Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, penahanan tersebut dilakukan pada hari ini, usai para tersangka menjalani pemeriksaan.

“Selesai pemeriksaan tambahan, ke enam tersangka oleh penyidik langsung dilakukan penahanan,” kata Dedi, Senin (24/10/2022).

Adapun ke enam tersangka yang dilakukan penahanan yakni, Direktur Utama LIB AHL, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang AS, Security Officer SS.

Kemudian, Kabag Ops Polres Malang, Kompol WSP, Kasat Samapta Polres Malang, AKP BSA dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim, AKP H.

Menurut Dedi, pihak tim investigasi Polri, sedang mempercepat proses pemberkasan agar dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Semuanya masih berproses, tim masih bekerja. Insya Allah dalam waktu dekat berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU. Nanti akan diteliti oleh jaksa penuntut umum dari Kejati Jawa Timur,” tandas Dedi.

Ning Suparningsih

The post Polri Tahan 6 Tersangka Peristiwa di Stadion Kanjuruhan appeared first on SuaraBaru.id.

MANAKALA dipanggil oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, pada Selasa (11/10/2022), di Kantor Kemenko Polhukam, jajaran petinggi PSSI lagi-lagi menyatakan, PSSI tidak bertanggung jawab terhadap malapetaka atau tragedi Kanjuruhan.

PSSI kembali berlindung di balik Pasal 3 Ayat 1 d bab Tanggung Jawab Regulasi Keselamatan dan Keamanan (selanjutnya disingkat RKK) PSSI Tahun 2021. Dengan adanya ketentuan ini, PSSI menandaskan, mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum pihak manapun.

Benarkah demikian? Kita akan melakukan telaah terhadap makna rumusan Pasal 3 Ayat 1 d dan melakukan penelusuran sistematis, dengan menghubungkan pasal-pasal terkait di RKK PSSI Tahun 2021 sendiri.

Dari tinjauan itu dapat disimpulkan, ternyata PSSI tetap wajib memikul tanggung jawab hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, PSSI tidak dapat berlindung sepenuhnya di Pasal 3 Ayat 1 d RKK PSSI Tahun 2021.

Supaya lebih jelas, disini dikutip bunyi Pasal 3 Ayat 1 d sebagai berikut:
“1. Panpel wajib, dengan biaya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk: d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun, dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini”.

Dengan dalih PSSI punya aturan sendiri, mereka membela (diri), hanya dengan aturan itu saja. Hanya Panpel yang Membebaskan PSSI

Dari rumusan ini, ada dua hal yang jelas. Pertama, PSSI hanya dibebaskan oleh Panpel. Dalam RKK PSSI Tahun 2021, ternyata yang terlibat dalam pertandingan tidak hanya Panpel, tapi ada juga struktur lain, yaitu Penyelenggara Pertandingan.

Sesuai dengan RKK PSSI tahun 2021, yang dimaksud dengan Panpel adalah, “panitia pelaksana pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh PENYELENGGARA PERTANDINGAN (huruf besar dari penulis) bertanggung jawab kepada PENYELENGGARA dan atau PSSI, dipimpin dan beranggota personil-personil sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Terkait, untuk bertindak sebagai penyelenggara pertandingan dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Regulasi Kompetisi PSSI”.

Lalu apa yang dimaksud dengan PENYELENGGARA PERTANDINGAN? RKK PSSI tahun 2021 mendefinisikan penyelenggara pertandingan adalah, “orang/organisasi/klub atau entitas legal lainnya yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola”.

Jika ditilik dari pengertian itu, dalam RKK PSSI tahun 2021 ada dua entitas yang berbeda. Pertama, Penyelenggara Pertandingan, yakni pihak yang menyelenggarakan pertandingan. Lalu untuk Pelaksanaan Pertandingan dibentuklah Panpel.

Nah, ternyata Pasal 3 Ayat 1 huruf d, yang membebaskan PSSI hanyalah Panpel, bukan semua organ yang ada. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang ada pada RKK PSSI Tahun 2021 sendiri terang benderang, Penyelenggara Pertandingan sama sekali tidak membebaskan PSSI dari kewajiban hukum apapun, termasuk tidak terbatas pada tuntutan hukum pihak ketiga. Padahal jelas Penyelenggara Pertandingan kedudukanya lebih tinggi dari Panpel.

Dari konstruksi hukum ini saja sudah jelas, PSSI harus ikut bertanggung jawab terhadap semua yang tidak dibebaskan oleh Penyelenggara Pertandingan. Ini peraturan PSSI sendiri yang tentu harus dihormati, pertama-tama oleh PSSI sendiri.

