Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menerima Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Koalisi Sipil untuk UU PPRT, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, yang ada di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2023).

Hadir pada pertemuan itu, Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR), Eva K Sundari (Koordinator Koalisi untuk UU PPRT), Lita Anggraeni (Koordinator Jala PRT), Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI), Atang Irawan (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) dan sejumlah anggota Jala PRT.

BACA JUGA: Dua Napiter Lapas Magelang Ikrarkan Janji NKRI

”Saat ini proses RUU PPRT tinggal menunggu kesepakatan pimpinan DPR, untuk kelanjutan pembahasannya menjadi Undang-Undang. Saya sangat berharap, para pimpinan DPR memiliki sikap yang sama untuk mewujudkan UU PPRT ini, dalam rangka melindungi hak-hak setiap warga negara,” kata Lestari.

Menurut dia, proses panjang RUU PPRT yang diajukan sejak 2004, memang banyak menghadapi rintangan dalam pembahasannya. Pada 2009, RUU itu sudah didorong untuk disahkan.

Namun, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, hingga tahun sidang 2023 DPR RI ini, meski RUU PPRT masuk dalam Prolegnas, belum juga dibawa ke Rapat Paripurna, karena menunggu kesepakatan pimpinan DPR.

BACA JUGA: Wali Kota Surakarta Serahkan SHM Program Daerah pada Lima Warga Jebres

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, perlu keberpihakan pimpinan DPR, dalam mewujudkan salah satu amanah konstitusi, guna mewujudkan perlindungan hak-hak setiap warga negara, termasuk para pekerja rumah tangga, lewat menyegerakan hadirnya UU PPRT di negeri ini.

Pada kesempatan itu, Eva K Sundari mengungkapkan kesulitannya, dalam menyampaikan aspirasi kepada sejumlah partai politik di parlemen, untuk mendorong pimpinan DPR segera merealisasikan UU PPRT.

Diungkapkan dia, kepedulian pimpinan DPR untuk segera merealisasikan UU PPRT belum sepenuhnya terlihat.

BACA JUGA: Angkat Partisipasi Masyarakat Berbasis Hukum Responsif Antarkan Tuhana Raih gelar Doktor

Sedangkan Lita Anggraeni mengaku geram dengan sikap pimpinan DPR, yang terkesan tidak peduli terhadap proses pembahasan RUU PPRT. Sementara kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus terjadi di negeri yang berazaskan Pancasila ini.

Kehadiran UU PPRT, ujar Lita, sangat diharapkan mampu melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, yang selama ini banyak dilanggar. Lita sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan kepedulian terhadap penegakan hak asasi manusia, dalam proses pembahasan RUU PPRT.

Ditambahkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, belum adanya pemahaman yang sama dari sejumlah pimpinan DPR, terkait pentingnya RUU PPRT dalam menghadirkan kepastian perlindungan hak para pekerja rumah tangga.

Diakuinya, saat ini masih sarat kepentingan politik dari sejumlah partai politik dalam proses pembahasan RUU PPRT.

Riyan

The post Tak Ada Kepedulian Pimpinan DPR terhadap Nasib RUU PPRT appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan sistem itu dianggap sebagai langkah mundur dari cita-cita kebangsaan, yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan seutuhnya.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Tengah, Lestari Moerdijat, terkait dengan sidang uji materi Undang Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: Pencabutan PPKM Jadi Ujian Kemandirian Masyarakat

Sejumlah warga dan kader parpol mengajukan gugatan Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur sistem proporsional terbuka, atau pemungutan suara dengan memilih calon anggota legislatif.

Menurut Lestari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022), dalam sistem proporsional tertutup, pilihan rakyat hanya dijadikan legitimasi parpol untuk menentukan siapa yang menjadi wakilnya.

”Bagi rakyat, sistem itu ibarat memilih kucing dalam karung. Karena yang menjadi wakilnya di legislatif, tergantung otoritas parpol,” ujar Rerie, panggilan akrabnya.

BACA JUGA: Ditemukan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Bulak Baru

Dalam pileg yang menggunakan sistem proposional tertutup, pemilih hanya bisa memilih parpol yang menjadi peserta pemilu. Sedangkan dalam sistem proposional terbuka, rakyat bisa memilih partai dan calon wakil yang dikehendaki.

Lebih lanjut Rerie, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI menambahkan, proporsional tertutup akan melahirkan sistem demokrasi elitis, karena hanya elite partai yang menentukan siapa yang menjadi wakilnya di legislatif.

”Ini juga resisten terjadi praktik money politics di tubuh partai, pada saat menentukan nomer urut para calon wakil rakyat,” tukas anggota Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem ini.

