KUDUS (SUARABARU.ID) – Mengawali tahun kinerja di tahun 2020, DPRD Kabupaten langsung tancap gas menggelar kunker ke luar Provinsi. Tak tanggung-tanggung, kunker kali ini dilakukan secara bedhol desa dengan melibatkan seluruh anggota dan pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kunker dilaksanakan di wilayah Tangerang Selatan Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Kunker dilakukan atas nama komisi yang juga diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan DPRD.
“Kali ini kunker dilakukan di Tangsel dan DKI,”kata salah satu Staf Sekwan.
Rombongan para wakil rakyat tersebut telah berangkat sejak Selasa (7/1) untuk mengikuti kunker selama tiga hari ke depan.
Pelaksanaan kunker secara bedhol desa ini langsung menuai respon keras dari masyarakat. Aktifis Soleh Isman menuturkan, kunker bedhol desa ini menunjukkan para wakil rakyat tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi daerah.
“Di saat Kudus siaga menghadapi ancaman bencana banjir, justru para wakil rakyatnya enak-enak ngelencer kunker,”katanya.
Selain itu, kata Soleh, pelaksanaan kunker tersebut juga terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Padahal, saat ini banyak anggaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak justru dikepras.
Salah satunya adalah anggaran JKN-KIS yang oleh APBD 2020 hanya dialokasikan Rp 56 miliar. Dengan anggaran yang minim tersebut, berakibat banyak masyarakat miskin harus diputus dari sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD.
“Pemerintah daerah mengeluh tak ada anggaran untuk BPJS warga miskin, lha ini anggarannya malah dihambur-hamburkan untuk ngelencer para wakil rakyatnya,”tandasnya.
Apalagi, kata Soleh sejauh ini tidak ada manfaat kunker yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Informasi yang diperoleh dari kunker, juga jarang diaplikasikan untuk pembangunan di Kudus.
“Dan parahnya, kadang daerah yang menjadi tujuan kunker justru tak lebih maju dari Kabupaten Kudus,”katanya.
Selain itu, Soleh juga menyebutkan ada indikasi sejumlah anggota dewan yang melakukan kunker fiktif. Mereka hanya tandatangan uang perjalanan dinas, tapi pada kenyataannya diantara anggota dewan ada yang justru pergi untuk kepentingan sendiri.
Oleh karena itu, Soleh mengimbau DPRD Kudus untuk lebih peka terhadap kondisi daerah. Menurutnya, lebih baik anggaran daerah untuk kunker dialihkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara, dari pihak DPRD sendiri hingga kini belum bersedia berkomentar atas sorotan tersebut. Sejumlah anggota dewan yang dimintai tanggapan, lebih memilih diam.
Tm-Sb/Ab
