JAKARTA (SUARABARU.ID)– Pemerintah tidak boleh menganggap remeh deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).
“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” jelasnya.
Sukamta melanjutkan, situasi Papua perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dengan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, penanganan masalah Papua harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.
Sukamta juga menjelaskan, ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya.
Dia melanjutkan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Oleh karena itu, Sukamta meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Namun, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” demikian kata Sukamta yang politisi PKS ini.
Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.
Claudia SB
