SEMARANG (SUARABARU.ID) – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diyakini telah memberikan sumbangan yang besar sekaligus menjadi penopang terhadap perekonomian daerah di tengah masa pandemi.
Dalam berbagai kondisi, UMKM terbukti mampu menjadi penolong karena merupakan struktur ekonomi terkuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Di sini terlihat bahwa daya tahan UMKM berbeda dengan perusahaan besar yang sangat terpengaruh kondisi global.
“Pemerintah wajib membentengi ekonomi di tengah Covid-19. Caranya dengan melindungi dan menopang daya tahan UMKM serta menjalankan berbagai program penguatan bisnis UMKM. Langkah yang tepat diharap mampu menyelamatan daya beli masyarakat, utamanya sektor UMKM,” kata Dinkop dan UMKM Jateng, Ema Rachmawati.
Dalam dialog Prime Topic “Menopang Daya Tahan UMKM”, Rabu (22/7/2020), Ema menjelaskan kalau ekonomi daerah Jateng selama ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari UMKM. Bahkan, di era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Dari data Dinkop-UMKM Jateng, sektor UMKM berkontribusi 5,23 persen pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng. Dan di masa pandemi ini terdapat 26.568 UMKM terdampak, walau begitu kebanyakan dari mereka mampu bertahan dan bisa ekspor,” katanya.
Adapun UMKM yang terdampak pandemi tersebut di antaranya dari jenis usaha makanan dan minunam ada 19.175 usaha, pakaian 2.091 usaha, handycraft (pariwisata) 1.059 usaha, sektor perdagangan 1.802 usaha, bidang jasa 1.066 usaha, dan pertanian-peternakan 983 usaha.
Ema mengatakan, selama ini Pemprov Jateng telah berupaya memberikan sokongan anggaran kepada para pelaku UMKM. Di antaranya seperti dorongan supaya bank – bank milik BUMD memudahkan pemberian kredit usaha kecil (KUK), selain itu dorongan agar pemasaran / penjualan melalui layanan e-commerce.
“Melihat geliat penggunaan media sosial secara gencar, maka penjualan produk UMKM bisa lebih dimudahkan. Pemerintah terus menggalakkan penjualan melalui internet, selain bantuan – bantuan dari pemerintah,” katanya.
Bantuan Dari Pemerintah
Sementara itu narasumber lain dalam dialog tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan kalau sekarang ini akibat dampak pandemi tidak sedikit usaha – usaha kecil sulit untuk berkembang.
Mulai dari permodalan, bahan baku, penjualan hingga pemasaran semua terganggu oleh pandemi korona. Terlebih setiap usaha kecil juga memiliki tenaga kerja, sehingga dengan kondisi sekarang ini memaksa usaha kecil untuk merumahkan mereka.
“Berbeda dengan krisis moneter 1998, justru saat ini usaha kecil mikro yang mampu bertahan. Sekarang ini semua terdampak, maka pemerintah harus hadir di tengah mereka agar tidak gulung tikar,” katanya.
Politisi dari Fraksi PAN dapil VII ini mendorong setidaknya ada empat dukungan hal yang harus dilakukan pemerintah terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini di saat pandemii, yaitu bantuan permodalan, pelatihan, pemasaran, dan pendampingan.
“Termasuk untuk bantuan kredit itu, kalau sekarang kan di pegas BRI. Nah ke depannya kalau memungkinkan yang di tingkat bawah juga bisa, seperti koperasi – koperasi yang ada di desa – desa bisa menyalurkan kredit usaha kecil,” katanya.
Senada dengan Sri Marnyuni, Wakil Dekan FEB Undip Semarang Firmansyah mengatakan sebenarnya peran pelaku usaha kecil dan mikro ini untuk perekonomian sangat besar. Apalagi sekarang ini mereka bisa bertahan dan berproduksi dari rumah masing – masing dengan modal yang dimiliki.
“Hanya saja berbagai kebijakan yang ada masih belum memihak, terutama di tengah kondisi pandemi. Saya melihat belum ada keberpihakan ke pelaku UMKM, padahal mereka bisa menopang ekonomi di Jateng,” tegasnya.
Oleh karena itu, Firmansyah memberi masukan agar Pemprov Jateng melalui gubernur bisa memberikan kebijakan yang bisa membangkitkan pelaku usaha kecil ini. Misalnya masalah bahan baku, harus dicarikan solusi atau hal lain yang terkait dengan modal serta pemasaran.
“Sekarang ini untuk memasarkan sebuah produk saja sangat sulit. Otomatis dari sisi pendapatan tidak ada, termasuk untuk mendapatkan bahan baku. Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana menjaga permintaan. Karena dengan adanya permintaan maka produksi akan tetap berjalan. Selanjutnya baru nanti pemerintah ikut membantu pendistribusian dan pemasarannya,” katanya. (adv)
