Rapat Pleno PWI Pusat secara hybrid itu antara lain dihadiri Ketua Dewan Penasehat H Ilham Bintang dan Sekretaris H Wina Armada, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang dan banyak pengurus lainnya.

Rapat Pleno PWI Pusat digelar Ketua Bidang Organisasi berdasarkan surat DK PWI Nomor: 53/DK/PWI-P/VII/2024 dengan tujuan menunjuk Plt Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah diberhentikan penuh oleh DK PWI pada 16 Juli 2024 lalu.

BACA JUGA: Kemendikbudristek Usulkan ke Unesco, Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda

“Rapat Pleno Pengurus PWI akhirnya menunjuk Kabid Organisasi sebagai Plt Ketum. Tugas utamanya adalah segera menggelar KLB dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Zulmansyah, mantan Ketua PWI Riau dua periode.

Saat konferensi pers, wartawan mempertanyakan status Zulmansyah Sekedang yang sudah diberhentikan pada 23 Juli dari jabatannya sebagai Kabid Organisasi PWI Pusat.

Zulmansyah menjelaskan, dalam Rapat Pleno juga sempat disinggung. Tapi semuanya sepakat bulat menyatakan pemberhentian terhadap Zulmansyah sebagai Kabid Organisasi tidak sah. Karena yang mengundang rapat dan memberhentikan sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.

Riyan

The post Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI appeared first on SuaraBaru.id.

“Semua sanksi dan rekomendasi telah kami terima dan laksanakan sebagai bentuk kepatuhan kepada keputusan DK”, kata Hendry didampingi Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo seusai Rapat Pleno yang diperluas Pengurus PWI yang dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Kamis (27/6/2024) di Kantor PWI Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta.

Tiga keputusan penting dalam rapat tersebut yakni, pertama, Pengurus Harian PWI Pusat menerima keputusan sanksi dan rekomendasi DK termasuk pengembalian dana cashback sebesar Rp1.080.000.000 dan pertanggungjawaban dana fee sebesar Rp691.000.000 yang sebagian masih dalam proses.

Kedua, menerima pengunduran diri dari kepengurusan tiga pengurus yakni Sekjen Sayid Iskandar, Wabendum Mohammad Ihsan dan Syarif Hidayatullah yang sebelumnya diminta DK dikeluarkan dari kepengurusan. Ketiga, pergantian pengurus yang telah mengundurkan diri dilaksanakan sekaligus pergantian pengurus lain berdasarkan kebutuhan organisasi.

Setelah keputusan dan sanksi DK dilaksanakan maka Ketua Umum dan Ketua DK bersepakat mengakhiri kemelut yang mendera organisasi wartawan terbesar dan tertua itu dalam beberapa bulan terakhir.

Ada Pelanggaran

Pada kesempatan itu Sasongko menjelaskan terkait dugaan terjadinya korupsi yang santer diberitakan di media. Dewan Kehormatan sesuai tugasnya, memastikan apakah ada pelanggaran PD PRT, Kode Etik dan Kode Perilaku.

Dengan dikeluarkannya sanksi maka memang terjadi pelangggaran. Namun DK tidak pernah menyatakan ada atau tidaknya korupsi karena itu sudah masuk ranah hukum.

“Yang selama ini disebutkan adalah dugaan penyalahgunaan keuangan. Setelah dikembalikan dan dipertanggungjawabkan maka barulah semua dinyatakan selesai,” ujar Sasongko.

Sasongko Tedjo dan Hendry sepakat semua permasalahan yang terjadi hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi PWI. Pengelolaan organisasi terutama keuangan harus semakin transparan dan akuntabel.

wied

The post Sanksi Dewan Kehormatan PWI Dilaksanakan, Kasus Dana UKW BUMN Selesai appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan wartawan Indonesia) Pusat Sasongko Tedjo, Sabtu 6 Maret 2024, menanggapi berita yang beredar tentang dugaan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan BUMN oleh oknum pengurus PWI.

Bantuan BUMN untuk penyelenggaraan UKW tersebut bernilai Rp6 miliar lebih. Ada yang menyebutkan sekitar Rp2,9 miliar dari dana tersebut diduga tidak dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dalam rapat Dewan Kehormatan baru baru ini yang dihadiri oleh Wakil Ketua Uni Z Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman, masalah dugaan penyalahgunaan dana tersebut dibahas dan didalami.

