DUNIA

​Inovasi BISQUAT sebagai Solusi Bangsa
​Dalam menanggapi tantangan ini, kami mengembangkan BISQUAT (Biological Integrated System for Quality & Advanced Therapy). BISQUAT adalah metodologi sistematis yang mengintegrasikan Auto-Hemotherapy dengan protokol Cell Unit Research Everlasting.

​Metode ini dirancang untuk melakukan manajemen usia biologis dengan tindakan minimal manipulasi. Dalam koridor regulasi Permenkes, tindakan transplantasi grafting sel -baik sel punca, jaringan, maupun organ- kini menjadi kompetensi krusial bagi dokter bedah.

BISQUAT memberikan standar yang aman, terukur, dan saintifik dalam mengoptimalkan regenerasi jaringan tubuh pasien sendiri, sehingga risiko penolakan dapat diminimalisasi dan efektivitas pemulihan meningkat secara signifikan.

​Indonesia: Destinasi Wisata Medis Masa Depan
​Kita sering melihat negara tetangga sukses dengan slogan “Healing Meets Hospitality”. Namun sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Kita tidak hanya menawarkan keramahan, tetapi juga keunggulan klinis melalui Longevity Hubs.

​Dengan mengintegrasikan Longevity Care Center ke dalam ekosistem wisata medis, Indonesia dapat menawarkan paket layanan holistik:
​Diagnosis Epigenetik: Memetakan profil risiko penyakit sebelum muncul.
​Intervensi Regeneratif: Perbaikan seluler melalui metode BISQUAT untuk membalikkan jam biologis pasien.
​Healing Tourism: Memanfaatkan keindahan alam Indonesia sebagai terapi pendukung untuk menekan inflammaging melalui manajemen stres dan gaya hidup sehat.

​Penutup
​Inovasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk membawa Indonesia menjadi pusat regeneratif dunia. Dengan menyelaraskan regulasi, kompetensi dokter, dan teknologi seluler yang tepat guna, kita tidak hanya sekadar mengobati, melainkan membangun masa depan di mana kesehatan adalah aset yang dapat dipelihara dengan presisi.

​Sudah saatnya Indonesia menjadi pemimpin dalam industri longevity yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang kuat, etika medis yang tinggi, dan pelayanan yang berkelas dunia.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB FISQUa; Praktisi Bedah, Pakar Kedokteran Regeneratif, dan Penggagas Metode BISQUAT —

The post Menuju Wisata Medis Presisi Berbasis Regeneratif dan Longevity appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Rektor USM, Dr Supari ST MT, dalam Pelantikan Pejabat Struktural Akademik Periode Jabatan Tahun 2026-2029, di Auditorium Ir Widjatmoko, kampus setempat, Jumat (2/1/2026).

”Kami berpesan kepada semua pejabat struktural, untuk mempelajari dan menguasai semua regulasi, mengenai pengelolaan pendidikan tinggi di bidangnya maupun di bidang lainnya. Karena pejabat struktural akan menjadi tempat untuk bertanya,” kata Supari.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen Teknik Elektro USM Gelar Pelatihan Internet of Things Tingkat Lanjut

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Dr Sudharto P Hadi MES PhD, Sekretaris Pengurus Yayasan Alumni Undip Eddy Djoko Pramono SH MH MT, Senat USM Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psikolog.

Ada pula Wakil Rektor I USM Prof Dr Haslina MSi, Wakil Rektor II USM Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, Wakil Rektor III USM Dr April Firman Daru SKom MKom, dan sejumlah dekan.

Dalam kesempatan itu, rektor mengajak para pejabat struktural untuk bekerja dengan hati, mengutamakan harmoni, dan tetap berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas, transparasi, dan semuanya untuk integritas serta loyalitas kepada USM.

Riyan

The post Ini Pesan Rektor Universitas Semarang Saat Lantik Pejabat Struktural appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar Bidang Kemahasiswaan itu, dihadiri Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Keuangan USM, Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, yang sekaligus sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Dr Abdul Karim menjelaskan lima aspek utama, yang menjadi fondasi pembinaan organisasi mahasiswa. Kelima aspek itu, regulasi kemahasiswaan harus sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Bangun Networking dengan Pusdik Binmas Lemdiklat Polri

Lalu ada pula program kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran, kreativitas, minat bakat, pengembangan karier, pengabdian masyarakat, hingga kesejahteraan mahasiswa. Kemudian klasifikasi tingkat kegiatan mahasiswa, mulai dari skala pembinaan hingga kegiatan mahasiswa unggulan.

