Dengan tema ‘CAKRA: Membangun Pemimpin yang Cerdas, Aktif, Komunikatif, Responsif, dan Adaptif’ itu, LDK dilakukan di Lapangan Tembak Diponegoro, Tembalang, Semarang, Selasa-Kamis (10-12/2/2026) lalu.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Dekan FTIK Dr Arya Hendrawan ST MKom, Ketua Prodi TI Dr Astrid Novita Putri SKom MKom, Ketua Prodi SI Dr Saifurrohman Cholil SKom MKom, serta Sekretaris Prodi Pariwisata M Satrio Wibowo SKel MSc.

BACA JUGA: Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng

Ketua Pelaksana LDK 2026, Seliy Rahmawati mengatakan, tema itu menjadi landasan utama dalam seluruh rangkaian kegiatan, yang dirancang untuk membentuk mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, yang tidak hanya unggul secara intelektual. Namun juga tanggap terhadap dinamika organisasi dan perubahan zaman.

”Kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa anggota baru dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), sebagai langkah awal dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang komprehensif,” katanya.

Menurutnya, melalui konsep CAKRA, peserta dibekali pemahaman tentang pentingnya menjadi pemimpin yang cerdas dalam berpikir dan mengambil keputusan, aktif dalam berkontribusi di lingkungan organisasi, komunikatif dalam menyampaikan gagasan serta membangun relasi, responsif terhadap permasalahan yang muncul, serta adaptif menghadapi tantangan dan perubahan.

BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026

Kegiatan ini diikuit 64 peserta dari Himpunan Mahasiswa Jurusan FTIK angkatan 2025/2026. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan, yang meliputi sesi diskusi, pemaparan materi, serta aktivitas interaktif, yang dirancang untuk menumbuhkan solidaritas dan kerja sama tim.

”CAKRA bukan sekadar tema, melainkan nilai yang ingin ditanamkan kepada seluruh peserta. Kami ingin membentuk mahasiswa FTIK yang tidak hanya aktif berorganisasi, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang cerdas, komunikatif, responsif, dan adaptif, dalam membawa perubahan positif,” ujarnya.

Dia berharap, dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa FTIK, untuk mengasah kapasitas kepemimpinan mereka, serta memperkuat komitmen dalam membangun organisasi yang progresif dan berdampak.

Riyan

The post BEM FTIK Universitas Semarang Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, Selasa (15/4/2025), di MPP, keberadaan MPP merupakan bukti nyata transformasi birokrasi Pemkab Wonosobo.

Menurutnya, PP Sabha Mandala Grha bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol dari tekad untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.

BACA JUGA: Jalan Salib, Masuk Enam Agenda Paskah Tingkat Nasional di Tanah Air

”Ini merupakan wujud adaptasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Husein mengajak seluruh instansi penyelenggara dan petugas pelayanan, senantiasa meningkatkan kompetensi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dengan mengedepankan ketepatan waktu, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

”Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, kami optimistis Wonosobo akan menjadi daerah yang semakin maju, inklusif, dan kompetitif,” tukas Wabup.

BACA JUGA: Jelang HBP Ke-61, Lapas Semarang Gelar Bakti Sosial Sambangi Panti Asuhan

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, Retno Eko S menyampaikan, dalam rangka refleksi satu tahun MPP, telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan sejak beberapa bulan terakhir.

Puncaknya, dalam gebyar kali ini masyarakat mendapatkan berbagai layanan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan layanan UMKM secara terintegrasi.

Dilaporkan dia, dari sekitar 31 ribu pelaku UMKM di Wonosobo, masih ada sekitar 19 ribu yang belum terfasilitasi perizinannya.

BACA JUGA: Pelestarian Seni Ukir Terus Digalakkan, SMPN 1 Batealit Angkat Melalui Program P5

”Maka hari ini kami hadirkan layanan dari berbagai pihak, termasuk Tim HAKI dari Unsiq, BPOM Semarang untuk uji laboratorium pangan gratis, serta diskon layanan lainnya,” terang Retno.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), sebagai bentuk komitmen investasi di Wonosobo.

Salah satu yang menonjol yakni, PT Cipta Kreasi Wisata, yang berencana membuka mal dan hotel di Wonosobo. Dan kesepakatan itu ditandatangani langsung Direktur Perusahaan dan Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein.

BACA JUGA: Prof. Dr. K.H. Said Aqil Sirodj, MA Resmikan Renovasi Masjid Baitus Sholihin Kecapi, Senilai Rp. 7 Miliar

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro. Salah satunya, Hotel Horison yang akan bermitra dengan pelaku UMKM batik Prupuk, yang ke depan akan memiliki display khusus di hotel itu.

Ditegaskan Retno, target nilai investasi Pemkab Wonosobo tahun 2024 seperti yang tercantum dalam Renstra sebesar Rp 410 miliar, telah terlampaui.

”Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil mencapai nilai investasi kurang lebih Rp 700 miliar. Ini menjadi bukti, kemudahan layanan perizinan dan penerapan zona integritas berhasil menarik minat investor,” jelasnya.

Retno menambahkan, Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan efisien. Selain itu, mempersiapkan transformasi menuju MPP Digital, guna memangkas prosedur teknis dan meningkatkan efektivitas layanan.

Muharno Zarka

The post MPP Wonosobo Tingkatkan Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini digelar Rabu (10/7/2024) secara hybrid (daring zoom dan luring), di Ruang Teleconference, Menara Prof Muladi Lantai 8 USM. Seminar dibuka Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum.

Bersamaan dengan kegiataan itu, dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan universitas mitra, yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Universitas Darul Ulum Islamic Center (Undaris), Universitas Merdeka Madiun, Universitas Surya Kancana, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Dr Soetomo Surabaya.

BACA JUGA: Gunakan Uang Koperasi untuk Judi Online, Remaja di Banjarnegara Rekayasa Jadi Korban Begal

Ketua Panitia, B Rini Heryanti SH MH mengatakan, kegiatan ilmiah ini dilakukan rutin tiap tahun, dengan tema yang berbeda. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk komitmen dalam upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa.

”FH USM merasa bertanggung jawab untuk memahamkan aturan-aturan hukum, tidak hanya pada mahasiswa, namun juga pada masyarakat,” katanya.

Tahun ini, imbuh dia, Fakultas Hukum USM mengangkat tema mengenai kearifan lokal. Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat di masyarakat, dan merupakan salah satu sumber hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

BACA JUGA: Kolaborasi Pemprov Jateng-KPK, Jurnalis dan Pegawai Kominfo Dilatih Buat Konten Pencegahan Korupsi

Dia berharap, pengembangan hukum Nasional yang progresif dan responsif, memperhatikan nilai-nilai luhur itu. ”Keberlanjutan dan keseimbangan bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, dapat berupa budaya. Meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan tertentu,” ungkapnya.

Rini menambahkan, kegiatan itu diikuti 354 peserta, dan ada 116 judul artikel untuk call for paper, dari kampus di berbagai wilayah di Indonesia, dengan pemakalah sebanyak 211 orang.

”Hasil luaran dari kegiatan ini adalah, Prosiding ISBN, publikasi pada Jurnal Scopus dan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Seminar Nasional dan ‘Call for Paper’ appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam mengawal perhelatan tersebut, personel gabungan yang dikerahkan di Jateng meliputi 15.647 personel Polri, 3.732 personel TNI, dan 237.882 orang anggota Satlinmas.

“Kita harus pastikan pengamanan di lokasi-lokasi keramaian, terutama di TPS. Petugas Pemilu agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bersikap jujur dan netral, demi terwujud Pemilu yang jujur dan adil,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat memimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2024.

Nana mengingatkan, seluruh personel harus mempersiapkan fisik dan mental dengan baik, serta komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi. Personel juga harus siap siaga dan responsif terhadap setiap perubahan situasi.

“Pastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, tanpa rasa takut atau intimidasi dari pihak mana pun,” katanya.

Berdasarkan data Bawaslu, terdapat tujuh wilayah rawan tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Meliputi Kota Semarang,   Sukoharjo,  Purworejo,   Temanggung,   Wonosobo, Kabupaten Magelang dan  Kendal. Sementara 28 wilayah lainnya masuk dalam kategori rawan sedang.

“Mari kita waspadai situasi di ketujuh wilayah tersebut dalam memasuki hari tenang dan mendekati hari pencoblosan ini. Pengamanan akan kami tambah di lokasi tersebut,” jelas Nana.

Dikatakan Nana, kesiapsiagaan tentang perubahan situasi tersebut juga terkait kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Bahkan bencana banjir sudah terjadi di beberapa daerah seperti Grobogan, Demak, dan Kudus.

“BMKG memperkirakan hujan intensitas tinggi akan terjadi sampai dengan 15 Februari 2024. Ini harus kita waspadai dan antisipasi,” ujar Nana.

Nana mengimbau kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah yang sudah masuk dalam DPT agar berbondong-bondong datang ke TPS dan melakukan pencoblosan.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, sampai saat ini tahapan pemilu di Jawa Tengah berlangsung aman terkendali. Pergeseran surat suara dan kotak suara akan dilakukan bertahap mulai hari ini sampai 13 Februari.

“Hari ini sarpras, besok kita lakukan pergeseran kotak suara dan surat suara dari PPS ke TPS. Terhitung sampai tanggal 13 Februari  akan kita geser seluruh alat kotak suara dengan pengawalan ploting dari TNI-POLRI dan Linmas,” katanya.

wied

The post Nana Sudjana Minta Personel Pengamanan Pemilu Responsif Hadapi Perubahan Situasi appeared first on SuaraBaru.id.