Sasongko menyebut, beberapa pengurus yang terlibat dalam pengelolaan pun telah diminta penjelasan atau klarifikasinya.

“Mekanisme di Dewan Kehormatan selalu begitu. Meminta penjelasan selengkap mungkin agar diketahui bagaimana kejadian yang sebenarnya”, tambah Sasongko Tedjo.

Dia pun menjamin Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan kesalahan berdasarkan ketentuan internal organisasi. Ketentuan dimaksud yakni Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Sasongko menyayangkan beredarnya informasi berantai semacam siaran pers yang isinya mengandung spekulasi dan rumor serta tidak jelas sumbernya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir telah berkomitmen membantu sepenuhnya kegiatan PWI, khususnya UKW, yang telah dan akan digelar di seluruh provinsi.

Menurut Sasongko, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar, di organisasi PWI tidak semestinya terjadi tindak penyalahgunaan dana bantuan dari pihak mana pun, termasuk internal BUMN.

Reputasi PWI

Selama ini PWI telah menjaga reputasi dan kepercayaan dengan baik. Banyak sekali mitra kerja baik pemerintah maupun BUMN yang selalu mendukung kegiatan PWI berupa UKW, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dan kegiatan lainnya.

Dewan Kehormatan PWI meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik baiknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci.

“Wartawan sering melakulan kontrol sosial dan pengawasan terhadap pemerintah. Maka kita pun siap untuk diawasi kalau melakukan pelanggaran dalam berorganisasi,” kata Sasongko.

wied

The post Beredar Isu Penyalahgunaan, Ketua Dewan Kehormatan PWI Tegaskan Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima utuh appeared first on SuaraBaru.id.

Dikhawatirkan, akan muncul kembali polarisasi yang tajam di masyarakat, seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, tanggung jawab semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan kerukunan antarmasyarakat, meski berbeda pilihan politik.

”Salah satunya media, dan produsen informasi lainnya. Media massa harus menyajikan berita yang jernih dan kredibel. Para penggerak media sosial juga jangan membuat hasutan atau konten, yang tidak sesuai fakta sebenarnya,” kata Sasongko.

BACA JUGA: Bripka Achmad Nur Kholik Tanam Cabe di Lahan Tadah Hujan, Hasilnya untuk Biaya Anak

Dia menyampaikan hal itu pada acara ‘Ngobrol Bareng Pesan Damai dari Solo untuk Pemilu 2024’, yang digelar Kemenkominfo, PWI Surakarta, TVRI Jateng, Monumen Pers Nasional dan RRI Surakarta, di Aula Monumen Pers Nasional Solo, akhir pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah narasumber seperti KGPH Dipokusumo (dari Keraton Surakarta), KGPAA Mangkunegara X, KH Mashuri (tokoh agama), Romo Robertus Budiharyana (tokoh agama). Bertindak sebagai keynote speaker adalah, Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong.

Dalam kesempatan itu, Usman Kansong mewanti-wanti, makin banyaknya serangan hoaks dan ujaran kebencian jelang pemilu. Guna menekan penyebarannya, Kementerian Kominfo mengajak masyarakat, melawannya melalui peningkatan literasi digital, kroscek informasi dan menjalin komitmen media massa selaku penjernih informasi.

BACA JUGA: Turnamen Ngapak Mobile Legends Pena Mas Ganjar, Perkuat Solidaritas dan Pengembangan ‘Skill’

”Ada 51 hoaks tentang politik yang telah di-take down. Januari sampai Oktober 2023, ada 98 hoaks. Kasusnya diprediksi meningkat, saat kampanye calon. Puncaknya Januari 2024 atau sebulan jelang pemungutan suara Pemilu 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Surakarta yang juga sebagai Ketua Penyelenggara, Anas Syahirul, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini untuk menularkan pentingnya pesan kedamaian dalam menjalani pemilu. Jangan sampai perseteruan dalam Pemilu 2019 terulang lagi.

”Kita mulai dari Solo, untuk menggaungkan pesan damai guna kerukunan dan keharmonisan dalam Pemilu 2024. Pandangan politik hanya sementara, persaudaraan selamanya. Agenda ini untuk mengendurkan tensi politik. Apalagi dari Jateng ada dua orang tokoh yang akan berlaga pada pilpres nanti,” imbuhnya.

Riyan

The post Seruan Damai dari Solo Digaungkan untuk Pilpres 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Berbeda dengan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat yang terdapat 3 calon, Sekretaris DK PWI Pusat periode 2018-2023 ini terpilih secara aklamasi melalui proses demokrasi.

