SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jateng sepakat akan menangani masalah kemiskinan di 14 kabupaten di wilayah setempat sebagai pekerjaan rumah bersama. Hal itu akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, tahun ini.
Prasetyo Aribowo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, membeberkan Hal itu saat Konferensi Pers di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2/2020).
“Ada 14 daerah yang diusulkan di pra-musrenbang, dalam kategori merah (kemiskinannya). Daerah itu yang persentase di atas provinsi dan Nasional. Yang jelas di atas 9 persen, 10 persen hingga 17 persen,”kata Prasetyo.
Adapun 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora.
Karena itu, di musrenbang nanti, 14 daerah akan menjadi tugas bersama. Baik penanganan menggunakan APBN, APBD, atau masyarakat filantropi. Yang di antaranya berasal dari kalangan baznas, CSR perusahaan, hingga mahasiswa tematik.
Terkait pemberdayaan mahasiswa, kata Prasetyo, mereka akan didorong kepada pemetaan kemiskinan. Dalam hal ini dititikberatkan pada data kemiskinan. Mengingat data merupakan hal paling penting.
“Data yang masuk, ada yang eror, eror itu bisa dua. Eror tidak berhak dapat, dapat. Ada yang berhak, tidak dapat. Data itu penting,” ujar dia.
Prasetyo melanjutkan, di 14 daerah itu akan diintervensi sejauh mana penanganan kemiskinannya. Meski 14 daerah akan difokuskan namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.
“21 daerah lain tetap kita dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,” tambah dia.
Dia menuturkan, di musrenbang yang dihelat di enam karesidenan di Jateng, bupati dan wali kota akan menyampaikan inovasi dan kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur. Mengingat hal itu dimasukkan ke dalam sistem khusus. “Bagaimana bupati dan walkot menghadapi pengangguran. Caranya seperti apa. Ada yang bedakah?,” tambah dia.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan sumber days, seperti halnya mendorong partisipasi anak agar sekolah melalui SPP gratis, dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Biar lulusannya bisa langsung diterima di dunia industri.
Bahkan juga, lanjutnya, musrenbangwil nanti juga aman memperhatikan nelayan dan petani, serta desa wisata. Dia menjelaskan untuk musrenbangwil mulai dari Purwomanggung yakni Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang pada 25 Februari di Temanggung.
Selanjutnya, di Subosukawonoksraten yakni Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Klaten, Karanganyar dan Sragen. Diadakan di Sukoharjo, 27 Februari. Berikutnya di Barlingmascakeb yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Dihelat di Banyumas, 3 Maret.
Musrenbang selanjutnya di Bregasmalang meliputi Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang, serta Petanglong yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang, diadakan di Brebes, 5 Maret. Setelah itu, ada di Wanarakuti meliputi Pati, Kudus, Jepara dan Banglor meliputi Rembang dan Blora. Diadakan di Jepara, 10 Maret.
Terakhir di Kedungsapur meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak dan Grobogan. Dihelat di Kota Semarang pada 12 Maret.
Hery Priyono – MM
