KUDUS – KPU Kabupaten Kudus akan memulai proses distribusi logistik Pemilu 2019 ke tingkat PPK pada Jumat (12/4). Upaya tersebut dilakukan meski sampai saat ini masih ada kekurangan ribuan surat suara untuk pemilihan di semua tingkatan.
“Proses distribusi akan kami lakukan mulai Jumat (12/4). Memang ada kekurangan surat suara, namun saya kira tidak akan mengganggu proses distribusi logistik,” kata Ketua KPU Kudus, Naily Syarifah di sela-sela rapat paparan dan koordinasi pelaksanaan Pemilu 2019, Kamis (11/4).
Dikatakan Naily, kekurangan surat suara tersebut terjadi baik untuk surat suara Pemilu Legislatif maupun DPD. Pihaknya sudah menginventarisir kekurangan surat suara berdasarkan TPS dan desa hingga kecamatan.
Oleh karena itu, kata Naily, meski ada kekurangan, proses pergerseran logistik dari KPU ke PPK tetap bisa dilaksanakan. Sebab, proses pengiriman tentu tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Kata Naily, surat suara beserta logistik sudah dikemas di dalam kotak suara untuk tiap-tiap TPS, sehingga yang sudah lengkap tetap sudah bisa mulai didistribusikan.
“Sementara yang kurang tetap menunggu kiriman dari percetakan. Tapi KPU optimistis, proses distribusi logistik bisa berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Naily menambahkan, berdasarkan koordinasi, semua logistik akan dikirim dan disimpan di gudang masing-masing PPK. Baru pada 16 April mendatang, logistic akan digeser menuju PPS atau balai desa.
Hanya saja, untuk kecamatan Kota dan Jati, distribusi logistik akan dilakukan langsung dari KPU ke PPS. Karena secara geografis, desa-desa di wilayah Kecamatan Kota dan Jati relatif mudah dijangkau.
Baca juga: PBNU serukan Nahdliyin Kudus tidak Golput
Sementara, Kabag Ops Polres Kudus, Kompol Jodi meminta agar proses pengiriman logistic dari PPK ke PPS atau desa, dilakukan berdekatan dengan hari pemungutan suara. Pasalnya, menurut Jodi, pihak kepolisian terkendala terbatasnya personel untuk pengamanan di masing-masing desa.
“Kami terkendala personel, sehingga kami berharap penyimpanan logistik di tingkat PPS bisa dilakukan sedekat mungkin dengan pelaksanaan pemungutan suara,” tandasnya.
Sebab, menurut Jodi, pengamanan lebih ekstra sangat diperlukan ketika logistik berada di desa. Berbeda ketika logistic masih berada di KPU atau PPK, pengamanan relative lebih mudah karena masih terpusat.
”Karena bagaiamanapun, logistic terutama surat suara merupakan prioritas dalam pengamanan kami,” ujarnya.
Suarabaru.id/tm