Menurut Sasongko, Kongres XXV PWI berjalan lancar, semua agenda yang dihasilkan oleh kongres sudah terpenuhi, yakni terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat yang baru, serta Ketua Dewan Kehormatan dan program kerjanya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PWI yang sudah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya,” kata Sasongko kepada Suarabaru.id, Rabu (27/9/2023).

Dengan terpilihnya sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Sasongko menyatakan akan melanjutkan apa yang selama ini sudah berjalan.

Untuk program lima tahun ke depan, Sasongko menekankan agar PWI tidak keluar dari marwah organisasi. “Wartawan harus terus dan selalu menjaga marwah profesi yang luhur dan mulia, berkompetensi, profesional, berkapasitas dan memiliki moralitas dalam menjalankan tugasnya,” terangnya.

“Menjaga kredibilitas organisasi dan profesi bisa dilakukan dengan menjaga ketaatan pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan,” ujar Sasongko.

Menurutnya, profesi wartawan dalam perubahan ekosistem kini semakin terancam, lantaran banyak karya jurnalistik yang diproduksi bukan dari wartawan.

Untuk itu dirinya berpesan kepada wartawan bahwa seorang wartawan harus memiliki 3 pegangan, pertama mempunyai kompetensi sebagai wartawan yang dilakukan dengan UKW (Uji Kompetensi Wartawan), kedua harus menjaga kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan, dan ketiga wartawan harus bekerja penuh sebagai profesi di perusahaan media.

“Kita juga akan mensosialisasikan kembali terkait Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. Sosialisasi itu bisa internal, bisa eksternal ke masyarakat. Ini mau kita prioritaskan,” tandas Sasongko.

“Tugas utama wartawan adalah menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Namun, pekerjaan wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan berita. Mereka juga memiliki tanggung jawab etis yang harus mereka penuhi dalam menjalankan profesinya,” tutur Sasongko.

Ning S

The post Terpilih Aklamasi Ketua DK Pusat, Ini Pesan Sasongko Tedjo kepada Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 Tingkat Provinsi Jateng dan HUT Ke-77 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (3/3/2023).

Dalam acara itu, Ganjar mengangkat contoh kasus yang viral di media sosial, yang melibatkan kekerasan remaja, bahkan memakan korban. Dari medsos itu pula, netizen bisa menginvestigasi dengan cepat.

BACA JUGA: Musywil Aisyiyah Jateng di Tegal Agendakan Penanaman 3000 Bibit Pohon

”Bahkan KPK kemarin menyampaikan ‘halo netizen, kalau anda tahu pejabat yang harta kekayaannya ditaruh di sana di sini, tampilkan’. wow,” kata Ganjar.

Media massa dan media sosial, imbuhnya, sama-sama punya peranan yang kuat. Perbedaannya adalah, media massa punya etika dan regulasi yang mengatur.

”Rasa-rasanya dua ini mesti berkolaborasi. Maka saya sampaikan, agar ada edukasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Vita Ervina : Petani Hortikutura Harus Berorientasi Ekspor

Ganjar menambahkan, wartawan dan orang-orang yang ada di media mainstream atau media massa, bisa menggaet pegiat medsos.

”Rasa-rasanya mereka yang buat konten, kemudian mereka menjadi influencer, perlu belajar ke media mainstream juga. Sehingga ketika “ngonten” itu mereka juga ngerti etika ngerti aturan dan sebagainya,” ucapnya.

Ketua Umum Persada ID itu juga menyampaikan, media massa telah melalui masa transisi, dari konvensional menuju digital. Ke depan, terangnya, kolaborasi medsos dan media massa akan menjadi ruang untuk informasi bisa disebarkan semakin luas.

BACA JUGA: Selama Tahun 2022 di Wilayah Indonesia Terjadi 3.544 Bencana Alam, Banjir Tertinggi

”Yang dulu hanya mengandalkan oplah, maka sekarang dia mesti multiplatform, sehingga informasi-informasinya bisa tersebar, semakin banyak lagi. Kolaborasi ini penting untuk dilakukan, dan semua harus saling belajar,” tandasnya.

Dalam acara itu, hadir Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Ketua PWI Jateng Amir Machmud. Selain itu, hadir pula Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu.

Riyan

The post Media Mainstream dan Medsos Harus Berkolaborasi appeared first on SuaraBaru.id.