensinya.
Dipaparkan, masterplan yang baik harus punya legitimasi. Dibuat perencanaan sesuai masa kerja kades selama enam tahun.
Masterplan harus berdasar musyawarah dan ada targetnya.
Perencanaan
“Kades terpilih harus segera membuat perencanaan. Masterplan harus baik dan bisa dilaksanakan dengan mudah,” katanya.
Pada acara itu juga menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR wilayah II BPIW, Kuswardono. Dikatakan, dalam membangun desa butuh saran masukan dan kesimpulan. Utamanya dalam menyusun silabus pelatihan penyusunan master plan infrastruktur dasar dan sarana sosial ekonomi desa.
Potensi desa itu penting Bentuk tim yg secara terus menerus untuk mengurus potensi desa.Potensi dan permasalahan apa di desa.
Saat menyusun potenai desa yang bisa didorong menghasilkan income itu apa. Lalu saat menyusun perencanaan libatkan masyarakat desa dan tokoh masyarakat.
“Potensinya apa, misalnya desa agro wisata, apa infrastrukturnya. Jangan dibuat rumit,” pintanya.
Pembicara lain adalah Tanto Hermanto Kepala Desa/Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kades muda itu memaparkan
pentingnya memiliki RPJMDes berbasis potensi desa dan leadership kades.
Eko Priyono