Selain itu juga, prosedur pengusulan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan dan penghargaan, sanksi kegiatan kemahasiswaan yang memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, serta berorientasi prestasi.

Pada kesempatan itu, Abdul Karim memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi Orma yang hadir, dan menekankan pentingnya penyelarasan program organisasi dengan arah kebijakan universitas.

BACA JUGA: Fitrya, Mahasiswa USM Ukir Prestasi Akademik Nasional di National Teacher Olympiade

”Saya mengapresiasi semangat para delegasi Orma yang hadir. Saya berharap, organisasi mahasiswa terus menunjukkan profesionalitas, dalam penyusunan dan pelaksanaan program, serta mampu menciptakan kegiatan yang kreatif, adaptif, berdampak bagi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, USM selalu mendorong lahirnya prestasi dan kepemimpinan yang kuat dari Orma. Musker menjadi momentum strategis, untuk menguatkan tata kelola dan arah gerak organisasi ke depan.

Sementara itu, Kepala Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan USM, Sudarmono SE MM menambahkan, Pra Musker hingga Musker yang berlangsung Kamis-Minggu (4-7/12/2025) itu, merupakan agenda besar tahunan bidang kemahasiswaan.

BACA JUGA: Komunitas Cakap USM Ajak Warga Bantu Pelaku UMKM Melalui Desain Kreatif Berbasis Canva

Menurut Sudarmono, kegiatan itu tidak hanya menjadi wadah koordinasi. Tetapi juga penguatan tata kelola organisasi, serta pembinaan administrasi dan program kerja Orma

”Salah satu tujuannya, agar organisasi mahasiswa memiliki arah kerja yang jelas, terukur, serta mendukung visi misi USM,” jelasnya.

Dia berharap, hasil Musker dapat menghasilkan program-program yang kreatif, inovatif, dan berorientasi prestasi, baik tingkat lokal, Nasional maupun internasional.

BACA JUGA: Kejuaraan Rektor USM Open Berjalan Sukses, Ini Para Juaranya

Melalui Pra Musker ini, menunjukkan komitmen USM dalam membina kegiatan mahasiswa secara profesional dan berkelanjutan. Berbagai program yang dipaparkan menjadi kerangka dasar bagi Orma, dalam menyusun program kerja yang lebih terarah.

”Kami berharap, seluruh delegasi Orma dapat membawa semangat baru dalam pelaksanaan Musker berikutnya, sehingga kegiatan kemahasiswaan USM semakin maju, terukur, dan berdampak luas bagi pengembangan mahasiswa,” tandasnya.

Riyan

The post Bidang Kemahasiswaan Universitas Semarang Gelar Pra Musker Orma appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Tim Seleksi sekaligus Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad mengatakan, proses seleksi administrasi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag RI, seleksi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan zakat di Indonesia berada di tangan orang-orang yang kredibel, profesional, dan amanah.

BACA JUGA: Seluruh Kepala Daerah di Jateng Akan Hadiri MTQH di Kabupaten Tegal

”Seleksi anggota Baznas ini penting, karena lembaga ini memegang peran besar dalam mengelola potensi zakat Nasional, yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kita ingin memastikan, hanya figur yang layak dan berintegritas yang dapat duduk di kepengurusan Baznas Pusat,” kata Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ditambahkan dia, calon anggota Baznas yang lolos berasal dari berbagai unsur. Mulai dari tokoh masyarakat Islam, ulama, hingga tenaga profesional. Keterwakilan ini dinilai penting, agar Baznas ke depan memiliki perspektif yang lengkap dalam pengelolaan zakat, baik aspek syariah maupun manajerial.

”Kita ingin Baznas tidak hanya kuat secara syariah, tetapi juga mampu mengelola zakat dengan pendekatan modern, transparan, dan berdampak nyata bagi umat,” ujar Abu.

BACA JUGA: Unisbank Semarang Kembangkan Mesin Pelet untuk Petambak Desa Juwiring

Tahap berikutnya, para peserta akan mengikuti seleksi kompetensi, yang meliputi Tes Pengetahuan Dasar (TPD) dan penulisan makalah. Agenda ini akan digelar pada Jumat (19/9/2025) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Dijelaskan juga, TPD akan mengukur wawasan peserta, terkait zakat, regulasi serta isu-isu strategis umat. Sedangkan penulisan makalah, akan menguji kemampuan analisis, mengukur wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, serta gagasan peserta dalam mengembangkan peran Baznas di masa mendatang.

