KENDAL (SUARABARU.ID)- Belasan orang yang mengatasnamakan Anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan Gerakan Pemuda Marhaenis Kendal, menemui Bupati Kendal dr. Mirna Annisa di Ruang Kerja Bupati Kendal, Rabu (25/11/2020).
Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan rekaman salah seorang Calon Bupati Kendal 2020, yang sekarang sudah tersebar seantero Kendal bahkan luar Kendal.
Perwakilan LCKI, Doni Sahroni, mengatakan, kedatangannya untuk menemui bupati, terkait tersebarnya rekaman percakapan atau pidato yang diduga suara salah satu calon bupati pada Pilkada Kendal 2020, yang menyebut dan mengklaim bisa mengatur beberapa bantuan dari pemerintah seperti PKH, BST dan BPNT.
“Jika ada yang tidak memilh saya, nama kalian sebagai penerima bantuan akan kami coret dan akan kami ganti dengan nama lain,” terang Doni Sahroni menirukan suara yang ada direkaman tersebut.
Menurut Doni Sahroni, apa yang disampaikan oleh salah satu calon tersebut telah mencederai demokrasi yang telah terbangun dengan baik selama ini di Kabupaten Kendal.
“Kami datang ke sini, selain untuk silaturahmi juga mengadu kepada ibu bupati, terkait tersebarnya rekaman tersebut. Dengan harapan agar proses Pilkada yang damai ini tidak tercederai,” ujar Doni Sahroni
Perwakilan Gerakan Pemuda Marhaenis Kendal, Kelana Siwi mengatakan, dengan adanya rekaman yang beredar di masyarakat sudah membuat resah dan kekawatiran serta telah mengganggu kondusifitas Kabupaten Kendal.
“Calon bupati tersebut bisa mencoret dan mengganti nama penerima bantuan BST, PKH maupun BPNT yang tidak mendukungnya. Ini artinya, dia mengancam para calon pemilih,” kata Kelana dihadapan bupati.
Untuk itulah, Kelana dan LCKI, sepakat melaporkan hal tersebut kepada Bupati Kendal beserta jajaran.
Sementara, Bupati Kendal Mirna Annisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan LCKI dan Gerakan Pemuda Marhaenis ini.
Bupati yang didampingi Sekda Kendal Moh Toha, Kepala Inspektorat, Sugeng Prayitno, Kabag Pemerintahan Setda Kendal, Ircham Chalid dan Kepala Kesbangpol Kendal, Marwoto ini, mengatakan, kedatangan mereka sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mengawal Pillkada Kendal yang aman dan damai.
Namun Mirna mengaku bahwa, apa yang disampaikan mereka kepada dirinya adalah salah alamat.
Karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah(pemda) Kendal melainkan ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
“Tapi ini masukan bagus dari masyarakat, dan kami hanya bisa memfasilitasi pertemuan antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, Polres, pihak terkait dan panjenengan semua, agar permasalahan ini cepat selesai,”kata Mirna Annisa.
Meski demikian, Mirna mengaku jika terbukti ada ASN maupun kepala desa yang ikut bermain terkait penyaluran bantuan, pihaknya akan menurunkan Inspektorat dan akan menindak sesuai aturan.
“Tolong saya kasih bukti jika ada kepala desa atau ASN yang main-main dengan bantuan pemerintah tersebut. Laporkan kepada saya. Kalau perlu kita bikin group Whatsapp agar laporan segera kita tangani,” tegas Mirna.Sp-mm
