Polsek Semarang Barat mampu menerapkan keadilan restorative justice yang dirasakan baik oleh korban maupun pelaku, dalam aduan perkara tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP yang terjadi di salah satu perusahaan retail di Kota Semarang, tepatnya daerah Jalan Suyudono No. 15 A Bulustalan.

Ketua Dewan Pendiri LBH Rupadi, Joko Susanto mengatakan, dalam kasus itu pihaknya menerjunkan tujuh tim pengacara dan paralegal untuk mendampingi teradu, Andika Rian Saputra.

Dijelaskan, restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

“Keadilan restorative ini sebenarnya juga termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Kami senang penyidik bisa membantu penyelesaian restorative justice,”kata Joko, yang juga mediator bersertifikasi Mahkamah Agung, lulusan FHP Mediasi Indonesia, Jumat (27/1/2023).

Sementara itu perwakilan tim Kuasa Hukum, Andika Rian Saputra dari LBH Rupadi, A. Catur Vendi Atmono dan Muhammad Rafly Naufal, mengaku salut dengan kinerja kepolisian, karena dalam proses restorative justice sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeserpun atau nol rupiah.

Artinya, polisi benar-benar bekerja dengan hati dan mampu menerapkan restorative justice dengan baik. Apalagi dalam aduan perkara itu, awalnya kerugian dilaporkan pihak pengadu mencapai Rp 10 jutaan, kemudian setelah didalami ternyata kerugian yang disebabkan kliennya hanya Rp 6,5juta.

“Biasanya kebanyakan kasus pidana kerugian bisa membesar, ini kami rasakan di Polsek Semarang Barat, benar-benar bisa bekerja sebagaimana fakta yang ada, sehingga klien kami dan korban bisa berdamai. Kami anggap ini polisi paling baik, selama kami bertugas sebagai tim pengacara,”kata Catur.

Pihaknya mengaku salut dengan kepolisian yang bisa memberikan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dengan cara menjadi penengah yang baik, sehingga pelaku bisa mengganti kerugian atau mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dilakukan, dan korban bisa menerima.

“Dengan restorative justice bisa sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait,”sebutnya.

Menurut Catur, dengan restorative justice akan menciptakan iklim yang mampu bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang, bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Ning Suparningsih

The post LBH Rupadi Apresiasi Polsek Semarang Barat Terapkan Restorative Justice appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Gandung Sardjito SH MH bersama Drs Budi Susanto SH MH, di Kantor Advokat KGB, Jalan Soekarno-Hatta No 23 Semarang, beberapa waktu lalu. Keduanya merupakan kuasa hukum dari pengurus baru Koperasi Sahabat, Teguh Irawan selaku ketua dan Ananta Wijaya selaku sekretaris.

Gandung menyampaikan, telah melaporkan perkara itu ke polisi, karena sudah dua kali diberikan somasi. Namun Rosi yang merupakan warga Puri Eksekutif Puri Anjasmoro, Semarang itu, tidak memberikan tanggapan.

BACA JUGA: Polda Jateng Mulai Gunakan Drone untuk Pantau Resepsi Pernikahan Kaesang-Erina

Lebih lanjut dijelaskan, perkara ini berawal ketika Koperasi Sahabat yang saat itu dipimpin Rosi, mendapat bantuan sebesar Rp 300 juta. Tapi bantuan yang seharusnya digunakan sebagai bantuan kredit bagi anggota koperasi, justru dialihkan untuk kepentingan Yayasan Dian Nusantara, dimana Rosi juga menjadi pengurus (bendahara).

”Jadi koperasi hanya dipakai sebagai alat untuk mendapatkan bantuan. Atas kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, saat dana itu cair langsung dia serahkan sebagai pinjaman ke yayasan Dian Nusantara. Pinjaman akan diangsur tiap bulan, melalui perjanjian yang ditandatangani Rosi dan ketua yayasan Pratomo,” ungkapnya.