BACA JUGA: Profil Band Guyon Waton, yang Bikin “Ambyar” Penonton di Alun-Alun Wonosobo

Bila menilik sejarah pemilu legislatif di negeri ini, sistem proporsional tertutup telah menciptakan apatisme dan apolitis, bahkan skeptis rakyat. Ini karena rakyat kehilangan hak menyalurkan aspirasi dan partisipasi kepada wakilnya, akibat wakil itu lebih terikat dengan partainya.

Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana rakyat dapat langsung menyalurkan aspirasi serta mengontrol wakilnya, yang duduk di parlemen.

”Dalam negara demokrasi, partisipasi politik rakyat dalam menentukan wakilnya harus dijunjung tinggi,” pungkasnya.

BACA JUGA: LO Divre Jateng Minta Perhutani Mantingan Gencarkan Patroli Gabungan Hingga Blora

Sementara itu, terkait dengan Yuwono Pintadi, satu dari enam orang penggugat UU Pemilu ke MK, yang disebut sebagai anggota partai Nasdem, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan, status yang bersangkutan telah gugur.

Menurut Willy, Yuwono sudah tidak lagi menjadi anggota Nasdem sejak 2019, karena yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri. Dengan demikian, gugatannya ke MK itu bersifat pribadi, bukan mengatasnamakan Nasdem.

”Garis partai sudah jelas, kami menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencatut Partai Nasdem atas kepentingan individu, jelas ini melanggar kebijakan partai,” tegas Willy.

BACA JUGA: Polisi Berterima Kasih Atas Terciptanya Kamtibmas di Kabupaten Magelang Selama 2022

Lebih rinci Willy menjelaskan, pasca-Kongres II Partai Nasdem pada 2019, kebijakan DPP terkait keanggotaan partai, sudah terdigitalisasi. Hal ini tertuang dalam surat edaran DPP, terkait migrasi keanggotaan Partai Nasdem ke E-KTA.

Dalam surat edaran itu, semua kader diperintahkan melakukan registrasi ulang pada sistem digital keanggotaan Partai Nasdem atau E-KTA. Bagi kader yang tidak melakukan registrasi ulang, dianggap mengundurkan diri, dan tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai.

”Artinya, Yuwono Pintadi bukan lagi kader Nasdem, karena tidak patuh terhadap surat edaran itu. Oleh karenanya, Yuwono tidak punya hak mengklaim Partai Nasdem dalam gugatan uji materi ke MK, terkait sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup,” tutur legislator Dapil Madura Raya ini.

Riyan

The post Pileg Sistem Proposional Tertutup Akan Lemahkan Hak Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

”Setelah lahirnya UU TPKS, proses yang dilakukan DPR bergeser dari legislasi ke proses pengawasan. Bagaimana instansi yang berkewajiban menghadirkan aturan-aturan teknis, bisa segera merealisasikannya,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, dalam diskusi daring bertema ‘Sampai Dimana Tindak Lanjut UU TPKS?’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/6/2022).

Forum Diskusi Denpasar 12 adalah, sebuah forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat.

BACA JUGA: Vito: Simpati Saya untuk Gemke

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoertri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan narasumber Willy Aditya SFil MT (Wakil Ketua Baleg DPR RI), Dr Barita Simanjuntak SH MH CFrA (Ketua Komisi Kejaksaan RI).

Ada juga Ali Khasan SH MSi (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA) dan Dr Ihat Subihat SH MH (Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung).

Selain itu, hadir juga Nafa Urbach (publik figur), Sonya Helen (jurnalis Kompas), dan Masnu’ah (pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Demak) sebagai penanggap.

BACA JUGA: Resmi! Pemerintah Tetapkan 1 Juli Awal Zulhijah, Idul Adha 1443 H Jatuh pada Minggu 10 Juli

Menurut Willy, pelaksanaan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, harus didukung kesiapan sejumlah aparat perangkat hukum, kementerian dan instansi.

Juga adanya kepastian dukungan dana dari APBN dan APBD, agar tahapan perlindungan terhadap korban yang diamanatkan UU TPKS, bisa direalisasikan di lapangan.

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak sependapat dengan Willy. Menurut dia, kesiapan para aparat hukum dalam melaksanakan UU TPKS sangat penting. Bahkan bila perlu dilakukan semacam pelatihan bersama, antaraparat penegak hukum dan kementerian, terkait pelaksanaan teknis UU TPKS.

Sementara itu, Nafa Urbach, Sonya Helen dan Masnu’ah mendorong, agar dilakukan sosialisasi masif terkait implementasi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, setelah hadirnya UU No 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Riyan

The post Sosialisasi Masif Harus Dilakukan dalam Pelaksanaan UU TPKS appeared first on SuaraBaru.id.