”Baznas bukan sekadar lembaga penghimpun zakat. Baznas merupakan instrumen penting negara, dalam memperkuat kesejahteraan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Karena itu, kemampuan berpikir strategis para calon anggota, akan sangat diuji,” ungkap Abu lagi.

BACA JUGA: Pil Yarindu Bisa Mempengaruhi Mental Pemakainya

Menurutnya, seleksi kali ini juga menekankan aspek integritas dan rekam jejak. Panitia seleksi memastikan, figur-figur yang lolos nanti, benar-benar memiliki reputasi baik di masyarakat.

”Kami ingin memastikan, calon anggota Baznas merupakan pribadi yang bersih, tidak ada masalah hukum, dan punya dedikasi tinggi untuk umat. Amanah zakat ini sangat besar, sehingga harus dipegang orang yang tepat,” ujarnya.

Informasi lengkap terkait daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi calon anggota Baznas Periode 2025–2030, dapat diakses melalui s.id/hasilseleksiadministrasibaznas.

Riyan

The post Potensi Zakat Nasional Capai Ratusan Triliun Rupiah appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum KONI Grobogan, Yoyok Prihantoro menegaskan, pihaknya keberatan atas regulasi itu. Dalam dokumen resmi yang dia tandatangani, Yoyok memaparkan dua poin utama sikap KONI.

Poin pertama, KONI Grobogan menolak sekaligus mendorong agar Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dicabut, sebelum diberlakukan aktif. Poin kedua, KONI meminta agar tugas pokok, dan fungsi organisasi, tetap dikembalikan sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

BACA JUGA: Raih Penghargaan Bergengsi, Bank Jateng Buktikan Kinerja Unggul dalam Transformasi Keuangan

Yoyok menjelaskan, sikap ini mencerminkan komitmen KONI Grobogan dalam menjaga marwah organisasi, dan memperjuangkan pembinaan olahraga prestasi di daerah. Dia menilai, pembinaan atlet harus tetap berjalan tanpa terhambat regulasi yang berpotensi melemahkan peran KONI.

”Kami percaya, keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi tidak boleh terganggu regulasi, yang justru melemahkan peran KONI di tingkat daerah maupun pusat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua,” ujar Yoyok.

Menurutnya, pernyataan sikap KONI Grobogan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan olahraga Nasional. Dia berharap, atlet-atlet berprestasi dari daerah dapat terus muncul, untuk mengharumkan nama bangsa.

BACA JUGA: Polsek Kudus Kota Bongkar Kasus Pencurian Barang Antik Rp800 Juta

Dokumen resmi pernyataan sikap itu, sudah diserahkan langsung kepada Kepala Disporabudpar Grobogan, Wahono, di ruang kerjanya, Selasa (9/9/2025).

Wahono menerima rombongan pengurus KONI Grobogan, dan menyatakan sependapat dengan sikap yang mereka ambil. Dia menilai, sinergitas antara Disporabudpar dan KONI sudah terjalin baik selama ini.

”Berkas sudah kami terima, dan pada prinsipnya kami sepakat dengan sikap KONI. Sinergitas antara Disporabudpar dan KONI sebagai mitra, juga sudah terbangun dengan baik,” jelas Wahono.

BACA JUGA: Selama Libur Panjang Maulid Nabi, KAI Daop 4 Layani 206.218 Penumpang

Dia menambahkan, KONI Grobogan telah menunjukkan capaian positif dalam membina atlet. Hal ini terbukti, dari raihan prestasi di sejumlah ajang olahraga, baik tingkat daerah maupun lebih tinggi.

Dengan adanya sikap resmi ini, KONI Grobogan berharap aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengevaluasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, sebelum diberlakukan.

Tya Wiedya

The post Kepala Disporabudpar Terima Pernyataan Sikap KONI Grobogan Tolak Permenpora 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman hukum tentang sertifikasi halal untuk sebuah produk. Selain itu juga, kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, dalam memperkuat legalitas UMKM.

”Kegiatan ini semakin relevan, mengingat penerapan kewajiban sertifikasi halal tengah diberlakukan secara bertahap sejak Oktober 2024, berdasarkan UU No 33 Tahun 2014. Ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, untuk lebih siap menghadapi regulasi,” katanya.