Pada Pasal 26 RKK PSSI tahun 2021, Penyelenggara Pertandingan diberikan enam kewajiban dalam pemeriksaan dan penjagaan stadion. Dengan kata lain, Penyelenggara Pertandingan merupakan organ yang aktif, dan juga memiliki peran besar. Dan Penyelenggaran Pertandingan dalam RKK PSSI tahun 2021 sendiri, sama sekali tidak mengatur untuk menjamin, membebaskan dan melepaskan PSSI dari tanggung jawab hukum.

Maknanya, dalam tragedi di Kanjuruhan, PSSI tidak dapat mengelak dan berlindung di Pasal 3 Ayat 1 d. Hanya Panpel saja yang membebaskan PSSI, tetapi organ-organ lain sama sekali tidak memberikan pembebasan itu.

Tuntutan Perdata
Jika diperhatikan, rumusan Pasal 3 Ayat 1 d dapatlah ditafsirkan Panpel menjamin membebaskan PSSI dari tuntutan pihak manapun limitatif, pada aspek hukum perdata saja. Bukan hukum lainnya, terutama bukan hukum pidana.

Simak saja rumusan Pasal 3 Ayat 1 d, jelas mengacu pada aspek hukum perdata. Perhatikan kalimat, “Panpel wajib, dengan biaya sendiri, bertanggung jawab penuh untuk:”. Kata “dengan biaya sendiri” jelas maksudnya adalah aspek kebendaan atau finansial, dan itu artinya perdata.

Hal ini masih diperjelas lagi dengan rumusan limitatif atau terbatas, yakni “Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain”. Pemakaian terminologi “kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain”, jelas merujuk kepada hukum perdata. Dalam hal ini “kecelakaan dan kerusakan”, harus ditafsirkan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai kerugian perdata, lantaran dibuntut kalimat terdapat kata “dan kerugian lainnya”.

Dari sana kita memahami pula, karena ini persoalan perdata, rumusannya pun terang benderang rumusan dan tanggung jawab perdata. Bagian kalimat dalam Pasal 3 Ayat 1 d yang berbunyi, “Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun”, bermakna Panpel membebaskan PSSI dari segala tuntutan perdata pihak manapun.

Ini merupakan konstruksi hukum perdata, dan memang lazim dipakai dalam perjanjian perdata. Pemberiaan pelepasan tanggung jawab perdata diperbolehkan dalam hukum perdata.

Sebaliknya, berbeda dengan hukum pidana. Ketentuan peraturan pidana memiliki aturan tersendiri. Pertama, Panpel tidak memiliki otoritas atau kewenangan apa pun dalam hukum pidana, apalagi otoritas untuk membebaskan pihak ketiga dari kesalahan pidana. Ada atau tidaknya kesalahan atau pemenuhan unsur pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan atau otoritas penyidik (polisi).

Jadi, dalam hal hukum pidana, Panpel tidak dapat membebaskan PSSI dari pertanggungjawaban pidana apa pun. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan, PSSI sama sekali tidak memiliki kekebalan hukum pidana, di balik Pasal 3 Ayat 1 d.

Kedua, dalam hukum pidana berlaku asas penyertaan (deeleming), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Intinya, setiap pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pidana, harus bertanggung jawab sesuai peranannya masing-masing.

Dengan demikian, dari aspek pidana, karena PSSI memiliki peranan sentral dalam pengaturan pertandingan sepak bola di Indonesia, otomatis PSSI tidak dapat diberikan pengecualiaan untuk lepas dari tanggung jawab pidana.

Tegas, dari RKK PSSI Tahun 2021, telaah aspek pidana membuktikan, PSSI tetap harus ikut bertanggung jawab dalam kasus malapetakan Kanjuruhan.

Tak Ada Pelepasan Tanggung Jawab Pidana
Kejelasan Pasal 3 Ayat 1 d merupakan pelepasan tanggung jawab hukum perdata, dapat kita kaitkan dengan penelusuran kita terhadap seluruh pasal-pasal RKK PSSI tahun 2021. Ternyata tak ada satupun ketentuan dari 57 Pasal RKK PSSI tahun 2021 beserta lampirannya, yang menyatakan PSSI dilepaskan dari ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Ini selaras dengan rumusan penegasan Pasal 1 Ayat 4 yang menegaskan, “Peraturan ini merupakan persyaratan minimum dan tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apa artinya? Di luar ketentuan aspek perdata, PSSI tidak dibebaskan dari beban apa pun. PSSI wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum pidana. Dengan demikian, jelas PSSI dapat dijerat dengan berbagai hukum, tetapi tidak terbatas, terutama dengan hukum pidana.