Ternyata mereka kena prank. Banyak masyarakat terkecoh, harga BBM terbaru per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, harga BBM berubah. Pertalite Subsidi, dari Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 untuk satu liter. Solar Subsidi, penyesuaian dari awalnya Rp5.150 berubah menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi, harga semula Rp12.500 per liter berubah di angka Rp14.500.

Demikian diungkap Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu Risan kepada Suarabaru.id, Senin (5/9/2022).

Dikatakan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM diatas menurut pihak Pemerintah sudah dihitung, sudah dikalkulasi, dengan harapan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi serta Pertamax non subsidi diharapkan bisa menahan konsumsi penggunaan bensin, sehingga subsidi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.

Dampak dari kenaikan BBM baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh karena penyesuaian harga BBM ini berakibat efek dominan yang akan menyulut kenaikan harga barang dan jasa.
Paling tidak ada lima poin yang berdampak seperti, harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah dan usaha kecil semakin terpukul.

“Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi klasik, yakni dengan mengurangi pengeluaran konsumtif melatih diri membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Ideal memang,” tuturnya.

Menurutnya, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN adalah beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Pemda harus responsif

Memang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pusat diberlakukan secara nasional. Karena merupakan kebijakan nasional, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Permasalahannya, pendapatan tetap, bahkan bisa- bisa malah turun, sementara pengeluaran cenderung naik, mengikuti irama naiknya BBM.

Konsekuensi dari kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil. Disinilah peran baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan kekuatan serta kemampuan masing- masing APBD nya.

“Kemauan politik atau good will dari eksekutif dan legislative bila perlu merubah politik anggaran refocusing dari kegiatan- kegiatan yang tidak begitu mendesak diprioritaskan menutup lobang yang tersisa dari kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan bantuan-bantuan sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM,” terangnya.

Intinya, lanjut Pudjo, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi antara 0,5% sampai 2%. Setidaknya, dalam 3 bulan ke depan akan terjadi peningkatan biaya produksi yang disusul oleh kenaikan harga-harga di pasar.

“Posisi semacam ini harus “dikeroyok” ramai-ramai oleh semua pemangku kepentingan. Jangan ada lagi mindset bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan pusat, tetapi dampaknya keseluruh pelosok. Ini persoalan bangsa bukan persoalan orang per orang atau kelompok,” tandasnya.

Dengan demikian, kata Pudjo, laju inflasi bisa terkendali pada titik normal. Apa Itu Inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan llllll-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang.

Apa akibatnya dari timbulnya permasalahan inflasi ? Menurut Pudjo, inflasi dapat berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang.

“Apa saja kerugian akibat inflasi? Dampak negatif inflasi, harga barang-barang dan jasa naik. Nilai dan kepercayaan terhadap uang turun atau berkurang. Menyebabkan efek spekulasi antara lain, menimbum barang dan membeli valuta asing. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. Kesadaran masyarakat untuk menabung berkurang,” jelas dia.

“Disini peran pemerintah daerah yang paling tahu kemampuan masyarakatnya dan daerahnya. Ambil peran yang mampu mengurangi beban belanja masyarakat, seperti pengeluaran untuk transportasi,” tukasnya.

Sebagai contoh, lanjut Pudjo, Pemerinrah Kota Semarang memiliki Trans Semarang dengan feeder sebagai pengumpan masuk ke wilayah yang tidak dilewasi Bus Trans Semarang melewati sekolah-sekolah serta kawasan industry, dengan harapan masyarakat baik pelajar maupun buruh bisa memanfaatkan bus Trans Semarang. Syukut-syukur pada masa transisi dengan naiknya harga BBM bisa memanfaatkan alat transportasi dengan disubsidi alias gratis atau dengan ongkos murah. Sekaligus memancing untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi beralih ke Trans Semarang.

Sementara itu, ditingkat Provinsi, Pemerintah Jawa Tengah juga memiliki Bus Trans Jateng yang melayani diluar Kota Semarang. Bus Trans Jateng dari Semarang melayani kota-kota disekitarnya seperti Purwodadi, Kendal Salatiga dan Demak. Dimasing-masing eks Karesidenan menjadi tanggung jawab Trans Jateng seperti Banyumas Raya, Solo Raya Magelang dan Pekalongan serta Pati.

Mengurangi perilaku konsumtif

Menurut Pudjo, masyarakat perlu dirubah mindsetnya, seperti mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali.

Selain itu bisa memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama.

“Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sekaligus mengurangi polusi udara agar menjadi bersih. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting,” tambahnya.

“Bagi PNS/ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat, perlu memberi contoh dengan pola hidup sederhana, dimana yang tinggal bersama keluarga bisa lebih hemat jika masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Dampak BBM Naik, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Pemda Harus Responsif appeared first on SuaraBaru.id.