blank
PUKUL GONG: Habib Luthfi bin Yahya memukul gong sebagai tanda dikukuhkannya pengurus pusat Petanesia. (dok)

KOTA PEKALONGAN (SUARABARU.ID) – Selain aktif sebagai Rais Aam Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (Jatman) dan Ketua Forum Ulama Sufi Dunia, Habib Luthfi bin Yahya kini mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pecinta Tanah Air Indonesia (Petanesia). Ketua Umum Petanesia M Eko Priyono mengemukakan terbentuknya ormas ini berawal dari keprihatinan Habib Luthfi bin Yahya sejak 13 tahun silam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) yang saat ini digoyang separatisme, radikalisme, dan terorisme.

Dia menegaskan Petanesia merupakan ormas yang resmi dan berbadan hukum Kemenkumham dengan kantor pusat di Kota Pekalongan. Sebagai penggagas, Habib Luthfi, selalu menggelorakan semangat cinta Tanah Air agar NKRI tetap utuh.

”Kami bergerak pada budaya, tradisi, sejarah dalam penekannya yang melibatkan lintas agama, dan sifatnya moderat. Dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada Oktober 2019, para pengurus bersepakat menentukan arah organisasi, tujuan, dan fatwa kebangsaannya mau dibawa ke mana,” ujar M Eko Priyono.

Pihaknya saat ini dalam proses pembentukan pengurus dengan fokus di Jawa. Untuk meneguhkan komitmen perjuangan organisasi ini, jajaran pengurus pusat Petanesia telah dikukuhkan oleh Habib Luthfi di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, 19 Agustus lalu. Pengurus yang dilantik terdiri atas kalangan profesional, lintas agama, lintas ras dan keturunan, serta golongan yang memiliki platform yang sama, yakni sejarah bangsa, bela negara, dan semangat menggelorakan cinta Tanah Air.

”Sikap Petanesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah merealisasikan pemikiran Habib Luthfi sebagai pendiri tentang nasionalisme. Nasionalisme akan sangat kokoh jika disokong penuh oleh kekuatan agama,” jelas Eko.

Ketua Panitia Pelantikan dan Muskernas Petanesia H Zainal Muhibbin menuturkan pelantikan dalam skala terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Pelantikan dihadiri Staf Khusus Mendagri, beberapa Dirjen Kementerian, Kesbangpol Jateng yang mewakili Gubernur Jateng, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat lintas ras, dan para kepala daerah eks-Karesidenan Pekalongan.

rr