BACA JUGA: Tim KKN USM Sosialisasi Pemanfaatan Medsos pada Pelaku UMKM

Dia berharap, para pelaku usaha tidak hanya mengetahui sertifikat halal itu penting, tapi juga sadar akan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Meskipun menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman awal dan keterbatasan akses digital, kegiatan ini berhasil menumbuhkan semangat baru. Sebagian pelaku UMKM bahkan menyatakan siap mengurus sertifikasi halal produk mereka, sebagai bentuk kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen.

”Halal bukan hanya soal agama, tapi juga soal kepercayaan pasar dan perlindungan konsumen. Semakin sadar hukum, semakin kuat pula UMKM kita,” ungkap Misgiarahma.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Wujudkan Maket Kantor Kelurahan Kalirejo sebagai Media Edukasi

Dalam acara itu, peserta tidak hanya dibekali materi hukum, tetapi juga diajak praktik langsung mengecek keabsahan sertifikat halal, melalui situs resmi dan aplikasi BPJPH. Sejumlah peserta baru mengetahui, proses pendaftaran sertifikat halal kini bisa dilakukan secara mandiri (self-declare).

Satu satu pelaku UMKM, Syarifah, mengaku mendapat pencerahan. ”Saya baru tahu, ternyata usaha kecil pun harus punya sertifikat halal. Alhamdulillah, sekarang saya jadi paham cara daftarnya,” ujarnya.

Riyan

The post Mahasiswa KKN Universitas Semarang Sosialisasi Sertifikat Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan atau audiensi itu, membahas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No 14 Tahun 2024, yang menjadi sorotan masyarakat olahraga Nasional. Regulasi itu dinilai menghambat pembinaan atlet, terutama di daerah.

Dalam laporannya, Bona menyampaikan, peraturan itu telah menyebabkan dinamika organisasi yang tidak sehat. Dia menegaskan, dukungan penuh kepada KONI Pusat, untuk mendorong pencabutan Permenpora No 14 Tahun 2024.

BACA JUGA: Buntut Insiden Pendaki Jatuh, Bupati Kudus Tinjau Jalur Pendakian Rahtawu

”Kami KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota se-Jateng, sangat mendukung langkah yang telah dikerjakan KONI Pusat, terhadap Permenpora No 14 Tahun 2024. Jika diperkenankan, kami dari KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng, ingin turut serta berkontribusi agar Permenpora ini cepat dicabut,” ujar Bona.

Keluhan serupa disampaikan Ketua KONI Salatiga, yang menyebut, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), terancam batal karena keterbatasan anggaran.

”Di daerah sendiri banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, mengingat anggaran yang dibatasi, seperti Porprov. Kami di daerah cukup resah dengan adanya ini, begitupun dengan kegiatan mendatang. Kami masih sangat bimbang, apakah dijalankan atau tidak,” ucap Ketua KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto.

BACA JUGA: Penampakan Makam Sunan Kudus Saat Luwur Dibuka, Hanya Sekali dalam Setahun!

Hal ini diperkuat oleh Ketua KONI Kabupaten Pemalang, Nugroho Budi Rahardjo, yang mengungkapkan, dana hibah sering terlambat, dan cabang olahraga di daerah belum bisa mandiri secara finansial.

”Penerimaan kami hanya dari dana hibah. Namun dalam keadaan normal saja, itu sudah sering terlambat. Oleh karenanya, kami butuh keputusan cepat. Hambatan lainnya, cabang olahraga di Pemalang juga masih bergantung pada kami, yang belum bisa mengimplementasikan kemandirian. Ini menjadi salah satu hal yang sulit juga bagi kami,” terang dia.

Menanggapi hal ini, Ketum KONI Pusat Marciano menegaskan, pentingnya solidaritas KONI seluruh Indonesia. Dia menyatakan, akan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, untuk mengatasi dampak Permenpora terhadap pendanaan daerah.

BACA JUGA: Rakanan Giyanti : Tenong Jadi Simbol Cinta Warga pada Budaya Leluhur

”KONI Pusat terus memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh Permenpora No 14 tahun 2024 terhadap KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Terkait dengan anggaran, saran saya tetap diajukan seperti biasa, karena yang seharusnya menentukan itu masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, saya juga akan coba membuka komunikasi, agar hal ini bisa disosialisasikan,” ungkapnya.

Marciano juga menyampaikan, KONI Pusat telah melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI, dan dijanjikan akan memasilitasi pertemuan dengan Menpora RI.

