WONOGIRI – Juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Wonogiri, Lambang Purnomo, mengharapkan, pola penyerapan dana APBD Tahun 2019 tidak lambat di awal dan cepat di akhir tahun anggaran. Dilakukan secara proporsional, dalam gerak yang berimbang dan kontinyu, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan, serta mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah.
Harapan Lambang Purnomo ini, disampaikan saat tampil sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Wonogiri, Jumat (9/11), ketika menyampaikan sikap akhir dalam rapat paripurna DPRD Wonogiri, terhadap nota keuangan Bupati atas Raperda APBD Tahun 2019. Rapat paripurna diikuti 31 dari 45 anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Setyo Sukarno, didampingi Wakil Ketua Dekik Suhardono, Sunarmin dan Basriyono.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Wakil Bupati Edy Santosa, jajaran Forkompinda, Sekda Suharno beserta para pimpinan dinas dan instansi, para camat dan pejabat terkait lainnya. Selain Lambang Purnomo, ada enam anggota DPRD yang tampil menyampaikan sikap akhir. Yakni Jarmono selaku juru bicara Fraksi PKS, Yokanan Supriyanto (Fraksi PDI Perjuangan), Marhendi Indriatmoko (Fraksi Partai Demokrat), Heru Sukoco (Fraksi Partai Golkar), Sardi (Fraksi PAN), dan Suparmo selaku juru bicara Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional (FKN) yang merupakan koalisi PPP, PKB dan Partai Nasdem.
Sekretaris DPRD Wonogiri, Gatot Siswoyo, di awal rapat tampil menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang hasil pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2019. Untuk pendapatan semula dalam rancangan sebesar Rp 2,055 triliun lebih bertambah Rp 273 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 2,328 triliun lebih. Belanja semula Rp 2,115 triliun lebih, bertambah menjadi Rp 2,423 triliun lebih dengan jumlah defisit Rp 94,622 miliar. Pembiayaan semula Rp 60 miliar menjadi Rp 94,622 miliar lebih.
Heru Sukoco, juru bicara Partai Golkar DPRD Wonogiri, dalam sikap akhir fraksinya, berharap agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Pendapatan Aseli Daerah (PAD), sesuai regulasinya dapat memaksimalkan semua SDM-nya. Yakni dengan melakukan langkah-langkah konkret dalam memungut retribusi daerah. ”Sehingga mampu mendapatkan PAD melebihi target,” tegasnya.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Marhendi Indriatmoko, mengharapkan, realisasi APBD Tahun 2019 agar dapat dilaksanakan tepat waktu. ”Sehingga kebijakan yang muaranya kepada masyarakat, benar-benar dapat dirasakan,” tandasnya. Juru bicara Fraksi PAN, Sardi, menegaskan, masing-masing OPD dapat melaksanakan percepatan pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran, sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku. ”Sehingga keterlambatan tidak akan terjadi seperti tahun-tahun yang lalu,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna itu, tujuh fraksi sepakat memberikan persetujuan agar Raperda APBD Tahun 2019 dapat segera diajukan untuk dievaluasi Gubernur. Terkait ini, kemudian dilakukan penandatangan oleh Ketua DPRD Setyo Sukarno dan Bupati Joko Sutopo. Ikut mendampingi Wakil Bupati Edy Santosa bersama para Wakil Ketua DPRD, yakni Dekik Suhardono, Sunarmin dan Basriyono.(suarabaru.id/bp)
