SEMARANG – Kordinator Presidium II, Perhimpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) yang juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, mengantisipasi era Revolusi Industri 4.0 saat ini, digitalisasi menjadi sesuatu yang penting dalam berbisnis. Namun realitasnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum banyak yang menggunakan, jika dibandingkan negara lain seperti Jepang, Korea, bahkan India.
Budi Karya Sumadi, mengatakan hal tersebut dalam seminar nasional bertajuk Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0, Selasa (12/3), yang digelar Himpuni di Hotel Po Semarang, Selasa (12/3).
Otomatisasi digitalisasi menurutnya menjadi satu keharusan. ”Maka, kita punya komitmen bagaimana berusaha menggalakkan fungsi digitalisasi dalam kegiatan UMKM. Kita percaya jika ada komitmen, bersama OJK dan berbagai pihak, bisa ditularkan, apalagi di Jateng punya UMKM yang banyak. Tujuannya agar UMKM kita bisa bersaing dengan negara lain,” tandasnya.
Himpuni mempunyai komitmen untuk mendukung UMKM agar bisa berkembang pesat. Sehingga tidak hanya berkiprah di dalam negeri, namun juga menembus pangsa pasar internasional.
Triyono, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambahkan, sebanyak 70 persen UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. ”Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Himpuni Hasanudin M Kholil mengatakan, Himpuni sendiri, yang beranggotakan 39 Ikatan Alumni (IKA) PTN se-Indonesia, juga mendeklarasikan berdirinya koperasi. Hal ini selain untuk anggotanya, juga untuk berkontribusi ke Pemerintah, khususnya membantu pelaku UMKM.
”Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), permodalan, penjualan, dan juga untuk membantu teknologi untuk menghadapi era revolusi industri,” katanya didampingi Sekjen IKA Undip, Desmon Hastiono.
Menurut Desmon, pendirian koperasi karena lembaga tersebut berbadan hukum sehingga mempunyai kekuatan dan legal. Sehingga masing-masing PTN di daerah bisa melakukan pendampingan SDM UMKM, yang saat ini belum maksimal.
Selain Triyono yang hadir sebagai nara sumber menggantikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, juga Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dan ekonom senior Hendri Saparini.
Suarabaru.id/sl
