JEPARA (SUARABARU.ID) – Tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang ikut dalam kontestasi politik dalam pemilu legeslatif, menjadi salah satu kendala utama keterwakilan di DPRD. Disamping itu juga ada persoalan budaya dan psikologis.
Akibatnya dari 50 orang anggota DPRD hasil Pemilu 2019 di Jepara, hanya ada 7 orang perempuan atau sekitar 12 %. Padahal dalam pengajuan calon, ada kebijakkan afirmatif 30 persen calon harus diisi oleh calon perempuan.
Hal itu diungkapkan oleh sejumlah politisi perempuan dari berbagai partai politik yang hadir pada acara Peningkatan Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kabupaten Jepara. Acara yang berlangsung di Gedung Shima Setda Jepara, Rabu (31/3) diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.
Acara yang digelar dalam sesi pagi dan siang itu diikuti perwakilan perempuan dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Jepara.
Dua narasumber yang hadir dalam kegiatan ini adalah Muhammadun, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Mayadina Rohma Musfiroh, dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Bupati Kabupaten Jepara Dian Kristiandi serta Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat.
Dian Kristiandi saat membuka acara menekankan pentingnya berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik. “Pendidikan politik bagi perempuan selaras dengan sejarah Jepara dengan perjuangan yang dilakukan oleh perempuan, seperti Raden Ajeng Kartini. Saya berharap semangat perjuangan ini dapat diwariskan di masa sekarang,” ujar Dian Kristiandi.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat dalam kesempatan tersebut mengajak perempuan untuk ikut berpatisipasi dalam pembuatan kebijakan yang bersifat politis. “Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan pemahaman bagi perempuan yang ingin terjun ke kancah politik,” kata Nur Hidayat.
Muhammadun saat menyampaikan materi menerangkan jika menilik dari teknis elektoral di Kabupaten Jepara ini perempuan memiliki peranan yang penting. “Melihat dari daftar pemilih berkelanjutan periode Maret, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 2.390 pemilih,” terang Muhammadun.
Dalam kesempatan yang sama Mayadina menyampaikan tentang penguatan politik perempuan di Kabupaten Jepara. Ia menegaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga politik. “Tidak ada yang lebih bisa mewakili kepentingan perempuan kecuali perempuan itu sendiri,” kata Mayadina. Ia menekankan agar wanita harus terlibat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya dijadikan sebagai objek.
Hadepe
