JEPARA(SUARABARU.ID) – Carut marut data bantuan sosial tunai (BST) penanggulangan dampak covid-19 dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI terjadi di Jepara. Jika tidak dilakukan validasi data, maka dipastikan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.
Bahkan di Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji Jepara, istri petinggi, istri carik , dan istri modin masuk dalam daftar penerima bantuan KKS. Kasus yang sama juga terjadi di desa Tedunan, Kecamatan Kedung. Di desa ini ada tiga perangkat desa yang menerima BST transfer, istri carik ASN dan istri petinggi sebagai penerima KKS
Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara Urip Budi Utomo didampingi Kasi Pemberdayaan Sosial Joko Suswanto membenarkan banyaknya data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. ”Kami sudah mengirim semua data penerima BST transfer dari Kemensos ke masing-masing desa untuk dilakukann verifikasi ulang. Hasilnya akan kami kirim kembali ke Kemensos agar dilakukan penghapusan,” ujar Urip Budi Utomo
Sedangkan jumlah penerima BST di Jepara yang langsung mendapatkan transfer ke rekening mencapai 2.082 orang. Data ini langsung dari pusat dan tidak tidak melalui verifikasi maupun validasi.
Menurut Urip Budi Utomo, tidak hanya BST transfer yang ada masalah , bantuan sosial yang disalurkan melalui kantor pos juga ada yang diketahui kurang tepat sasaran. Sebab ternyata yang masuk data adalah orang kaya maupun sudah meninggal dunia. Semenetara yang tidak mampu justru tidak dapat.
“Namun pembagian BST melalui kantor pos ini dapat ditangguhkan jika tidak tepat sasaran. Sebab ”Surat pemberitahuan BST ini dibagi lewat desa. Jadi desa bisa mengecek lagi, jika benar-benar tidak tepat sasaran, bisa ditangguhkan,” terangnya. Sedangkan total pemerima BST di Jepara mencapai 10.583 KK,” tambahnya.
Disamping itu, penerima kartu keluarga sejahtera dengan bantuan sembako senilai Rp 200 ribu untuk sembilan bulan juga banyak yang kurang tepat sasaran. Bantuan ini juga bisa ditangguhkan jika tidak tepat sasaran. Total penerima KKS mencapai 77.719 KK.
”Yang tidak bisa ditangguhkan adalah BST yang langsung transfer. Perlu kesadaran pribadi untuk mengalihkan secara langsung kepada yang lebih membutuhkan,” katanya.
Sementara itu Petinggi Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji, Eko Herry Purwanto yang dihubungi awak media mengaku jika tiga istri perangkat desa termasuk dia sendiri, istri carik ASN, dan istri modin di desanya terdata sebagai penerima KKS.
“Kami malah bingung. Kami tidak tahu kenapa bisa masuk data penerima KKS. Tapi kami pastikan, bantuan ini tidak akan diambil dan akan kami tangguhkan,” tegasnya.
Hal yang sama juga terjadi di desa Tedunan. Menurut carik Desa Tedunan, Kecamatan Kedung Ahmad Ze, disini ada tiga perangkat desa yang menerima BST transfer dan satu penerima KKS.
”BST transfer masuk ke rekening istri saya sebagai carik, istri perangkat desa dan atas nama perangkat desa sendiri. Sedangkan istri petinggi di sini terdata penerima KKS,” tuturnya.
Sampai saat ini dana BST belum digunakan dan rencananya akan dikembalikan dengan menunggu mekanisme pengembalian sesuai petunjuk Dinsospermades. Adapun KKS untuk istri petinggi ditangguhkan.”Kami saat menerima bantuan juga bingung, kok bisa istri kami menerima, padahal desa tidak pernah mengajukan,” tuturnya.
Hadepe
