Jepara – Pada tahun 2020 pembangunan di Kabupaten Jepara akan diarahkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung tumbuhnya industri kreatif berbasis unggulan. Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah.
Hal ini diungkapkan Sekda Jepara Edy Sujatmiko, saat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Aggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa (16/7), di Gedung Paripurna DPRD Jepara.
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jepara Junarso, didampingi Wakil Ketua DPRD Pratikno, dan jajaran anggota dewan Hadir pula pimpinan perangkat daerah dan para pejabat terkait.
Disamping itu menurut Edy, penetapan kebijakan tersebut selaras dengan pencapaian misi ke-3 Pemkab Jepara, tentang terwujudnya perekonomian daerah yang progresif dan mandiri serta misi ke-4, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Oleh sebab itu, prioritas pembangunan tahun 2020 diarahkan pada penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan dasar.
Sementara pembangunan infrastruktur akan dilakukan pemantapan dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.
Untuk itu perlu dilakukan pengembangan tata pemerintahan yang baik dan didukung dengan penyiapan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Terkait dengan bidang ekonomi, melihat perkembangan inflasi hingga tahun 2018, maka perkiraan inflasi di tahun 2020 ditarget pada kisaran level 4 persen. Karena pada tahun 2020 kondisi perekonomian nasional masih dibayangi berbagai tantangan eksternal dan internal yang tentunya akan berimbas pada perekonomian daerah. “Pertumbuhan ekonomi daerah ditarget berada pada kisaran 5,4 – 5,5 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 3 persen dan angka kemiskinan berada pada angka 7 persen,” papa Sekda Jepara.
Menanggapi priorias pembangunan tahun 2020 anggota DPRD Jepara Nur Hidayat berharap lima point penting visi pemerintah pusat juga dijadikan acuan dalam pembahasan KUA-PPAS. Diantaranya kelanjutan pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, kinerja birokrasi dan tepat sasarannya anggaran pemerintah. “Kita harus siap dan jangan sampai gagap menangkap kebijakan pusat. Pemerintah daerah harus siap mengikuti kerja cepat presiden,” kata dia. (SuaraBaru. Id/Hadi Priyanto)
