BLORA (SUARABARU.ID)– Dandim 0271/Blora, Letkol (Inf) Ali Mahmudi SE MM menegaskan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus netral, tidak berpihak kepada pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Sikap netralitas TNI ini, lanjut Komandan Distrik Militer (Kodim) di kabupaten penghasil kayu jati ini, adalah wajib dan harus dipatuhi baik anggotanya di jajaran Kodim, Koramil maupun PNS jajarannya.
”TNI harus menjaga netralitasnya, jangan dukung-mendukung atau pihak-memihak pada paslon kepala daerah,” tandas alumni Akademi Militer (Akmil) Magelang 2001, Senin (7/9/2020).
BACA JUGA : Anggota Polres Blora Harus jadi Pelopor Gerakan 3M
Pesan-pesan dalam pilkada bagi para TNI agar bersikap netral itu, tidak hanya saat kegiatan formal dan rapat-rapat bersama jajarannya saja. Namun juga setiap ada kesempatan serta pertemuan non formal lainnya.
”Tidak hanya penyelenggara pengawas pilkada, masyarakat juga mengawasi sepak terjang TNI dalam Pilbup Blora,” tambah pria penghobi olahraga tenis lapangan dan voli ini.
Menurut perwira asal Satuan Kopasus Dik-Seskoad 2015 ini, pihaknya selalu mewanti-wanti anggotanya, agar tidak dukung-mendukung kepada salah satu calon Bupati-Wakil Bupati, baik paslon A, B atau C.
Tim Khusus
”Intinya, TNI harus netral. Kami akan beri sanksi bila ada pelanggaran soal netralitas ini,” tambah Letkol (Inf) Ali Mahmudi tegas.
Sebab, tidak hanya pengawas dan masyarakat, nanti tentunya akan ada tim dari jajaran atas, yang akan turun untuk mengawasi dan menjaga netralitas TNI di daerah, termasuk turun ke Kabupaten Blora.
Dandim Blora juga kembali mengingatkan kepada jajarannya, TNI tugas pokoknya menjaga teritorial, memelihara, menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
”Terkait pengamanan Pilkada, nanti dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk bersinergi menjaga agar Blora tetap aman dan kondusif,” pungkas Dandim Blora ini.
Wahono-Riyan