Selain itu, dia juga mendorong KONI daerah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD setempat, dan menjaga hubungan baik dengan pimpinan daerah terutama Kadispora.

BACA JUGA: Masuki Usia 30 Tahun, RSI Wonosobo Semakin Maju, Modern dan Berkelanjutan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Drs Tb Lukman Djajadikusuma MEMOS menabahkan, Permenpora no 14 Tahun 2024 itu, akan menimbulkan dampak besar bagi olahraga Indonesia.

”Munculnya Permenpora No 14 Tahun 2024 ini menimbulkan dampak besar, dan bertentangan dengan Olympic Charter. Sebetulnya ini sudah pernah terjadi di Argentina, dan apabila ada intervensi pemerintah, itu menjadi pelanggaran dan akan mendapat sanksi,” terang dia.

Sedangkan Kabid Hukum KONI Pusat, Widodo Sigit menegaskan, Permenpora No 14 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan. Dia kemudian mengutip prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang).

”Gugatan uji materi telah diajukan ke Mahkamah Agung sejak 17 Maret 2024. Permenpora ini terlalu jauh mencampuri urusan organisasi dan pembinaan. Kami yakin, Mahkamah Agung akan berpihak pada aturan yang benar,” tandas Sigit.

Riyan

The post Aspirasi KONI Jateng Akan Dibawa KONI Pusat ke Menpora RI appeared first on SuaraBaru.id.

Penyusunan regulasi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, dilakukan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

”Pada Rabu (7/5/2025) lalu, kami telah merancang PMA terkait pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota Baznas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Agenda ini melibatkan Kementerian Hukum, Kemendagri, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, dan juga LAZ,” kata Ahmad Syauqi, di Jakarta, Senin (19/5/2025).

BACA JUGA: Polres Wonosobo Ajak Berbagai Komunitas Nobar Film Sayap-Sayap Patah 2

Penyusunan regulasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 13, dan dimaksudkan untuk menggantikan PMA Nomor 5 Tahun 2014, yang dinilai tak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan.

Menurut Syauqi, rancangan ini bertujuan memperkuat mekanisme pembentukan tim, dan proses seleksi calon anggota Baznas, agar lebih tertib secara administrasi, transparan, profesional, dan akuntabel.

”Regulasi ini tidak hanya mengatur teknis seleksi calon anggota Baznas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan zakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Mewah! Kereta Suite Class Compartment Resmi Dirangkaikan pada KA Argo Bromo Anggrek Mulai 1 Juni 2025

Dia menambahkan, proses seleksi harus mencerminkan prinsip meritokrasi dan transparansi, agar kepemimpinan Baznas dapat menjalankan amanah sebagai pengelola dana umat yang berdampak dan terpercaya.

Lebih lanjut, Syauqi menjelaskan, harmonisasi regulasi ini merupakan bagian dari upaya Kemenag memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja lembaga zakat. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, untuk mendukung layanan keagamaan yang berdampak dan pemberdayaan ekonomi umat.

Transformasi kebijakan ini juga menjadi implementasi dua Program Prioritas Menteri Agama, yaitu Layanan Keagamaan Berdampak dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025, tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

”Inisiatif ini juga merupakan kontribusi strategis Kementerian Agama, dalam mewujudkan Asta Cita Presiden RI, menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Syauqi.

Riyan

The post Aturan Baru Seleksi Anggota Baznas Tengah Disusun Kemenag appeared first on SuaraBaru.id.

Disampaikan juga, berbagai langkah strategis telah dilakukan sejak awal 2024, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi ini.

”Kami sudah mengeluarkan Perketum No 1 dan No 2 Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan Porprov. Selain itu, sudah ada pula Peraturan Gubernur, yang menjadi landasan hukum pendukungnya,” kata Soedjatmiko, saat ditemui di Kantor KONI Jateng, Kamis (15/5/2025).

BACA JUGA: Target 3 Besar PON 2028 KONI Jateng Didukung Ahmad Luthfi

Porprov Semarang Raya yang akan digelar itu, tersebar dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Menurutnya, koordinasi lintas daerah terus dilakukan, untuk memastikan kesiapan setiap wilayah.

”Regulasi lain yang sudah kami siapkan antara lain, Surat Keputusan (SK) tentang cabang olahraga dan disiplin cabor,” jelasnya.

Sedangkan jumlah cabor yang akan dipertandingkan dalam Porprov XVII/2026 mencapai 59 cabor, dengan 72 disiplin. ”Kami juga kumpulkan para Technical Delegate, untuk melakukan koordinasi dan persiapan verifikasi venue,” imbuh Soedjatmiko.