Maka oleh karenanya, pembelaan PSSI yang berlindung di balik Pasal 3 Ayat 1 d RKK PSSI tahun 2021, sudah tidak relevan lagi. PSSI tidak memiliki kekebalan hukum lagi.

— Wina Armada Sukardi, Advokat dan Analis Sepak Bola —

The post PSSI Tak Memiliki Kekebalan Hukum dan Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Tragedi Kanjuruhan appeared first on SuaraBaru.id.

Momen itu terjadi, saat Ganjar memimpin Rakor Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng, dengan tajuk ‘Menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah Jawa Tengah dalam Penanganan Dampak Kenaikan Harga BBM’ dan pembahasan isu-isu strategis, di Gradhika Bhakti Praja.

”Cukup banyak korban yang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Saya minta waktu bapak ibu sebentar saja, untuk kita mendoakan para korban, mudah-mudahan mereka husnul khatimah,” ucap Ganjar, seraya memimpin dimulainya doa.

BACA JUGA: Patroli dan Dikmas Lantas di Wonogiri Perlu Ditingkatkan

Diungkapkan juga, saat ini Indonesia sedang berduka. Tragedi ini bahkan menjadi perhatian dunia. ”Indonesia sedang berduka, kejadian di Malang yang menjadi perhatian seluruh dunia,” imbuhnya.

Mantan anggota DPR RI itu menyampaikan, peristiwa di Kanjuruhan itu menjadi pelajaran dan harus diantisipasi, agar tak terjadi di Jateng.

”Kita tentu mengantisipasi itu, agar tidak terjadi di Jateng. Kita belajar betul dengan apa yang terjadi di Malang kemarin,” ujarnya.

BACA JUGA: Kakanwil Melantik dan Mengambil Sumpah 40 Pejabat Administrasi dan Fungsional

Ganjar juga terus berkoordinasi dengan para penegak hukum, terkait kelanjutan seri Liga 1, khususnya di Kota Semarang. Di mana PSIS (Semarang), harusnya pada Minggu (2/10/2022) kemarin, menjamu Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri.

”Kita siapkan caranya, bagaimana agar tidak ada persoalan seperti itu. Ini menjadi serius, karena Liga Eropa saja kemarin juga menyampaikan duka mendalam, dan FIFA melotot. Hari ini semua beritanya tentang itu, dan ini coba kita jaga,” lanjut dia.

Ada pun pada Rakor Forkopimda se-Jateng, Ganjar menekankan, agar seluruh komponen siaga terhadap inflasi yang terjadi, akibat penyesuaian harga BBM. Ganjar juga menekankan pengawasan penyaluran BLT BBM.

BACA JUGA: 33 ASN Pemda Pensiun, Sekda Jepara : Tidak Memutus Kontribusi pada Bangsa

”Pembagian BLT menjadi perhatian kita semua, agar efek penyesuaian harga BBM ini betul-betul bisa kita redam semuanya,” terang Ganjar.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah harus aktif mengajak seluruh masyarakat untuk berdiskusi. Pelibatan mahasiswa juga bisa dilakukan. Mahasiswa dengan pemikiran kritisnya, bisa membantu mengawasi penyaluran BLT, sehingga bisa terhindar dari penyalahgunaan dan penyelewengan.

Riyan

The post Sebelum Gelar Rakor Forkopimda, Ganjar Kirim Doa untuk Korban Stadion Kanjuruhan appeared first on SuaraBaru.id.

“Nyuwun pandongaken sedherek sedaya ( mohon doanya saudara-saudara semuanya), untuk mendoakan rekan –rekan sebangsa kita yang kemarin kapundhut ( meninggal) di Malang. Para supporter Arema  yang kemarin terlibat kerusuhan  usai pertandingan sepak bola ,” kata Yenni Wahid  di sela-sela acara puncak Festival Lima Gunung (FLG)  XXI di Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Minggu ( 2/10/2022).

Yenny berharap, kerusuhan suporter sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tersebut  tidak terulang kembali.  Selain itu, putri kedua Presiden RI ke- empat RI, Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)  juga meminta masyarakat di Dusun Mantran Wetan dan seluruh seniman dari Komunitas Lima Gunung  mendoakan  korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat yang layak di sisi –Nya.

“Semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Tetapi kita juga mendoakan bagi mereka yang telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa mendapatkan tempat yang layak di sisi- Nya,” ujarnya.

