KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus bakal membelanjakan Rp 2,2 miliar anggaran untuk membeli mobil dinas baru bagi DPRD Kudus. Anggaran tersebut rencananya untuk membeli 4 mobil dinas baru bagi Ketua DPRD dan tiga orang wakilnya.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD tersebut nantinya untuk mengganti mobil dinas yang lama.
Eko menyebutkan dalam penganggaran, tidak disebutkan merk kendaraan yang akan dibeli. Hanya saja, ada ketentuan spesifikasi yakni kapasitas silinder mobil tersebut bisa di atas 2000 cc.
”Kalau untuk merk memang tidak disebutkan, tapi hanya spesifikasi diantaranya kapasitas silinder yang telah ditentukan,”tandasnya.
Menurut Eko, pengadaan mobil dinas tersebut nantinya akan dilakukan dengan sistem e katalog. Sehingga, harga dari mobil yang akan dibeli sudah ditentukan.
Namun, dengan alokasi anggaran yang ada, diperkirakan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD merupakan jenis mobil mewah. Sebab, saat ini mobil dinas yang lama adalah jenis Toyota Fortuner bagi Ketua DPRD dan Honda CRV bagi Wakil Ketua DPRD.
“Untuk mobdin lama tentunya akan ditarik,”tandas
Selain mobil dinas bagi pimpinan DPRD, di tahun 2020 ini, kata Eko, Pemkab juga mengalokasikan anggaran empat mobil dinas baru untuk jajaran OPD lainnya. Empat mobil tersebut nantinya akan digunakan oleh operasional Protokoler Bagian Umum Setda sebanyak satu mobil dan Inspektorat sebanyak tiga mobil.
Anggaran yang dialokasikan untuk empat mobil dinas baru tersebut sebesar Rp 1,1 miliar. Jadi, total untuk pengadaan mobil dinas baru tahun ini sebesar Rp 3,3 miliar,”kata Eko.
Terkait spesifikasinya, ia menyebutkan, untuk mobil dinas bagian protokoler akan memiliki spek dengan maksimal 1.500 CC. Bertransmisi automatic dan berwarna putih. Begitu juga dengan mobil dinas yang akan dipakai oleh inspektorat.
Sementara, Ketua DPD PSI Kabupaten Kudus Teguh Santosa menyayangkan rencana pembelian mobil dinas mewah pimpinan DPRD tersebut. Menurutnya, ada banyak pos anggaran lain yang penting bagi masyarakat yang semestinya lebih mendapat perhatian.
Kecewa
Teguh mencontohkan anggaran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang hanya dialokasikan Rp 56 miliar, berakibat ribuan warga miskin terpaksa dinonaktifkan dari BPJS PBI APBD.
“Kalau anggaran tersebut dialokasikan untuk BPJS, berapa banyak warga miskin yang bisa terkover. Ini menunjukkan DPRD tidak memiliki sense of crisis,”katanya.
Apalagi kata Teguh, sepengetahuannya, mobil dinas pimpinan DPRD Kudus juga tergolong masih baru. Informasi yang diketahuinya, mobil dinas pimpinan DPRD tersebut baru berusia lima tahun.
“Meski secara aturan boleh diremajakan, namun dengan pertimbangan efisiensi anggaran, harusnya masih bisa menggunakan yang lama karena baru lima tahun dibeli,”tandasnya.
Tm-Sb/Ab
