KUDUS – Meski disangka melakukan korupsi aksi jual beli jabatan menyusul OTT yang dilakukan KPK, namun Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil ternyata masih memiliki banyak simpatisan. Kali ini kelompok yang menamakan Forum Penyelamat Kudus berencana menggelar ‘Balekno Bupatiku’ sebagai bentuk dukungan terhadap Tamzil, Selasa (6/8).
Munculnya undangan rencana aksi tersebut beredar melalui pesan berantai di WA group serta media sosial. Dalam undangannya, Koordinator Lapangan (Korlap) Deni Wibowo mengajak segenap masyarakat Kudus untuk bergabung dalam aksi yang dilakukan di alun-alun Simpang Tujuh sejak pukul 09.00 WIB.
Berikut isi pesan berantai tersebut sebagai berikut;
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Guru Madrasah/Madin/LSM/Wartawan/Ormas/Ulama/Tokoh Masyarakat dan semua warga Kudus.
Di Kabupaten Kudus.
Dengan hormat,
Kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yg telah memberikan kenikmatan kesehatan yg luar biasa.
Kami dari Forum Penyelamatan Kudus (FPK) meminta kesadarannya utk bisa bergabung Aksi Kami yg berjudul “Balekno Bupatiku” akan mengadakan
Kita laksanakan :
Hari : Selasa, 06 Agustus 2019
Jam. : 09.00 wib.
Lokasi : Alun2 Simpang 7 Kudus.
Demikianlah kami ucapka terima kasih.
Hormat kami,
Deni Wibowo, SE.
Koordinator lapangan.
Deni Wibowo, selaku koordinator FPK sejauh ini belum bisa dikonfirmasi atas kebenaran rencana aksi tersebut. Namun, broadcast tersebut terus menyebar ke sejumlah platform media sosial dan banyak mengundang perhatian banyak kalangan.
Plt Bupati Kudus Hartopo saat dikonfirmasi atas adanya rencana aksi tersebut menyatakan kalau aksi tersebut bagus sekali. Karena sejauh ini Tamzil masih memiliki banyak simpatisan dan militan yang luar biasa.
“Artinya ini merupakan bentuk curahan hati dari simpatisan, artinya itu sangat kita menghargai hak-hak mereka. Sing penting sesuai dengan aturan yang ada. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Kapolres, di Kudus ada seperti itu dan mohon difasilitasi,”tandas Hartopo usai menghadiri sidang Paripurna DPRD Kudus, Senin (5/8).
Hartopo membenarkan jika selama ini yang menyampaikan keprihatinannya atas bupati nonaktif Tamzil kebanyakan adalah para guru swasta yang pada tahun ini menikmati tunjangan sebesar Rp 1 juta per bulan.
Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut, Hartopo menegaskan program tersebut akan tetap berjalan meski Tamzil saat ini masih berhalangan sementara karena harus menjalani hukum di KPK.
“Untuk di APBD Perubahan 2019 ini masih aman, tapi kalau untuk di APBD 2020 akan tetap kami akomodir karena memang aturannya hibah tidak bisa berturut-turut. Hanya untuk jumlah penerimanya, untuk yang belum pernah mendapatkan mungkin akan dipending dulu,” ujarnya.
Suarabaru.id/Tm