Ditambahkan kuasa hukum yang lain, Budi Susanto, dalam perkembangannya, ketua yayasan Pratomo mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Angsuran pun macet dan terhenti. Merasa sudah tidak mampu menangani pekerjaan, Rosi menyerahkan jabatannya sebagai ketua koperasi melalui rapat anggota. Lalu jabatan Ketua Koperasi Sahabat diserahkan kepada Teguh Irawan, sedangkan Rosi hanya duduk sebagai Badan Pengawas.

BACA JUGA: Kebakaran di Samping Pasar Ngaliyan Semarang Alami Kerugian Mencapai Rp 500 Juta

Setelah perubahan pengurus, lanjut Budi, Rosi menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melunasi semua uang utang yang digunakan Yayasan Dian Nusantara, sebelum Desember 2017, sejumlah Rp 212 juta (pokok pinjaman belum dibayar), ditambah bunga selama lebih dari empat tahun. Sehingga total lebih dari Rp 300 juta.

Disebutkan dalam surat pernyataan, Rosi bersedia mengambil alih tanggung jawab pengembalian dana itu, yang disebut menjadi tanggung jawab seluruh pengurus Yayasan Dian Nusantara juga. Namun pada kenyataannya, meski sudah berkali-kali ditagih, Rosi selalu berbelit-belit tidak pernah mengembalikan.

”Hingga saat ini, uang itu tidak pernah dilunasi dan menjadi beban koperasi. Akhirnya pengurus baru Koperasi Sahabat memberikan kuasa pada Kantor Advokat KGB, untuk menyelesaikannya,” imbuh ketua baru Koperasi Sahabat, Teguh Irawan.

BACA JUGA: Akibat Diserang Siswa SMK Negeri 3 Semarang Alami Luka Bacok di Punggung

Sudah dua kali kuasa hukum mengirimkan somasi kepada Rosi, tetapi tetap tidak ada kejelasan kesanggupan untuk membayar. Rosi hanya berjanji akan menghubungi, serta minta bantuan pengurus yayasan yang lain.

Disebutkan Gandung, karena tak ada kejelasan, perkara ini lalu dilaporkan ke Polsek Semarang Barat, pada Maret 2022, sebagai perkara dugaan perbuatan pidana penggelapan.

Setelah dua kali mangkir, akhirnya Rosi datang memenuhi panggilan polisi. Berikutnya, polisi juga memanggil pengurus Yayasan Dian Nusantara yang lain, Heru Putranto.

BACA JUGA: 10 Kios Samping Pasar Ngaliyan Alami Kebakaran Kamis Sore

Dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikirimkan polisi, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Rosi, dan sudah ditandatangani. Tapi terhadap Heru Putranto, tidak dibuat pemeriksaan, bahkan tidak masuk dalam SP2HP.

”Ini janggal. Penyidik seolah mengalami kendala, sehingga kesulitan melakukan penyelidikan, meski dua orang pengurus yayasan sudah diperiksa. Lebih dari delapan bulan penyelidikan, perkara ini belum selesai. Padahal dalam Peraturan Kapolri wajib ditentukan batasan waktunya,” terang Gandung.

Dipaparkan juga oleh Budi, sepertinya penyidik mengalami kerancuan dalam melihat perkara, dimana memang ada dua perbuatan di dalamnya. Di satu sisi, mengalihkan dana bantuan bagi koperasi untuk kepentingan yayasan, adalah tindak pidana penggelapan. Sedangkan perjanjian meminjamkan (utang-piutang), antara Rosi dengan pihak yayasan, adalah perkara perdata.

BACA JUGA: Akibat Dugaan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar 1 Anggota Polisi Meninggal Dunia

”Pemahaman ini harus jelas dalam menyusun konstruksi perkara. Demikian pula dalam melakukan penyelidikan terhadap para pihak, jangan sampai rancu. Penyelewengan dana koperasi untuk kepentingan lain yang dilakukan Rosi sebagai ketua koperasi, melanggar Pasal 372 atau 374 KUHP,” beber Budi.

Dilanjutkan dia, soal peminjaman uang (utang-piutang), merupakan tanggung jawab Rosi dan pihak yayasan yang menandatangani perjanjian. Dari hal ini jelas, mana perkara pidana dan mana perdata. Demikian pula dengan tujuan penyelidikan perkara. Semua sudah diatur dalam Peraturan Kapolri,” beber Budi.

