Ketua DPD PKS Wonosobo Murkamtoro Prasetyo ketika menyampaikan keterangan pers terkait Pilkada 2020. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Wonosobo belum mengambil sikap untuk mendukung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Saat ini paslon Bupati Afif Nurhidayat (Ketua DPC PDI Perjuangan) dan Wakil Bupati M Albar (Ketua DPC PKB), yang diusung 7 partai koalisi besar terdiri PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura dan PAN, telah mendaftar di KPU Wonosobo.

Sedang partai tersisa tinggal Gerindra (6), PPP (3) dan Perindo (1), dengan akumalasi 10 kursi di DPRD. Namun Gerindra, beberapa waktu lalu, sudah menyatakan tidak mau berkoalisi dengan PPP dan tidak akan mengusung paslon dalam Pilkada 2020 ini.

“PKS akan mendukung paslon atau tidak, nanti masih akan menunggu aspirasi dari kader. Meminta masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wonosobo,” tegas Ketua DPD PKS Murkamtoro Prasetyo, dalam konferensi pers di Kafe Rhafsody Wisma PJKA, Kamis (10/9).

Dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan cetak, online dan elektronik setempat tersebut, hadir pula Sekretaris DPD PKS Wonosobo Akrom Mustofa, Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Tyasmiarto dan Bagian Humas DPD PKS.

Kawan Kritis

Ketua DPD PKS Wonosobo, Murkamtoro Prasetyo. Foto : SB/Muharno Zarka

Menurut Murkamtoro, dalam waktu dekat ini, pengurus DPD PKS Wonosobo akan melakukan road show ke tokoh agama dan tokoh masyarakat, guna menjaring aspirasi dan menilai paslon yang sudah ada, baik dan layak didukung atau tidak.

“Hasil penjaringan aspirasi dan penilaian dari tokoh agama dan tokoh masyarakat itulah yang akan dijadikan dasar PKS menentukan sikap. Nanti akan ada konferensi pers lagi,” ujar mantan anggota DPRD Wonosobo tersebut.

PKS, imbuhnya, pernah punya pengalaman 3 kali Pilkada mengusung dan mendukung paslon pada Pilkada tahun 2005, 2010 dan 2015. Pernah punya pengalaman paslon yang diusung menang dan kalah, dengan segala dinamika politik yang ada.

“Meski paslon yang pernah diusung terpilih dan menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati, PKS tetap menjadi teman yang kritis. Jika ada kebijakan yang kurang populis karena tidak sesuai aspirasi masyarakat dikritisi dan sekaligus menawarkan solusi,” tegasnya.

Pengalaman sebelumnya, menurut Murkamtoro, paslon ndepe-ndepe partai, ketika mau maju Pilkada. Namun setelah menjabat tidak banyak melibatkan parpol pengusung, ketika mengeluarkan kebijakan. Pengalaman tersebut ke depan tidak boleh terulang lagi.

Muharno Zarka-Wahyu