blank
Plt Bupati Kudus bersama jajaran Forkopinda usai pencanangan Polres Kudus sebagai Wilayah bebas Korupsi (WBK) . foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID)– Korupsi menjadi musuh nomor satu di berbagai lini kehidupan. Kasus korupsi dalam instansi pelayanan publik menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mendapatkan predikat sebagai instansi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sangat berarti meningkatkan integritas di mata publik.

Begitu pula Polres Kudus yang pada Senin (27/1) mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK. Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo yang hadir menyambut baik deklarasi tersebut.

H.M. Hartopo menyampaikan untuk meraih predikat WBK dibutuhkan komitmen yang kuat dari masing-masing personil. Pihaknya juga menyebut pelayanan publik masih sensitif terjadi banyak pelanggaran.

Pun di era digital, masyarakat semakin kritis dan cepat mengunggah segala kejadian ke media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar Polres Kudus selalu komitmen dalam menaati aturan yang berlaku.

Meskipun ada banyak aspek yang akan dinilai, H.M. Hartopo optimis Polres Kudus mampu mendapatkan predikat WBK. Plt. Bupati menyebut Polres Kudus telah unggul dalam hal sarana dan prasasarana.

“Meraih predikat WBK tidak gampang, perlu komitmen dan semangat setiap personil untuk bersih dari korupsi. Dengan sarana dan prasarana mumpuni, saya mendukung dan yakin Polres Kudus dapat predikat WBK,” ucapnya.

Sampai saat ini, baru RSUD dr. Loekmonohadi yang meraih predikat WBK di Kabupaten Kudus. Pihaknya mengimbau agar satu persatu setiap instansi di Kabupaten Kudus meraih predikat WBK. Dari mulai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

“Semoga setelah Polres Kudus, instansi lain seperti Kodim 0722/Kudus, kejaksaan dan lainnya mengikuti untuk pencanangan predikat WBK,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jateng Wahyu Wim H. memuji inovasi Polres Kudus melayani SKCK secara jemput bola di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus.

blank
Plt Bupati Kudus HM Hartopo saat memebri sambutan dalam pencanangan Polres Kudus sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). foto:Suarabaru.id

Inovasi tersebut sangat efektif karena melayani masyarakat di pusat keramaian kota. Diharapkan ada banyak inovasi lain dari Polres Kudus guna efektifitas pelayanan masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan sarana prasarana Polres Kudus yang termasuk unggul di wilayah Jawa Tengah.

Hal tersebut tak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang memfasilitasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, pihaknya mengumumkan sekitar Februari atau Maret, tim penilai dari Polda Jateng dan Mabes Polri akan menilai Polres Kudus.

“Sarana dan prasarana Polres Kudus telah baik, berikutnya bagaimana membangun sistem yang juga baik. Sekitar bulan Februari atau Maret nanti, tim kami beserta Polri akan menilai Polres Kudus,” jelasnya.

Kapolres Kudus Catur Gatot Efendi mengimbau agar setiap personil meningkatkan kompetensi dan menjaga tim tetap solid. Setiap tahapan penilaian WBK harus dilalui dengan tekad, semangat, dan mental yang baik sehingga predikat WBK dapat diraih.

“Apakah kita mampu menjaga wilayah bebas korupsi selama satu tahun. Mari kita jaga semangat, dan sikap untuk sesuai aturan. Kalau kita sudah niat dan usaha, mudah-mudahan WBK dapat kita raih bersama,” tegasnya.

Tm/Ab