Sementara itu, Kapolsek Semarang Barat, Kompol Dicky Hermansyah SH SIK, tidak bisa ditemui, ketika akan dimintai konfirmasi, karena sedang menjalankan ibadah umrah.

BACA JUGA: Anggota Polisi yang Terluka Akibat Dugaan Bom Bunuhdiri Bertambah Menjadi 10 Orang

Ketika wartawan mencoba konfirmasi ke Humas Polrestabes Semarang, Kompol Untung Kustopo SH MM MH, membantu mengomunikasikan ke Polsek Semarang Barat. Dikatakan dia, penyidik mengalami kendala, karena ketua yayasan Pratomo sudah meninggal.

Saat ini sedang diupayakan mencari saksi lain. Hal itu juga dibenarkan penyidik Polsek Semarang Barat, Aiptu Agus Lasito SH, yang dihubungi kemudian.

Ning

The post Diduga Lakukan Penggelapan Dana Koperasi, Pengurus Yayasan Dian Nusantara Dipolisikan appeared first on SuaraBaru.id.

“Orok itu pertama ditemukan oleh Hariyanto, penjaga pintu air  di Jalan Madukoro Raya, saat membersihkan sampah di saluran. Dia menemukan tas kain warna kuning. Setelah dibuka ternyata isinya ada dua orok di dalamnya,” jelas Kompol Iman Sudiantoro, SH, MH Kapolsek Semarang Barat kepada awak media di lokasi penemuan.

Kemudian, lanjutnya, oleh Hariyanto dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim INAFIS Polrestabes Semarang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

“Kalau melihat ukuran oroknya, ya diperkirakan sekitar usia empat bulan. Kalau jenis kelamin belum bisa menentukan karena masih kecil, belum kelihatan,” ungkap Iman.

Diceritakan oleh Hariyanto, penjaga pintu air di lokasi penemuan, bahwa seperti biasa dirinya membersihkan sampah di pintu air tempatnya bekerja. Ditemukan tas kain warna kuning yang mengapung, yang mengapung.

“Awalnya saya melihat ada kain kuning di pojokan pintu air. Lalu saya angkat ke pinggir kok ada usus keluar. Karena penasaran, saya buka kok baunya amis, saya buka lagi kelihatan ada kaki bayi. Tambah penasaran, saya buka lebih lebar kelihatan ada bayi dua,” jelas Hariyanto kepada awak media di lokasi pintu air.

Absa-wied

The post Dua Mayat Orok Ditemukan Penjaga Pintu Air Jalan Madukoro appeared first on SuaraBaru.id.

Operasi yustisi yang diawali jam 20.30, dengan apel kesiapan tersebut, melibatkan sekitar lebih dari 20 personel Pam Obvit Sat Sabhara Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Barat serta dari unsur TNI, Koramil Semarang Barat.

“Operasi yustisi dilaksanakan dengan berpatroli, jika menemui krumunan, langsung kita bubarkan. Jika ada lokasi PKL /  toko modern yang tidak memenuhi Protokol kesehatan dan batas waktu tutup, sesuai Perwal No. 01/2021, kita paksa tutup dan bila masih ada kerumunan akan dibubarkan,” jelas Iman kepada suarabaru.id.

Patroli operasi yustisi, lanjut Iman,  dijalankan sepanjang Jalan Pamularsih dan Jalan Puspowarno, Semarang Barat, telah membubarkan kerumunan di tujuh  tempat. Yang dibubarkan adalah angkringan yang ada di Jalan Pamularsih, Puspogiwang, dan Puspowarno serta Rental PS di Puspogiwang sebanyak empat tempat.

Disampaikan pula oleh Kapolsek Semarang Barat, bahwa Kegiatan yang berakhir hingga jam 22.15 itu, utamanya berdasarkan Peraturan Inpres No.06 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Dalam pelaksanaannya, tidak ada sanksi sosial bagi pelanggar dan berjalan aman, tertib serta lancar.

Absa-trs

The post Kapolsek Semarang Barat Bubarkan Kerumunan di Angkringan dan Rental PS  appeared first on SuaraBaru.id.