Menurutnya, berkesenian seperti yang dilakukan oleh para seniman dari Komunitas Lima Gunung bisa mendamaikan suasana kebangsaan agar tetap sejuk dan dingin.’

Ia menambahkan, salah satu fungsi dari Festival Lima Gunung yang merupakan event tahunan seniman tani di lima gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Menoreh  dan Sumbing, yakni berkesenian dan berkebudayaan.

“Ketika ada persoalan di masyarakat, wong ora gampang-gampang ngamuk ( orang tidak mudah marah,red). Karena kita berkesenian dan berkebudayaan dan berdoa. Inilah fungsinya Festival Lima Gunung yang menjadi tiangnya  masyarakat, negara dan mendamaikan suasana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Lima Gunung, Supadi Haryanto mengatakan,  pada Festival Lima Gunung XXI  para seniman  tetap konsisten dengan sikapnya. Yakni, tidak menerima sponsor atau dana dari pihak manapun. Melainkan, swadaya murni dari masyarakat dan para seniman Komunitas Lima Gunung.

Ia menambahkan, untuk penyelenggaran Festival Lima Gunung XXI yang berlangsung sejak  Jumat ( 30/9) kemarin, masyarakat Dusun Mantran rela menyisihkan uangnya untuk pendanaan festival tahunan tersebut.

“Masing-masing kepala keluarga di Dusun Mantran Wetan ini rela menyumbangkan uang sebesar Rp 3 juta untuk suksesnya Festival Lima Gunung, meskipun saat ini harga sayuran dari para petani  merosot tajam,” tandasnya.

Festival Lima Gunung XXI di Dusun Mantran Wetan tersebut mengambil tema ‘Wahyu Rumagang” dan diikuti sedikitnya 63 grup kesenian lokal dan manca negara. W. Cahyono

The post Di Festival Lima Gunung XXI, Yenni Wahid Pimpin Doa Bagi Korban Kerusuhan Suporter Bola appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, mengatakan, dari 127 orang yang meninggal dunia itu, dua korban adalah anggota Polri.

”Dalam kejadian itu, telah meninggal 127 orang, dua adalah anggota Polri,” kata Nico,seperti dikutip dari suara.com.

BACA JUGA: BBJ USM-APPBIPA Jateng Gelar Workshop Manajemen Program BIPA

Dijelaskan pula, sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, sementara sisanya meninggal saat mendapatkan pertolongan di sejumlah rumah sakit setempat.

Menurutnya, hingga saat ini terdapat kurang lebih 180 orang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Selain korban meninggal dunia, tercatat ada 13 unit kendaraan yang mengalami kerusakan, 10 merupakan kendaraan Polri.

BACA JUGA: Hadirkan Content Creator, Prodi Ilkom USM Optimalkan Skill Mahasiswa

”Masih ada 180 orang yang masih dalam perawatan. Dari 40 ribu penonton, tidak semuanya anarkis. Hanya sebagian, sekitar 3.000 penonton yang turun ke lapangan,” tambahnya.

Sesungguhnya, lanjut dia, pertandingan di Stadion Kanjuruhan berjalan lancar. Namun setelah permainan berakhir, sejumlah pendukung Arema FC merasa kecewa, dan beberapa orang turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial.

Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan. Agar para suporter tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Dalam prosesnya, akhirnya petugas melakukan tembakan gas air mata.

BACA JUGA: Terganjal Batasan Usia, Emil Dardak: Saya Tak Mungkin Jadi Capres-Cawapres 2024

Menurutnya, penembakan gas air mata itu dilakukan karena para pendukung tim berjuluk Singo Edan yang tidak puas dan turun ke lapangan itu, telah melakukan tindakan anarkis, dan membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial.

”Karena gas air mata itu, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar. Kemudian terjadi penumpukan. Dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Malang, M Sanusi, menyatakan, seluruh biaya pengobatan para suporter yang saat ini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

BACA JUGA: 256 Peserta Ikuti Lomba Layang-layang Aduan di Tegal

”Kami mengerahkan seluruh ambulans untuk proses evakuasi dari Stadion Kanjuruhan. Untuk yang sehat dan dirawat, biaya semua yang menanggung Kabupaten Malang,” tegas Sanusi.

Kericuhan terjadi, usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya dengan skor akhir 2-3, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Arema FC, sejak 23 tahun terakhir.

Riyan

The post 127 Orang Meninggal Dunia di Stadion Kanjuruhan, Usai Laga Arema vs Persebaya appeared first on SuaraBaru.id.