KUDUS – Gelaran Pilkades serentak di 115 Desa di Kabupaten Kudus pada Selasa (19/11), nampaknya tak lepas dari isu beredarnya politik uang. Di sejumlah desa, dikabarkan amplop dari para calon sudah mulai bertebaran di masyarakat dengan jumlah bervariasi.
Isu beredarnya politik uang hampir merata di semua desa yang melaksanakan Pilkades. Jumlah yang sudah beredar saat ini mulai dari Rp 50 ribu, hingga ratusan ribu tergantung wilayah dan peta persaingan.
Bahkan, di desa-desa di Kecamatan Undaan, jumlah politik yang yang beredar terbilang cukup besar. Pasalnya, desa di Undaan dikenal memiliki lahan bengkok yang cukup bagus. “Kemarin baru dikasih Rp 200 ribu untuk satu hak pilih. Kebetulan calonnya di sini Cuma dua orang, jadi persaingannya sangat ketat,”kata seorang warga di wilayah Kecamatan Undaan.
Menanggapi maraknya politik uang dalam pelaksanaan Pilkades, Plt Bupati Kudus Hartopo mengaku belum bisa berkomentar. “Untuk indikasi politik uang…saya tidak bisa ngomong. Tapi imbauan saya, mudah-mudahan jangan sampai ada. Budaya itu supaya dirubah,”kata Hartopo, usai menghadiri apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkades serentak, di Alun-alun Simpang tujuh, Senin (18/11).
Menurut Hartopo, masyarakat hendaknya sekarang lebih memandang ke figur calon dalam menentukan pilihan. “Kita memandangnya di figur saja, jangan ke politik uangnya,” tambah Hartopo.
Hartopo melanjutkan, dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini, pihaknya berharap agar proses demokratisasi bisa berjalan dengan betul-betul murni. Setelah Pilkades ini, kehidupan masyarakat bisa segera normal kembali.
Dengan diadakannya apel pengamanan, kata Hartopo, harapannya hanya sebagai antisipasi. Mudah-mudahan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Harapan kita seperti itu, kita sportif, jangan sampai buat manuver-manuver, omongan atau semacam berkaitan hoax yang pada akhirnya meresahkan masyarakat,”tandasnya..
Disinggung mengenai netralitas ASN, kata Hartopo, ASN di lingkungan Pemkab Kudus sebagai motivator untuk memberi motivasi agar pelaksanaan Pilkades serentak bisa berjalan sukses. Namun demikian, netralitas ASN harus tetap dijaga dalam gelaran ini.
“Kami juga sudah menegur beberapa ASN yang ketahuan terlibat dalam aksi dukung mendukung hingga menjadi tim sukses calon. Kalau memang terus berlanjut, tentu bisa diberikan sanksi,”tandas Hartopo.
Terjunkan Intel
Sementara, Kepolisian Resor Kudus bakal mengarahkan Satuan Reskrim dan Satuan Intelnya untuk mengawasi adanya pergerakan politik uang ataupun serangan fajar saat penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019.
“Kami akan antisipasi ini (money politics) dengan menerjunkan dua satuan langsung, yakni intel dan reskrim,” kata Kapolres Kudus AKBP Saptono .
Walau dirasa tidak bisa menghilangkan secara kesuruhan terkait praktik buruk ini, Saptono yakin, pihaknya bisa menekan angka serangan fajar yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. “Harapannya bisa menekan angka politik uang yang mungkin saja terjadi,” ujarnya.
Hanya, masyarakat juga diminta turut andil dalam hal ini. Salah satunya dengan menolak politik uang dan memilih berdasarkan pilihan hati. Terlebih pada figur dari calonnya yang diharapkan. “Jadi jangan dilihat dari seberapa banyak isi amplopnya,” lanjutnya.
Suarabaru.id/Tm