BACA JUGA: Rektor USM Tekankan Penyamaan Visi dan Kolaborasi

Dia menyebut, mayoritas venue di Kota Semarang sudah berstandar Nasional, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Namun beberapa venue di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak, masih membutuhkan pengecekan lagi.

”Pencak silat di Demak misalnya, masih perlu dimantapkan. Karena ada kendala terkait venue dan akomodasi yang diperlukan untuk sekitar 350 atlet, ofisial, dan panitia,” jelasnya.

Terdapat pula dua cabang olahraga yang tidak dapat diselenggarakan di Kota Semarang, salah satunya Aeromodeling. Hal itu karena alasan keselamatan penerbangan. Rencananya akan dipindah ke Cepu atau Pulau Ram.

BACA JUGA: Festival Mendongeng Dorong Kreativitas dan Karakter Anak Sejak Dini

Sementara untuk lomba balap sepeda velodrome, akan digelar di Surakarta, karena fasilitas velodrome di Semarang sudah tidak layak, dan butuh renovasi besar. ”Kami juga tengah menyiapkan babak kualifikasi, yang sudah berlangsung dari April hingga November 2025 mendatang,” tegasnya.

Ditambahkan dia, Porprov XVII/2026 diperkirakan akan melibatkan sekitar 10 ribu peserta, yang terdiri dari atlet dan ofisial. Jumlah itu lebih banyak sekitar 400 orang, bila dibandingkan pada edisi sebelumnya.

Semua data dan proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Keolahragaan Terintegrasi, untuk memastikan efisiensi dan kelancaran teknisnya.

BACA JUGA: Mantan Teknisi Bobol Toko HP di Kudus, Gasak 31 iPhone

”Kami juga telah melaporkan perkembangan kesiapan ini kepada Gubernur. Prinsipnya, Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah yang sukses secara penyelenggaraan maupun prestasi,” pungkasnya.

Sebaran Venue Porprov XVII/2026:
• Kota Semarang: 22 cabor, 5 disiplin
• Kota Salatiga: 12 cabor
• Kabupaten Kendal: 10 cabor
• Kabupaten Semarang: 9-10 cabor
• Kabupaten Demak: 5-6 cabor

Riyan

The post Regulasi dan Verifikasi Venue Porprov XVII/2026 Hampir Rampung appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini menjadi perhatian kita. Banyak masyarakat usia 35 tahun ke atas yang sebenarnya masih produktif, tapi justru tidak mendapat peluang kerja hanya karena terbentur syarat usia. Kita akan kaji secara mendalam regulasinya agar lebih inklusif,” katanya di Kantor Bupati Batang, Rabu (14/5/2025).

Saat ini, jumlah pengangguran di Kabupaten Batang tercatat mencapai 28 ribu orang. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Batang tengah menyusun sejumlah strategi konkret, salah satunya dengan menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kita godok programnya lewat Perda yang mengatur bahwa sekitar 7075 persen pekerja di industri yang ada di Batang harus berasal dari Batang. Ini kita jadikan umbrella policy supaya jelas,” tegasnya.

Selain regulasi, Pemkab juga menjalin kerja sama langsung dengan pihak industri melalui nota kesepahaman (MoU). Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kemampuan para pencari kerja.

“Kita sudah bangun MoU satu per satu antara industri dan pemerintah daerah, supaya kita dapat input standar kompetensi dan syarat yang dibutuhkan. Dari situ kita siapkan pelatihan kerjanya,” jelasnya.

Bagi warga yang belum menamatkan pendidikan menengah, Pemkab bahkan menyediakan program Paket C secara gratis, disertai pelatihan keterampilan kerja juga tanpa dipungut biaya.

“Tak hanya itu, sistem informasi berbasis teknologi juga disiapkan untuk mendukung proses rekrutmen yang lebih transparan dan efisien. Kita siapkan juga sistem IT-nya sebagai mekanisme rekrutmen. Insyaallah ini bisa mendukung penurunan angka pengangguran,” terangnya.

Tak hanya sampai di situ, pemerintah juga tengah mengupayakan berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti layanan daycare dan program subsidi perumahan bagi pekerja.

“Subsidi untuk buruh harus kita genjot. Dengan begitu, buruh bisa mendapat benefit lebih dari pelayanan pemerintah,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Bupati Batang Akan Benahi Regulasi Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.